Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Usman Lamreung: Gagal Mereformasi Internal, Kepala BPKS Jangan Panik

oleh

Banda Aceh (AD)- Tepat setahun sudah managemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bertugas. Namun hingga saat ini tidak ada terobosan apapun untuk menghidupkan kawasan Free Port dan Free Trade Zone Sabang sebagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Aceh.

Padahal seluruh rakyat Aceh menantikan terwujudnya pelabuhan bebas di Sabang serta adanya industri kemaritiman.

“Dalam pandangan kami, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnein dan para deputinya under performance, tidak punya kapasitas untuk menghidupkan Free Port dan Free Trade Zone Sabang. Apalagi dia adalah pejabat yang ditunjuk, bukan melalui seleksi terbuka,” ujar Usman Lamreueng yang juga akademisi Universitas Abulyatama, Senin 30 Agustus 2021 di Banda Aceh.

Menurut Usman, karena tidak punya kemampuan, Kepala BPKS mencari kambing hitam dengan menyalahkan bawahan dan mengeluh gaji yang kecil. Demikian juga dengan Dewan pengawas BPKS, sepertinya tidak bekerja untuk mengawasi, tapi mereka tetap menerima gaji secara percuma tiap bulan.

BACA..  Kadisdik: Kami Paham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama

“Ketua DKS dalam hal ini Gubernur Aceh, perlu mengumumkan siapa saja anggota Dewan Pengawas yang tidak becus itu. Rakyat Aceh berhak tahu siapa saja yang makan gaji buta dari uang rakyat selama bertahun-tahun,” tegas tokoh Aceh Besar ini.

Hari ini, tepat satu tahun pimpinan managemen BPKS sejak dilantik pada tanggal 31 Agustus 2020 lalu, mulai sari level Kepala, Wakil Kepala, dan para Deputi. Namun dalam kurun waktu satu tahun, rupanya belum ada sebuah terobosan yang jitu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan baik itu reformasi internal, pengelolaan aset fungsional dan tidak fungsional, koordinasi, komunikasi lintas sektor daerah dan pusat, serta master plant keberlanjutan lima tahun kedepan dalam merealisasikan mandat UU nomor 37 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Kewenangan BPKS.

Sepertinya, Kepala BPKS dalam setahun menjabat, belum mampu melakukan reformasi internal dengan jitu. Misalnya, penempatan SDM pada posisi sesuai dengan bidang yang pas, yang belum sesuai dengan posisinya ditempatkan yang pas. Demikian juga dengan Sumber Daya Manusia yang belum ada di rekruet lagi, maka harus ada evaluasi yang terukur.

“Atau jangan-jangan, di top Leader dari Kepala, Wakil Kepala dan Deputi yang bermasalah. Tentu dalam sebuah keputusan dibarengi dengan evaluasi yang terukur, bukan dengan berspekulasi. Atau jangan-jangan, karena pimpinan managemen BPKS dalam memutuskan tidak objektif sehingga tidak didengar bawahan,” ujarnya.

Saran Usman, Kepala BPKS jangan panik. Coba bekerja dengan sistem yang sudah ada, walaupun dengan segala keterbatasan tapi mampu memberikan solusi bagaimana BPKS kedepan punya konsep yang konkrit dalam investasi dan ada target PNBP.

“Bukan malah menyalahkan masa lalu dan curhat melulu,” cetusnya.

BACA..  Kadisdik: Kami Paham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama

Ia menilai, kesalahan yang berulang dilakukan, itu juga kesalahan yang dilakukan Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang me-Head Hunting Top Manajemen BPKS, sehingga yang tidak becus Top Manajemennya, bukan karyawan.

“Itu artinya, DKS dalam menunjuk pimpinan managemen bukan dilihat dari SDM mumpuni, namun lebih pada subjektifitas personal dan politis, sehingga setiap pergantian pimpinan managemen BPKS selalu menimbulkan kegaduhan, malah hasil seleksinya digagalkan dianggap tidak layak,” ungkap Usman.

Selain itu, ia juga menambahkan, bagaimana BPKS mau maju, jika reformasi internal saja belum beres, dan bagaimana menghidupkan Free Port serta kawasan wisata bahari di Pulo Aceh.

“Bila pimpinan managemen BPKS tidak mampu melakukan reformasi internal dan tidak mampu melakukan pembenahan berbagai masalah masa lalu, ya sudah, kasih aja Sabang ini di kelola Kementerian Maritim dan investasi, mungkin kedepan sabang dan pulo aceh bergeliat,” tutup Usman Lamreung. (*)