Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

YARA Laporkan Camat Banda Alam ke KASN

oleh

Jakarta (AD)- Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin diwakili oleh Direktur Intelijen Basri, melaporkan Camat Banda Alam Muliadi, S.STP ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Laporan tersebut, terkait penerimaan uang dari masyarakat Rp 10 juta untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Sineubok Pangou, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, 23 Agustus 2021.

Setelah dikonfirmasi, oleh Basri pada tanggal 21 Agustus 2021 yang lalu, uang tersebut kemudian dikembalikan pada tanggal 23 Agustus 2021 yang tanda terimanya dikirimkan oleh Muliadi kepada Basri melalui pesan WhatsApp (WA).

“Hari ini pihaknya melaporkan Camat Banda Alam ke KASN karena berdasarkan informasi dan bukti yang kami terima dari masyarakat serta juga dari Camat Muliadi sendiri. Ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pejabat Camat dan juga PNS. Oleh karena itu kami laporkan ke KASN di Jakarta agar bisa ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ungkap Basri, Selasa 24 Agustus 2021.

Basri menjelaskan, dalam surat pengaduan yang ditandatangani oleh Ketua YARA Safaruddin, juga turut dilampirkan beberapa bukti lainnya termasuk foto tanda terima dan tanda pengembalian uang oleh Camat Muliadi, S.STP.

Dalam surat pengembalian uang tersebut dituliskan bahwa, uang dikembalikan karena pemilihan Keuchik Gampong Senubok Pangou tidak terlaksana.

Setelah berkomunikasi dengan aparatur Gampong, Sudirman (Sekretaris Desa) tersebut menerangkan, pemilihan Keuchik telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2021 dengan menggunakan anggaran dana Gampong.

Selain itu, ia menambahkan, jika kami cermati dalam surat pengembalian uang tersebut, uang itu dikembalikan karena pemilihan Keuchik belum dilaksana. Dari komunikasi saya sama Sekretaris Desa, Sudirman mengatakan, pemilihan Keuchik telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli lalu dan berkasnya sudah tiga kali dikirimkan ke Camat agar diteruskan ke Kabupaten untuk mendapatkan penetapan Bupati.

Diakhir statemennya ia menambahkan, kontradiktif dengan yang tertulis dalam tanda terima Camat. Walaupun demikian, hal seperti ini telah kami rangkum bersama beberapa bukti lainnya ke KASN.

“Tinggal kita tunggu di saja hasilnya dari KASN,” tutup Basri di Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. (*)