RUU Omnibus Law Yang Sudah Banyak Salahnya Mau Dipaksakan Juga Hendak Disahkan

oleh -242 views
Buruh Tolak RUU Omnibuslaw. Foto: Kompas.com

Koreksi yang dilakukan K.SBSI cukup konprehensif mengurai kejanggalan penyusunan dari draff RUU Omnibus Law yang dianggap kacau balau itu.

Kesimpulan K.SBSI setelah melakukan kajian secara marathon agar dapat memberi masukan atau sacam draff sandingan agar dapay menjadi bahan rujukan utamanya bagi eksekutif hingga kemudian legislatif — mengisyaratkan bila RRU Omnibus Law itu dipaksakan untuk disahkan, maka Indonesia akan rusak dan hancur. SBSINews.Com,
27/02/2020)

Secara resmi (K)SBSI menyatakan menolak draft RUU Omnibus Law seperti diungkap Profesor Muchtar Pakpahan pada acara Konferensi Pers di Kantor DPP Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat. Ketua Umum K.SBSI yang juga dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Jskarta ini mengatakan alasan K.SBSI menolak draff RUU Omnibus Law itu karena banyak temuan persoalan setelah dilakukan kajian secara mendalam oleh Tim khusus dari DPP K.SBSI.

Diantara soalnya yang janggal itu mulai dari konsep draffnya– prosedur–hingga isinya banyak masalah. Secara kronologis dalam bentuk draff RUU Omnibus Law itu baru bisa didapat oleh Tim K.SBSI bersama serikat lain pada Kamis 13 Februari 2020, dengan nama RUU Cipta Kerja pada acara yang diselenggarakan Kemenkoperekonomian dan juga Kementerian Ketenagakerjaan.

Rancangan RUU inilah yang kemudia diserahkan kepada DPR RI. Tebalnya sekitar 685 halaman. Untuk masalah Ketenagakerjaan termuat pada halaman 554 sampai dengan halaman 582.

Keterlibatan (K)SBSI sendiri dalam membahas draft RUU ini diawali oleh undangan Ditjrn PHI Jansos lewat Surat Nomor:4/1052/HI.03.00/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019. Undang Ditjen PHI Jamsos ini juga mengajak SP/SB yang ada pada Senin 16 Desember 2019, dengan agenda: “Dalam Rangka Mendiskusikan Perubahan Ekosistem ketenagakerjaan Untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja”.

Pada kesempatan ini Profesor Muchtar Pakpahan menggagas Visi Ketenagakerjaan Gotong Royong yang diinspirasi oleh Sistem Hubungan Industrial Jepang.

Menurut Muchtar Pakpahan itulah gagasan pemikirannya yang telah tertuang dalam naskah pidato pengukuhannya menjadi Guru Besar yang berjudul: “Revolusi Mental Perburuhan” katanya.

Kterlibatan Tim K.SBSI dalam pembahasan RUU Omnibus Law itu telah menyimpulkan bahwa : Pertama; tidak adanya kesepakatan dari SP/SB dengan pemerintah sebagai hasil pembahasan tentang RUU Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan.

Kedua: Tim kajian K.SBSI tegas bersikap dan menyataan tidak ikut bertanggung jawab jika ada kesepakatan dari pertemuan tersebut. Dan selanjutnya K.SBSI tegas menyatakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja itu.

RUU Omnibus Law yang diajukan pemerintah lebih cocok diberi nama “RUU Kemudahan Berinvestasi”, bukan :Omnibus Law
CiptaKerja”. Sebab setelah Tim K. SBSI membaca secara seksama draff RUU Omnibus Law yang diajukan pemerintah ini, ternyata semua materi yang hendak diatur dalam RUU ini adalah sekedar Kemudahan untuk berinvestasi.

Celakanya dalam sistematika RUU Omnibus Law ini tidak memenuhi sistematika Perundang – Undangan. Sehingga sangat sulit untuk dimengerti dan dimahaminya, tadas Muchtar Pakpahan yang langsung menjadi juru bicara Tim K. SBSI.

Beberapa temuan yang membingungkan dalam draff RUU omnibus Law ini seperti Pasal 170 ayat (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) undang -undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang – undang ini dan atau mengubah ketentuan dalam undang – undang yang tidak diubah dalam undang – undang ini.

Pada Ayat (2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dan ayat (3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 170 ini sangat membingungkan, karena bagaimana mungkin Presiden dapat mencabut undang – undang. Lalu cara mencabutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah yang pembuatannya dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI.

Artinya, pasal ini telah menempatkan kekuasaan presiden berada di atas undang – undang.

RUU ini bagi Yim K. SBSI lebih tepat dikatakan “nafsu besar tenaga kurang”. Sebab keinginan Presiden Joko Widodo dalam membuat satu UU yang ingin
menjangkau semua masalah tentang investasi sungguh terkesan sangat ambisius. Tetapi sumber daya yang ada untuk kesiapkannya tidak cukup memadai.

Jadi memang sungguh tidak reslistis jika RUU Omnibus Law tetap dipaksakan untuk disahkan. Sebab dampak buruknya tidak hanya akan mendera kaum buruh maupun serikat buruh. Tetapi juga semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa rusak. (Bagian Kedua)

Jakarta, 2 Maret 2020

Penulis: Jacob Ereste (Pemerhati Sosial Politik)

No More Posts Available.

No more pages to load.