Peredaran Narkoba dan Kemiskinan Meningkat, Ini Saran Dewan Kepada Gubernur Zaini

oleh -79 views
Asib Amin
Asib Amin

Banda Aceh | AP– Kali ini Pak dan Bu Dewan di DPR Aceh menelanjangi habis kekurangan Pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah. Pada Sidang Paripurna Ke-3 dalam Masa Persidangan Ke-II Tahun 2016 DPR Aceh yang berlangsung di Gedung Utama DPR Aceh, Rabu, 29 Juni 2016, perwakilan Fraksi Gerindra dan PKS, Drs. H. Asib Amin menyinggung beragam persoalan termasuk tingginya angka peredaran narkoba dan kemiskinan di Aceh pasca MoU Helsinky.

“Persoalan narkoba pun sudah sangat marak terjadi di Aceh. Korbannya tidak lagi mengenal usia dan profesi bahkan oknum-oknum penegak hukum pun sudah menjadi sasaran. Fenomena ini merupakan bencana besar untuk generasi muda Aceh di masa depan. Di sini kami memandang perlu adanya kerja keras pemerintah dalam upaya pencegahan, penindakan, dan penumpasan narkoba di Aceh agar generasi muda tidak terjerat dalam belenggu narkoba,” beber Asib Amin.

Begini peta masuknya sabu-sabu ke Aceh [www.kaskus.co.id]
Begini peta masuknya sabu-sabu ke Aceh [www.kaskus.co.id]

Untuk itu, Fraksi Gerindra dan PKS mendesak Kapolda Aceh, BNP Aceh agar dapat bekerja keras dalam menumpas peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kian meresahkan masyarakat. Di samping itu sarannya, pihak kepolisian agar dapat meningkatkan pemantauan dan inteligensi untuk menumpas tanaman ganja yang kian menjamur di Aceh.

“Maraknya penanaman ganja di Aceh selain merusak generasi muda juga berefek negatif terhadap reputasi Aceh sebagai bumi syariah,” kata politisi asal Nagan Raya ini.

Bukan saja soal narkoba, Gerindra dan PKS juga menyinggung soal kemiskinan yang sangat tinggi di Aceh. Hingga tahun 2016, tercatat jumlah penduduk miskinnya mencapai 17,11 persen, sedangkan rata-rata nasional cuma 11 persen.

Janda miskin di pedalaman Bagok Aceh Timur luput dari perhatian Pemerintah Aceh. Fot: Ist
Janda miskin di pedalaman Bagok Aceh Timur luput dari perhatian Pemerintah Aceh. Fot: Ist

“Tingginya angka kemiskinan ini tidak terlepas dari belum optimalnya peran pemerintah. Sebagai instrumennya ada lima isu strategis yang belum ditangani secara optimal di Aceh,” ujarnya.

Dia merincikan, kelima isu strategis itu adalah, pertama, penanganan pembangunan infrastruktur antarsektor dan antarwilayah yang belum terintegrasi. “Ini perlu segera dituntaskan,” sebutnya. Kedua katanya, mutu pendidikan Aceh masih rendah, dan Ketiga, derajat kesehatan juga masih rendah serta Keempat, ketahanan pangan Aceh juga belum mantap dan nilai tambahnya masih rendah. “Dan yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam Aceh yang juga belum mampu dilaksanakan dengan optimal,” rincinya sambil menyebut persoalan lainnya dalam Sidang Paripurna Dewan yang terhormat. [Bongkarnews]