Kabid UMKM Dinas Koperasi Layak Dicopot Bupati Raidin Pinim

oleh -51 views

Dijelaskannya, Kalau dipertahankan pejabat seperti itu, dia kawatir jika ada bantuan serupa di tahun berikutnya akan terulang lagi kegaduhan yang sama.

Laporan | Syawaluddin

KUTACANE (AD) – Selayaknyalah Kepala Bidang (Kabid) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi Agara dicopot Bupati Raidin Pinim, sebab Lumbung Informasi Rakyat Aceh (LIRA) Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Aceh. Menilai kinerja Khairil Anwar terindikasi tak beres.

Apalagi itu, Kabid UMKM terindikasi melakukan pembiaran dugaan praktik percaloan dalam pendataan atau penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Tenggara.

Demikian disampaikan aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, M.Saleh Selian kepada mediaaceh.co.id, Sabtu, 26 Juni 2021, di Kutacane. Menurutnya; akhir-akhir ini praktik dugaan percaloan dalam penyaluran UMKM terus menggeliat.

Bahkan isu tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Seperti diketahui, berapa hari lalu gabungan aktivis di Agara sempat melakukan aksi demo kekantor Dinas Koperasi setempat. Karena susahnya mendapatkan rekomendasi.

Masih M.Saleh Selian; bahwa Kabid UMKM tak mampu meredam kegaduhan di masyarakat. Isu pungli yang terus menerus berkembang di masyarakat seakan-akan tidak dihiraukan pihak Dinas Koperasi Aceh Tenggara.

M. Saleh Selian minta pada Bupati Raidin Pinim untuk mencopot Kabid UMKM, Khairil Anwar. Dan dia harus bertanggungjawab terhadap kegaduhan ditengah- tengah masyarakat terkait pelaku UMKM yang terindikasi telah terjadi praktik dugaan pungli.

Dijelaskannya, Kalau dipertahankan pejabat seperti itu, dia kawatir jika ada bantuan serupa di tahun berikutnya akan terulang lagi kegaduhan yang sama.

Dia minta Bupati tidak mempertahankan orang yang gagal meredam kegaduhan dan banyaknya isu pungli terhadap calon penerima UMKM, seharusnya Bupati Agara tidak pakai lama untuk mencopot jabatan Kabid UMKM.

Seperti di ketahui, hari pertama sampai hari ke empat, pencairan bantuan UMKM sempat menimbulkan situasi gaduh dilingkungan Dinas koperasi dan bank Aceh.

Sebab, sulitnya masyarakat mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait serta masyarakat tidak bisa mendapatkan blanko pencairan pada bank Aceh, karena menurut bank Aceh blanko penarikan telah diberikan kepada pihak Dinas Koperasi untuk dibagikan pada masyarakat.

Agar pencarian UMKM segera berproses namun hari pertama dan ke empat Kabid terkait diduga tidak berkantor, maka layak Bupati Raidin Pinim segera mencopot Kabid tersebut. [*]