KAMI Pertanyakan Kinerja DPR RI dan Dirjen Adwil

oleh -66 views

Banda Aceh  (AD)- Pernyataan bertolak belakang antara dua anggota DPR RI asal Aceh seakan menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tataran Forbes DPR RI ada ketidaksepahaman argumentasi. Apakah ini bentuk upaya menutupi keteledoran DPR RI dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat untuk Aceh.

“Sungguh ironis, disatu sisi ketua Forbes DPR RI Nasir Jamil melempar bola api kepada pemerintah dan DPR Aceh, sementara, dilain sisi narasi yang disampaikan anggota DPR RI lainnya Rafli malah bertolak belakang dengan pandangan Nasir Jamil yang notabenenya ketua Forbes. Ini tentu sangat membingungkan publik, sama-sama anggota DPR RI dari satu partai malah mainkan peran ganda. Apa ini bentuk sandiwara untuk mengelabui masyarakat Aceh belaka,” ungkap Kabid Advokasi dan Humas Koalisi Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Aceh, Akmilul Fazlan kepada media ini, Rabu 25 Mei 2022.

BACA..  Semua Fraksi Terima, LPJ Nova Iriansyah Berjalan Lancar

Dalam pernyataannya, Nasir Jamil, kata Fazlan, dalam pernyataannya di media pada tanggal 22 Mei 2022, melempar bola api kesalahan itu kepada Pemerintah Aceh. Ia bahkan menuntut Pemerintah Aceh lebih serius menjaga keberadaan pulau-pulau terluar di Provinsi tersebut, dan menilai selama ini Pemerintah Aceh lalai dan hanya disibukan dengan urusan proyek, sehingga 4 (empat) pulau diakui pemerintah masuk wilayah Sumatera Utara.

Sementara, anggota DPR RI dari PKS lainnya pada tanggal 24 Mei 2022 malah justru mengungkapkan pernyataan sebaliknya. Dia menyatakan tidak elok jika kita sekarang menyikapi dengan saling tuding dan mencari pihak-pihak yang patut disalahkan.

“Kedua pernyataan itu sangat aneh dan terkesan semacam sandiwara belaka wakil rakyat. Yang satu melempar bola kesalahan, yang satu seakan menenangkan, padahal semestinya mereka saling berkoordinasi. ‘Nyoe seakan-akan jaroe neun tampa jaroe wie kusuk’ (Ini seakan-akan tangan kanan menampar, tangan kiri mengelus),” tutur Fazlan.

BACA..  Semua Fraksi Terima, LPJ Nova Iriansyah Berjalan Lancar

Jadi menurutnya, hal yang harus kita garis bawahi mengawal kebijakan pemerintah pusat untuk Aceh. Karena dasarnya adalah mandat rakyat Aceh kepada DPR RI, namun faktanya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 sudah diterbitkan, DPR RI baru berkicau. Sebelum ini mereka kemana saja, tidur?,” ujar Fazlan yang merupakan mahasiswa asal Barat Selatan.

Pihaknya berharap, dalam mencari solusi penyelesaian pencaplokan pulau milik Aceh tersebut dapat diselesaikan dengan bijak. Bukan malah mencari panggung diatas panggung, mencari nama di balik nama.

“Patut dipertanyakan, apa yang telah dilakukan DPR RI asal Aceh sebelumnya untuk menjaga keutuhan wilayah Aceh. Apakah sudah pernah menyampaikan hal itu dalam sidang paripurna DPR atau rapat resmi lainnya, atau jangan-jangan DPR RI sengaja sedang memainkan peran politik menjelang penetapan Pj Gubernur Aceh. Ini tentu menjadi pertanyaan di masyarakat,” ujar Fazlan.

BACA..  Semua Fraksi Terima, LPJ Nova Iriansyah Berjalan Lancar

Terlepas dari sejumlah dalil maupun alasan, kata Fazlan, Dirjen Adwil, Safrizal yang notabane nya putra kelahiran Aceh tentu juga memiliki tanggung jawab moril agar tidak ada sejengkal tanah Aceh yang petanya berubah dan statusnya beralih.

Ini bukan menyalahkan Dirjen Adwil, hanya saja tupoksi kerjanya di Kementerian Dalam Negeri memang sesuai dengan beliau. Tentunya ini menghadirkan kecurigaan di publik, apakah Dirjen Adwil tidak melihat Aceh secara khusus sebagai daerah asal beliau, sehingga tidak cermat  dan teliti lalu menghadirkan kebijakan yang melukai rakyat Aceh.

“Mari kita berdo’a dan bergandengan tangan untuk sama-sama mempertahankan keutuhan wilayah kita,” ajak Fazlan. (*)