banner 700250

Proses Hukum Oknum ‘S’ Terhambat, YARA Surati Jamwas Kejari Aceh Timur

oleh -182 views

IDI (AD) – Proses Hukum perbuatan zina yang dilakukan oleh oknum dengan inisial ‘S’ terhambat, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyurati Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

Hal itu ditegaskan ketua YARA, Indra Kusmeran, SH, dalam rilis yang disampaikan ke atjehdaily.id, Jumat, 28 Agustus 2020. YARA menyurati Jamwas terkait proses penegakan hukum terhadap oknum S yang diduga dengan sengaja dihalangi pada tingkat Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

YARA menyimpulkan dari adanya pengembalian berkas oleh jaksa kepada penyidik PPNS Satpol PP-WH sampai tiga kali dengan alasan yang tidak masuk akal.

Indra Kusmeran, S.H. Ketua YARA Perwakilan Aceh Timur selaku kuasa hukum pelapor mengatakan, salah satu poin yang disampaikan dalam surat pengaduan kepada JAMWAS itu adalah mengenai alasan pengembalian berkas itu dimana jaksa meminta penyidik menghadirkan 4 orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh oknum S. Hal itu tidak mampu dipenuhi oleh penyidik karena saksi yang telah dimintai keterangannya mengaku sebatas melihat oknum S berduaan dengan RJ di dalam rumah.

BACA..  Haa...!!! Ada Pejabat Kuasai Hutan Mangrove Jadi Tambak?

Didukung pengakuan RJ serta alat bukti lain seharusnya itu sudah cukup untuk membuktikan salah satu unsur tindak pidana khalwat, iktilat, jarimah, yang dilaporkan dan perkara ini sudah layak dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah untuk disidangkan.

BACA..  Haa...!!! Ada Pejabat Kuasai Hutan Mangrove Jadi Tambak?

Selain itu, dalam poin lainnya Indra Kusmeran meminta oknum jaksa yang menangani perkara ini untuk taat pada kode etik perilaku jaksa yang mewajibkan jaksa menjaga ketidakberpihakan dan objektifitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik dan dilarang melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan pihak terkait dalam penanganan perkara. Hal itu patut dikhawatirkan karena oknum S selaku kepala dinas sering ketemu disaat acara-acara kedinasan dengan kajari aceh timur.

Melalui surat yang dikirimkan untuk JAMWAS tersebut Indra Kusmeran, S.H. berharap aparat penegak hukum lebih serius dan profesional dalam menangani perkara khususnya yang bersinggungan dengan pejabat daerah. Jangan hanya perkara masyarakat biasa saja proses hukumnya selalu mulus, tuturnya. (Red/Rls)