Forkab : Cuap Referendum Mualem Tidak Lebih Sebatas Branding Politik Partai Aceh

oleh -98 views

Banda Aceh (ADC)- Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Bangsa (DPP- Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani menegaskan, bahwa manuver Muzakir Manaf (Mualem) di depan Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda dan Kajati yang menuntut Referendum, merupakan bentuk sikap tidak saling menghargai bahkan tergolong penghinaan kepada alat negara.

“DPP Forkab Aceh dalam hal ini, mengambil sikap tegas mengutuk statemen Mualem yang dinilai sangat tendensius kepada para tamu undangan, sehingga berpotensi menciptakan kegaduhan,” ungkap Polem Muda melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Kamis 30 Mei 2019.

Polem Muda mengatakan, Konteks pernyataan Mualem itu, kita menilainya sarat dengan provokatif. Dimana kala dia menyerang pemerintahan Jokowi-JK, Mualem mengatakan, negara sudah berada di ambang kehancuran dan ancaman oleh negara asing lainnya.

Menurutnya, pernyataan ini kita anggap menjadi alat bukti dan kita mensinyalir, bahwa Mualem berupaya membangun suatu opini publik untuk menghilangkan trust (kepercayaan) masyarakat kepada negara. 

“Disini kita melihat, kapasitas Mualem sebagai tim sukses Prabowo-Sandi juga berkeinginan bisa menarik simpatisan masyarakat Aceh yang 90 persen lebih mendukung Prabowo-sandi dengan ide gila Referendum. Artinya, effec secara tidak langsung pernyataan Mualem tersebut, sebagai bentuk branding untuk partainya,” kata Polem Muda.

Ia juga menyampaikan uraiannya, bahwa Mualem terlihat panik akibat target politiknya di pileg dan pilpres belum tercapai, tidak lebih sebagai bentuk kekecewaan atas target politiknya yang tidak tercapai.

Selain itu, Polem juga menjelaskan, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai yang didirikannya bersama eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak terlepas akibat kegagalan dalam merealisasi janji-janji politik dikala berkuasa. Konsekwensinya setiap pesta demokrasi yang dilewati, mulai pada pemilu 2007 hingga pemilu serentak tahun 2019, capaian kursi Partai Aceh terus menurun di setiap periode pemilihan dalam. Meraih tampuk kekuasaan (legislatif/eksekutif). Misalnya, di pemilihan bupati/walikota tahun 2017 silam, banyak calon kepala daerah yang diusung dan berkoalisi dengan PA tumbang dan gagal meraih kekuasaan (Bupati/Walikota). Bahkan pasangan Mualem sendiripun (Muzakir-TA Khalid), kalah telak di PILGUB kala berhadapan dengan pasangan Irwandi-Nova tahun 2017 silam.

BACA..  DPRA Ingatkan Pemerintah Aceh Untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Lanjutnya, rentetan kekalahan partai Aceh juga terlihat di pemilu serentak pada pemilihan legislatife tahun 2019 ini. partai yang dulu pernah berjaya, kini kian menelan pil pahit lantaran tidak bisa mempertahankan perolehan suara, khususnya di level DPRA.

“Kontek perolehan suara PA kali ini jauh berbeda dengan pemilu tahun 2014 silam, dimana PA berhasil merebut 29 kursi di level DPRA. Namun kini di peleg tahun 2019 di level DPRA, hanya tinggal 18 kursi. Dan kondisi merosotnya perolehan kursi PA itu, terlihat hampir di setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, Polem mengajak masyarakat lebih kritis dan rasional mencermati realitas perjalanan politik partai Aceh yang kian menurun.”

“Ia berharap, masyarakat kritis pada setiap isu yang dimainkan elit politisi, terutama tokoh politik sekelas Mualem yang sudah nilai cukup lihai melihat momentum untuk berbicara dengan isu dan opini tertentu,” harapnya.

Lebih lanjut Polem menyebutkan, misalnya, di pileg tahun 2019, jargon ”perjuangan” senantiasa Mualem jadikan sebagai ikon jualan politik untuk memikat simpatisan publi.. Bahkan, para pendukung statement Mualem tidak tanggung tanggung untuk menghabisi lawan politiknya yang tidak sejalan dengan Partai Aceh dicap pengkhianat, sekalipun itu dari kalangan eks kombatan dan masyarakat yang terkena korban konflik. Modus operan yang sama juga terlihat di pemilu legistatif/eksekutif 2019, dimana Partai Aceh cukup terpaut dengan perjuangan isu bendera bulan bintang untuk meraih dukungan rakyat.

“Kini modus yang sama untuk kesekian kalinya berulang. Statement Mualem tidak terlepas sebatas tujuan untuk branding bagi pencitraan Partai Aceh. Akibatnya, masyarakat kian terbelah dan terprovokasi. Bagi Polem, tidak ada yang mengejutkan dari statement Mualem terkait referendum. Karena sudah menjadi pekerjaan para elit untuk mengelabui rakyatnya,” sebut Polem.

“Oleh karena itu, DPP Forkab Aceh akan berdiri digaris depan untuk terus mengawal dan mendukung penuh sikap TNI-POLRI dalam menindak perilaku provokatif para pembuat keonaran di Aceh, lewat wacana referendum yang kian hari kian panas dan menyesatkan publik,” tegas Polem Muda.

“Hakikatnya, jika di bandingkan dengan wacana referendum, Forkab lebih tertarik dan mendorong serius dibahas wacana pemekaran ALA dan ABAS yang jauh lebih subtansial dan realistis untuk diperjuangkan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembentukan provinsi ALA dan ABAS telah lama menjadi harapan dan wacana elit agar terciptanya pemerataan kue pembangunan di seluruh wilayah provinsi Aceh,” tutup Ketua umum DPP Forkab Aceh ini.  (Ahmad Fadil)