Usman Lamreung : Apakah Dana Pokir Dewan Sesuai RPJM Aceh Hebat

oleh -189 views

Laporan | Ahmad Fadil

Banda Aceh (AD)- Relasi politik Legislatif dan Eksekutif di Aceh kembali harmonis dan kompromis, setelah hampir setahun hubungan antar dua lembaga politik tersebut memanas sampai klimak pada upaya pemakzulan (Hak Angket).

example banner

Namun upaya tersebut urung atau gagal terjadi, Dikarenakan, pada saat digelarnya rapat Paripurna Hak Angket, kehadiran anggota dewan tidak mencukupi Quorum. Alhasil, Nova Iriansyah dengan mulus dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Mendagri setelah Irwandi Yusuf diberhentikan dari jabatannya.

“Ada indikasi kuat kompromi ini terjadi. Alasannya, karena ada komunikasi politik keduanya untuk menggarap Akomodasi Paket-Paket Pokok pikiran (Pokir) anggota dewan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020,” ungkap Usman Lamreung, Selasa 24 November 2020 di Banda Aceh.

BACA..  Usman Lamreung: Jangan Biarkan OPD Menyandang Status Plt Terlalu Lama

Menurut Usman, harmonisasi kedua lembaga politik ini, disatu sisi sangat baik, karena memudahkan pemerintah Aceh merealisasikan keberlanjutan program Aceh Hebat.

“Yang menjadi pertanyaan disini adalah, apakah dana Pokir yang menjadi deal politik antara Pemerintah Aceh dan DPRA yang jumlahnya milyaran tersebut, sesuai dan sejalan dengan RPJM Aceh Hebat. Sementara kegiatan Pokir anggota dewan masuk secara tiba-tiba ditengah jalan,” tanya Usman Lamreung.

Hal tersebut sangatlah wajar jika dipertanyakan. Jangan sampai, dana Pokir DPRA dan Pemerintah Aceh mengganjal program Aceh Hebat dan mengganggu prinsip pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

BACA..  Usman Lamreung: Jangan Biarkan OPD Menyandang Status Plt Terlalu Lama

Semua tahu, bahwa masih banyak program-program besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Aceh, seperti Rumah Sakit Regional, Kawasan industri, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Solusi atasi Pengangguran di masa Pandemi dan lain sebagainya.

“Dengan pekerjaan rumah yang besar ini, sudah seharusnya Pemerintah Aceh terus berbenah, terutama dalam konteks memastikan berjalannya program Aceh Hebat,” ujarnya.

BACA..  Wujud Kepedulian Terhadap Pendidikan Anak Yatim, Wali Kota Serahkan Perlengkapan Sekolah

Selain itu, kata Usman, Pemerintah Aceh tidak hanya fokus mengelola dana Pokir agar selaras dengan RPJM Aceh Hebat. Sudah seharusnya Nova Iriansyah juga mengevaluasi kepala Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) yang tidak berkinerja baik dengan menempatkan sosok-sosok kepala SKPA yang cakap sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya.

“Jika Gubernur Aceh menempatkan kepala SKPA lebih karena titipan, maka dapat dipastikan akan menjadi bumerang bagi Nova Sendiri,” demikian tutup Usman Lamreung.