HT Ibrahim Minta Pemerintah Daerah Recovery Pemulihan Ekonomi Aceh

oleh -44 views
HT Ibrahim

Banda Aceh (AD) Pandemi Covid -19 di Aceh masih sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu masyarakat diminta tetap mematuhi atau tidak abai terhadap aturan Protokol kesehatan (Prokes) dengan tetap menerapkan 4 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Tanpa kepatuhan dan disiplin Prokes dari masyarakat, maka lambat laun sistem kesehatan di daerah ini tidak akan mampu mengantisipasi pertambahan kasus positif Covid -19,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) HT Ibrahim, Selasa 29 Juni 2021 di Banda Aceh.

Menurut HT Ibrahim, upaya penanggulangan penyakit yang meluas seperti pandemi Covid -19 dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat secara luas, demikian juga dalam hal pelaksanaan dan kebijakan penanganan.

“Kepastian bahwa masyarakat tetap mematuhi setiap kebijakan yang diterapkan menjadi faktor penting dalam pengendalian Covid -19,” ujar kader Partai Demokrat ini.

Secara sosial dan ekonomi, kata Ibrahim, masyarakat Aceh saat ini tengah terguncang, sehingga perlu diupayakan langkah-langkah yang kongkrit agar masyarakat dapat melakukan aktivitas atau bekerja.

Pemulihan ekonomi harus dilakukan secara tepat dan cepat oleh pemerintah daerah. Covid -19 memang belum berakhir, masyarakat harus tetap waspada menjaga diri dengan mematuhi aturan Prokes 4 M dan masyarakat juga harus tetap bekerja sehingga ekonomi keluarga dan daerah bisa terus berjalan.

“Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus cepat memikirkan bagaimana melakukan recovery pemulihan ekonomi daerah,” pintanya.

Ia berharap, masyarakat harus tetap mentaati aturan Prokes, sementara pemerintah daerah juga harus bisa menciptakan lapangan kerja yang disesuaikan dengan keadaan daerah yang sedang dilanda Pandemi Covid -19.

Anggota Komisi II DPR Aceh mengungkapkan, progres kepatuhan masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan harus menjadi perhatian intens dan serius dari para pemangku kepentingan di setiap wilayah.

Selain itu, pria yang juga akrab disapa Ampon Bram ini menekankan perlunya keseriusan dalam mengupayakan kepatuhan masyarakat agar tidak terjadi ledakan kasus positif Covid -19 di tanah rencong ini karena sikap abai mereka.

Pemantauan terhadap progres kepatuhan masyarakat harus dilakukan konsisten agar bila ada indikasi penurunan tingkat kepatuhan maka dapat segera ditemukan penyebab dan sekaligus solusinya.

“Jika masyarakat abai, maka setiap kebijakan pengendalian Covid -19 yang diterapkan oleh pemerintah akan sia-sia,” tegas Ampon Bram.

Diakhir statemennya, Ampon Bram menambahkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan dalam penanganan wabah Covid -19 yang dapat disinergikan dengan kebijakan Pemerintah daerah guna pemulihan ekonomi melalui program-program kerja yang terjangkau oleh masyarakat.