YARA Laporkan Oknum ASN ke KASN

oleh -98 views

Laporan | Ahmad Fadil

Jakarta (AD)- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Jakarta, Suhaimi, SH, melaporkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kabupaten Aceh Jaya.

example banner

Oknum ASN ini dilaporkan, karena diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Seperti yang telah diberitakan berbagai media di Aceh pada 22 Oktober 2020 lalu, dan keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya, Ernani Wijaya, bahwa salah seorang dokter telah digerebek warga bersama seorang pria CR (33) di dalam rumahnya. Menurut pengakuan oknum dokter kepada warga, dianya telah menikah siri dengan CR.

BACA..  Dukung Vaksinasi Covid -19 di Aceh, BPJS Kesehatan Sinergikan Aplikasi P-Care

“Pada saat diminta untuk memperlihatkan buku nikah, keduanya tidak bisa menunjukan kepada warga. Selanjutnya, keduanya diserahkan ke Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk diproses sesuai dengan Qanun Jinayah,” ungkap Suhaimi, yang juga Sekjen Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), Kamis 26 November 2020 di Jakarta.

BACA..  Wakili Kapolda Aceh, Hari Ini Wakapolda Divaksin Covid -19

Dari penelusuran informasi yang dihimpun oleh YARA, ungkap Suhaimi, CR adalah pria yang telah mempunyai isteri. Jika dikaitkan dengan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya, oknum ASN (YM) dan CR telah menikah siri.

“Berarti, YM telah menjadi isteri kedua dari CR. Secara aturan, ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dalam pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat,” kata Suhaimi.

BACA..  Aktivis Mahasiswa UIN Desak BEM Se Aceh Klarifikasi Dana Hibah Refocusing

Selain itu, ia juga menyebutkan, bahwa di dalam pasal 15 ayat (2) diatur sanksi bagi PNS Wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

“Dalam PP 44 tahun 1990 di atur, bahwa PNS Wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat. Jika melanggar, maka bisa di berhentikan dengan tidak hormat dari PNS,” tutup Suhaimi di dampingi Basri. (*)