PT PEKOLA Dibuat Untuk Meningkatkan PAD Kota Langsa?

oleh -383 views

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

 

(Pasal 1 angka 18, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah)

“Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

(Pasal 66 ayat 1, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah), Tulisan tentang Benarkah BUMD (PEKOLA) di buat untuk meningkatkan PAD Kota Langsa ? Disusun oleh Ketua Umum LASKAR, Teuku Indra Yoesdiansyah,SKM,SH dan sengaja diangkat kepermukaan, agar masyarakat Langsa sebagai pemilik modal terbesar yang diwakilkan kepada Pemerintah Daerah Kota Langsa dapat melihat secara terang benderang serta memahami bahwa apakah pemimpin mereka dalam mengelola Keuangan Daerah Kota langsa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Usman Abdullah, S.E. (lahir di Langsa, 6 Oktober 1969; umur 51 tahun) atau lebih dikenal dengan sebutan Toke Seu’um adalah Walikota Langsa sejak 27 Agustus 2012, artinya sekarang beliau memimpin Langsa untuk periode ke dua.

Bahwa dalam suatu organisasi, kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting, pemimpin harus dapat mempengaruhi dan menggerakkan bawahan, agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, yaitu suatu semagat kerja yang maksimal. Untuk mencapai tujuan organisasi seperti apa yang diharapkan maka sangat dibutuhkan suatu gaya kepemimpinan yang sesuai.

Selanjutnya, kita lihat gaya kepemimpinan Usman Abdullah, S.E. alias Toke Seu’um dalam mengelola Keuangan Daerah Kota langsa, yaitu :

I. Mendirikan PT. PEKOLA

Bahwa PT. PELABUHAN KOTA LANGSA didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan kota serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Pasal 5 Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2013 Tentang Pendirian PT. PELABUHAN KOTA LANGSA).

Bahwa Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Pasal 2 ayat (1) poin d, Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perseroan Terbatas PELABUHAN KOTA LANGSA).

Pemerintah Kota Langsa melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah PT. PELABUHAN KOTA LANGSA dengan perincian sebagai berikut :
a. tahun 2014 sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
b. tahun 2015 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(Pasal 3 Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perseroan Terbatas PELABUHAN KOTA LANGSA).

Artinya bahwa sampai tahun 2015 Penyertaan Modal untuk PT. PEKOLA sudah mencapai Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT. PELABUHAN KOTA LANGSA Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Hutan Kota Langsa Dan Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa tanggal 29 Agustus 2017 dengan No.551.43/2488/2017 dan No.109/PEKOLA/VIII/2017.

Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Daerah Kota Langsa oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Aceh yang diambil dari Laporan Keuangan Audited PT. PEKOLA, penerimaan selama tahun 2018 PT. PEKOLA telah membayar kontribusi sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) (Rp.6.000.000,- x 12 bulan).

Artinya bahwa tahun 2017, PT. PEKOLA tidak membayar kontribusi sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Rp.6.000.000,- x 4 bulan).

Bahwa Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2018 & 2017, PT. PEKOLA mendapatkan Laba operasi Rp.804.514.354,20,- & Rp.106.947.048,16,-

Berapa PAD yang didapat dari Laba tahun 2018 & 2017 tersebut, merujuk kepada Perjanjian Kerjasama pasal 9 ayat (4) poin d, bahwa Pemerintah Kota Langsa memdapat kontribusi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap akhir bulan dan bagi hasil atas usaha pengelolaan objek perjanjian sebesar 10% pada setiap akhir tahun atau per 31 Desember;

Artinya bahwa penerimaan PAD Kota Langsa dari PT. PEKOLA :
A. Tahun 2017
a. Tidak ada biaya kontribusi
b. Biaya bagi hasil atas usaha pengelolaan objek perjanjian untuk tahun 2017 yaitu :
Rp.106.947.048,16,- x 10% = Rp.10.694.704,816,-

Artinya bahwa PAD Kota Langsa tahun 2017 yang bersumber dari PT. PEKOLA Rp.10.694.704,816,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat koma delapan ratus enam belas rupiah).

B. Tahun 2018
a. Biaya kontribusi tahun 2018 sebesar Rp.72.000.000,-
b. Biaya bagi hasil atas usaha pengelolaan objek perjanjian untuk tahun 2018 yaitu :
Rp.804.514.354,20,- x 10% = Rp.80.451.435,420,-
c. Biaya kontribusi tahun 2018 (a) + biaya bagi hasil tahun 2018 (b) yaitu :
Rp.72.000.000,- + Rp. 80.451.435,420,- = Rp.152.451.435,42,-

Artinya bahwa PAD Kota Langsa tahun 2018 yang bersumber dari PT. PEKOLA Rp.152.451.435,42,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima koma empat puluh dua rupiah).

