Setengah Warga Tamiang Tak Punya Akta Kelahiran

oleh -66 views
example banner

Laporan | Syawaluddin

KUALASIMPANG (AD) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPR) Aceh Tamiang menyoroti rendahnya kepemilikan akte kelahiran warga Aceh Tamiang. Hampir setengah dari jumlah masyarakat saat ini belum memiliki akta kelahiran.

Saat ini jumlah jiwa masyarakat Aceh Tamiang tercatat sebanyak 300.542 orang. Namun, yang memiliki akta kelahiran hanya 153.218 orang, sedangkan sisanya 147.324 jiwa belum memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tamiang, dari jumlah warga yang belum memiliki akta kelahiran, Kecamatan Karang Baru yang merupakan ibu kota Aceh Tamiang justru berada di posisi teratas dengan jumlah 20.828 jiwa yang belum memiliki akte kelahiran, diikuti Kejuruan Muda 20.134 jiwa dan Kecamatan Rantau 20.024 jiwa.

Rendahnya kesadaran masyarakat memiliki dokumen kependudukan menjadi salah satu kendala utama terjadinya hal ini. Persoalan ini coba diselesaikan dengan mengerahkan Petugas Relawan Kampung (PRK) yang melakukan jemput bola ke rumah warga.

Namun karena minimnya anggaran, para relawan ini belum maksimal menjalankan tugasnya. “Persoalan administrasi kependudukan ini harus menjadi perhatian serius. Ini menyangkut bukti autentik seseorang sebagai warga negara,” kata Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon kepada atjehdaily.id, Jumat 23 Oktober 2020.

Fadlon pun secara tegas mendorong dan memastikan mendukung pemerintah daerah menyelesaikan persoalan ini dengan tujuan melindungi hak masyarakat. Ini sebenarnya tentang hak masyarakat itu sendiri karena akte kelahiran sudah menjadi persyaratan administrasi untuk banyak hal.

“Makanya kami juga mendorong masyarakat berinisiatif mendaftarkan diri menguru akte kelahiran,” ujar Politisi Partai Aceh ini.

Terkait keterbatasan anggaran akibat Covid-19, Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang Muhammad Irwan, SP menyarankan agar eksekutif melakukan pemilahan kegiatan.

Wan Tanindo, panggilan akrab Muhammad Irwan, melihat saat ini cukup banyak kegiatan seremonial yang anggarannya bisa digeser ke program yang lebih penting.

“Akte kelahiran ini termasuk urgent, harusnya mendapat porsi perhatian lebih besar,” kata politisi Partai Gerindra ini. (*)