Kasus Epong Reza, Saksi Meringankan Absen

oleh -132 views

Bireuen (ADC)-Sidang kasus pencemaran nama baik yang menyeret wartawan online Media Realitas, M Reza alias Epong Reza gagal dilanjutkan, menyusul ketidakhadiran saksi a decharge (meringankan-red)  ke persiangan, yang dijadwalkan. Senin (29/4) kemarin. 

Seyogyanya dalam persidangan itu, penasehat hukum terdakwa, Muhammad Ari Syahputra, SH berencana akan mengajukan saksi a decharge atau saksi yang meringankan terdakwa. Namun dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Bireuen, Zufida Hanum, SH, MH dengan angotanya masing-masing Muchtaruddin, SH dan Muchtar, SH, ternyata penasehat hukum, gagal menghadirkannya. Diperoleh keterangan, jika saksi tersebut, berhalangan hadir, karena sakit.

Sedangkan majelis hakim dalam persidangan lalu, hanya memberi kesempatan satu kali kepada Penasehat Hukum Terdakwa, untuk menghadirkan saksi a decharge. Maka dengan tidak hadirnya, saksi dimaksud, maka Hakim, Zufida Hanum, SH. MH langsung memutuskan sidang untuk dilanjutkan, Kamis (2/5) untuk mendengrkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muhammad Gempa Awaljhon Putra, SH, MH.

Menurut Zulfida Hanum,. SH, MH, sudah komit untuk persidangan mendatang, sidang tetap dilanjutkan dengan agenda tuntutan jaksa pada yang dijadwalkan, Kamis (2/5). Jadi , Ia berharap jangan sampai timbul kesan, jika pihaknya tidak berlaku adil , dengan tidak memberi kesempatan menghadirkan saksi meringankan bagi terdakwa.

“Tapi kita telah komit hari ini , yang seharusnya mendengarkan keterangan saksi a decharge . Namun, karena tak hadir, jadi sidang berikutnya mendengar tuntutan jaksa,” ujarnya, yang sebelumnya Majelis Hakim PN Bireuen itu, serta penasehat hukum terdakwa menandatangani komitmen bersama terkait ke epakatan agenda persidangan selanjutnya.

Terdakwa M Reza alias Epong Reza kepada wartawan seusai persidangan mengatakan dirinya dengan Direktur PT Takabeya Perkasa Group, H Muklis A.Md t idak ada masalah apa pun. Dirinyapun sudah saling memaafkan yang dimediasi Ketua Majelis Hakim, Zufida Hanum, SH, MH di ruang persidangan yang turut disaksikan rekan-rekan pers dan pengunjung sidang lainnya. “Hubungan baiknya tidak hanya selama ini, bahkan beberapa kali pertemuan sebelumnya pun sudah terjalin, termasuk di Meuligoe Bupati Bireuen.

Dikatakan Epong Reza, terkait pemberitaan dan men – share berita tersebut di akun facebook pribadinya, sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung atau mencemari nama baik H Mukhlis , A,Md ,

BACA..  Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri Naik Jadi 80,2 Persen

Dihadapan wartawan, Epong Reza mengaku sangat menyesali perbuatannya, Ia menyadari apa yang saya lakukan adalah satu kekhilafan dan sangat menyesalinya perbuatannya itu . Hal itu, setelah ia merenungi dan menyadari jika dirinya telah khilaf. “Saya anulir pernyataan saya sebelumnya kepada jaksa di persidangan, bahwa ia sempat berucap, bahwa tidak menyesali perbuatannya itu”.

Hal itu adalah pernyataan keliru yang mungkin saat itu pikirannya lagi kacau serta tidak fokus dan terkesan emosional , serta kecewa dan untuk itu berharap JPU untuk dapat memakluminya, keadaan jiwanya yang tertekan dalam menghadapi kasus tersebut, belum lagi mengingat istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil..

Dalam beberapa kali persidangan Majelis hakim sebelumnya Majelis Hakim telah mendengarkan mendengarkan saksi korban, H Mukhlis A.Md (Direktur Utama PT Takebeya Perkasa Grup. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Zufida Hanum. Yang menawarkan jalan damai antara terdakwa dan saksi korban yang akhirnya disetujui keduanya untuk berdamai, yang disambut hangat insan pers yang hadir ke persidangan tersebut.

Majelis Hakim juga telah mendengarkan saksi yang dihadirkan JPU, seperti saksi ahli bahasa dan saksi ahli IT maupun keterangan salah seorang karyawan PT Takabeya Perkasa Grup., yang dihadirkan sebagai saksi

Terdakwa M. Reza alias Epong Reza, jurnalis media online Media realitas.com yang telah didakwa melakukan dugaan ujan kebencian atau pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(Maimun Mirdaz).