Dari penjelasan poin A & B diatas mungkin akan terlihat biasa-biasa saja, tapi perlu diperhatikan lebih cermat, masyarakat Kota Langsa sebagai pemilik saham mayoritas hanya mendapat Rp.10.694.704,816,- (2017) + Rp.152.451.435,42,- (2018) = Rp.163.146.140,236,-

Bagaimana dengan PT. PEKOLA :
1. Tahun 2017, uang yang terkumpul di rekening PT. PEKOLA adalah Rp.96.252.343,344,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga koma tiga ratus empat puluh empat rupiah).
2. Tahun 2018, uang yang terkumpul di rekening PT. PEKOLA adalah Rp.652.062.918,78,- (enam ratus lima puluh dua juta enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas koma tujuh puluh delapan rupiah).
3. Poin 1 ditambah poin 2 yaitu : Rp.748.315.262,124,- (uang di rekening PT. PEKOLA)

Artinya bahwa :
– Masyarakat Langsa sebagai pemilik modal hanya mendapatkan Rp.163.146.140,236,-
– PT. PEKOLA yang di beri modal mendapatkan Rp.748.315.262,124,-

Masyarakat beserta DPR Kota Langsa dapat melihat bahwa ada kejanggalan-kejanggalan dari lahirnya PT. PEKOLA, sehingga uang rakyat lebih banyak terkumpul di PT. PEKOLA.

II. Investasi tambahan.
Bahwa Usman Abdullah, S.E. alias Toke Seu’um sudah mengucurkan uang untuk Kawasan Hutan Kota Langsa dengan mekanisme pengadaan barang/jasa untuk tahun anggaran 2019 sebanyak Rp.4.679.005.592,23,- dan untuk tahun anggaran 2020 sebanyak Rp.1.960.000.000,-

III. Investasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Membaca OPINI Saudara Teuku Abdul Hannan pada media sosial tanggal 22 Agustus 2020 dengan tema Swakelola Pekerjaan Konstruksi Bertentangan dengan UU Konstruksi bahwa kebijakan Toke Seu’um untuk Pembuatan Danau Buatan dengan mekanime Swakelola yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Langsa mencerminkan tidak trasparan dan tidak akuntabel serta melanggar peraturan perundang-undangan.

Artinya, selama ini Usman Abdullah, S.E. alias Toke Seu’um sudah banyak menswakelolakan pekerjaan konstruksi yang tidak diketahui masyarakat Langsa.

IV. Dugaan Niat Jahat.
Pertanyaan mendasar adalah kapan break-even point (BEP) atau kembalinya modal masyarakat Langsa, 10 tahun, 20 tahun mendatang atau tidak ada batas waktunya ? Karena tahun demi tahun Toke Seu’um terus menerus berinvestasi ke PT. PEKOLA dan apakah sebanding antara yang dikutip untuk PAD sementara pundi-pundi yang berkumpul di PT.PEKOLA setiap tahunnya terus bertambah secara signifikan.

Patut diduga bahwa ada niat jahat dari Toke Seu’um untuk memperkaya PT. PEKOLA beserta Muhammad Zulfri ST. MM. MT. sebagi Direktur Utama beserta pengurus lainnya.

V. Bahwa Inspektorat Kota Langsa tidak.
berdaya karena hingga saat ini Inspektorat hanya menjadi macan kertas. Sangat sulit bagi auditor maupun pegawai Inspektorat yang diangkat dan diberhentikan oleh Toke Seu’um dapat melakukan pengawasan terhadap atasannya tersebut hingga penjatuhan sanksi.

Bahwa UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan uraian diatas, PT. PELABUHAN KOTA LANGSA didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan kota serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah sebuah cerita fiktif dan hanya isapan jempol belaka, masyarakat Bersama DPR Kota Langsa harus lebih kritis dalam menyikapi kebijakan Walikota Langsa dalam mengelola keuangan Daerah Kota Langsa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Yayasan LASKAR meminta kepada Penegak Hukum untuk segera turun tangan dalam menyikapi indikasi Korupsi,Kolusi,Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Usman Abdullah, S.E. yang akrab dengan panggilan Toke Seu’um bersama Muhammad Zulfri ST. MM. MT. beserta pengurus PT.PEKOLA lainnya. (***).

Oleh : Yayasan Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR)