GePRaK Minta Pj Wali Kota Tidak Pangkas Program Kerakyatan

oleh -112 views

Banda Aceh (AD)- Berhembusnya wacana menghapus atau memangkas program-program yang bersifat kerakyatan di Pemerintahan Kota oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, menuai kecaman publik.

Bagaimana tidak, arah pembangunan Banda Aceh yang telah mulai memihak kepada masyarakat kecil seharusnya dapat dimaksimalkan bukan dihentikan dan diganti.

“Kami memperingatkan kepada Pj Wali Kota Banda Aceh untuk tidak memangkas, merubah, apalagi menghapus program-program kerakyatan dan usulan gampong yang selama ini telah berjalan, hanya untuk mengakomodir keinginan elit di parlemen. Arah pembangunan Banda Aceh yang telah pro rakyat harus dimaksimalkan lagi, bukan malah dikurangi apalagi dihapuskan,” tegas koordinator Gerakan Pro Rakyat Kota (GePRaK), Amirul Fazlan kepada media, Sabtu 30 Juli 2022.

Sejak awal kata Fazlan, masyarakat tidak yakin dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh yang meminta seluruh proyek APBK ditunda agar bisa membayar utang. Pasalnya, proyek-proyek APBK yang akan ditunda itu pasti termasuk milik pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

BACA..  Bakri Siddiq Semangati Tim Marching Band Gita Handayani Tampil di Istana Negara

“Sejak awal kita tidak percaya dengan sikap para wakil rakyat, hari ini mulai tercium kepada publik adanya pemaksaan agar program-program pokir tetap terakomodir dengan cara mengurangi bahkan menghilangkan program kerakyatan dan usulan masyarakat gampong yang sudah ada, dikarenakan keterbatasan anggaran,” ungkap Fazlan.

“Jika ini terjadi, maka kehadiran Pj Wali Kota akan dinilai masyarakat kecil dan masyarakat di gampong-gampong sebagai bencana. Selain itu juga akan membuat menurunnya kepercayaan publik terhadap pejabat yang diamanahkan pemerintah pusat. Jangan sampai gegara nila setitik rusak susu sebelanga,” tegasnya.

Menurut Koordinator GePRaK, program kerakyatan seperti pembangunan/rehab rumah duafa, program peningkatan ekonomi masyarakat kecil dan sejumlah program usulan masyarakat gampong lainnya harus tetap berjalan.

“Pj Wali Kota wajib memastikan hak tersebut. Salah satu amanah wajib mendagri yang disampaikan Pj Gubernur Aceh saat pelantikan, prioritaskan program-program penanganan Covid-19, termasuk pemulihan ekonomi pasca pandemi agar dapat dipacu. Jadi, perlu diingat, sebagai pejabat yang dimandatkan oleh pemerintah pusat, wajib hukumnya menjalankan amanah mendagri dan mentaati aturan perundangan-undangan yang ada,” ujar Fazlan.

BACA..  Bakri Siddiq Semangati Tim Marching Band Gita Handayani Tampil di Istana Negara

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan, program kerakyatan dan program usulan Gampong (Desa) yang sudah lama ditunggu masyarakat, Pj Wali Kota harus mampu meningkatkan PAD, apalagi masih punya waktu, sesuai program APBK 2022 yang telah disepakati eksekutif dan legislatif guna mencapai RPJM Kota Banda Aceh.

“Memangkas anggaran bukan solusi kongkret, karena itu adalah harapan rakyat yang telah ditunggu sekian lama. Semestinya hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan PAD, apalagi saat ini kondisi sudah normal beda dengan dulu saat pandemi,” imbuhnya.

BACA..  Bakri Siddiq Semangati Tim Marching Band Gita Handayani Tampil di Istana Negara

Ia meyakini, sosok Pj Wali Kota yang katanya subuh selalu berjamaah, tidak akan menghapus program kerakyatan dan usulan gampong hanya karena bisikan elit politik yang haus akan anggaran pokok pikiran.

“Semoga Pj Wali Kota Banda Aceh dapat menggunakan nuraninya sebelum melakukan kebijakan fundamental, agar kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat, kami sarankan untuk istihorah terlebih dahulu,’ pintanya.

“Jika program kerakyatan tetap dihentikan, dipangkas atau dihapus, maka kami mahasiswa dan pemuda siap bersama-sama dengan rakyat turun demontrasi ke jalan. Sebelum hal tersebut terjadi, kami yakin Pj Wali Kota punya solusi untuk

Jika program kerakyatan tetap dihentikan, dipangkas atau bahkan dihapus, kami mahasiswa dan pemuda siap bersama-sama dengan rakyat turun demontrasi ke jalan. Sebelum hal itu terjadi, kami yakin Pj punya solusi tanpa harus menghadapi kemarahan rakyat Kita Banda Aceh,” tutup Amirul Fazlan.