LBH Banda Aceh : Pengabaian Hak Buruh Masih Merajalela

oleh -95 views

Banda Aceh (ADC)- 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi seluruh kaum buruh, dan 1 Mei juga merupakan simbol perlawanan buruh terhadap kesewenang-wenangan penguasa dan pemodal.

Di Indonesia sendiri, 1 Mei atau yang kerap disebut dengan hari buruh atau may day, sempat mejadi hari yang sangat dilarang pada zaman pemerintahan Soeharto.

Namun dengan perlawanan kaum buruh akhirnya pada 1 Mei 2014 pemerintah Republik Indonesia menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh dan menjadi hari libur Nasional. Namun pada kenyataannya, hari buruh kemudian hanya menjadi wacana libur nasional semata.

Semestinya, hari buruh yang telah diakui secara nasional ini menajadi simbol rujukan kepada pemerintah dalam berupaya pemenuhan hak-hak buruh.

“Beberapa bulan lagi, tepatnya pada 17 Agustus yang akan datang, Indonesia akan memasuki usia kemerdekaan yang ke 74 tahun.”

“Di usia yang sudah begitu lumayan tua negara yang merdeka ini, masih saja terdapat pengabaian terhadap hak-hak dasar warga negaranya, salah satunya adalah pengabaian terhadap hak dasar buruh,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Syahrul, S.H.M.H melalui siaran persnya kepada media ini, Selasa 30 April 2019.

Syahrul mengatakan, semestimya di usia yang sudah hampir mencapai 74 tahun kemerdekaan ini, negara sudah mampu menjamin tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara termasuk hak dan jaminan kesejahteraan terhadap buruh.

BACA..  Polda Aceh Amankan 100 Kilogram Sabu Jaringan Internasional

“Tapi kenyataannya, malah berbalik. Pengabaian terhadap hak dan kewajiban perlindungan buruh malah semakin merajalela,” ungkapnya.

Sampai dengan saat ini, LBH Banda Aceh masih melihat pengabaian tugas dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan buruh.

Menurutnya, Pemerintah masih lalai dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang kerap melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, seperti tidak memenuhi jaminan kesahatan, jaminan keselamatan pekerja atau jaminan sosial lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Selain itu, kata Syahrul, masih banyak terdapat perusahaan tidak patuh terhadap pembayaran gaji sesuai dengan upah minimum yang telah ditentukan. Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah masih kerap melakukan pengabaian untuk melakukan tindakan tegas sesuai kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang.

“Dalam sektor lain, di Aceh juga terdapat perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, lalu tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perintah peraturan perundang undangan, seperti membayar pesangon terhadap tenaga kerja yang telah di PHK,” sebutnya¬†

Ia juga mengungkapkan, sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, LBH Banda Aceh sedang menangani 300 kasus pekerja yang di PHK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 300 pekerja ini, di PHK secara sepihak oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang tanpa memenuhi hak pekerja, salah satunya memberikan pesangon sesuai dengan perintah undang-undang.

Dengan demikian, LBH Banda Aceh berharap Pemerintah harus aktif dalam pemenuhan hak tenaga kerja. Aktif melakukan pengawasan dan secara tegas memberikan hukuman terhadap perusahaan yang mengabaikan hak-hak tenaga kerja. Selain itu pemerintah juga segera melaku

Syahrul juga meminta peninjauan ulang terhadap PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, mengingat kebutuhan pokok terus meningkat agar bisa segera disesuaikan dengan kebutuhan.

“Pemerintah juga harus segara menghapus sistem outsourching, agar sistem perbudakan terhadap tenaga kerja, benar benar diperhatikan di negara yang merdeka ini. Memastikan jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar terpenuhi bagi seluruh tenaga kerja. (Ahmad Fadil)