Dilematis Penambang Ilegal Drilling di Kabupaten Aceh Tamiang

oleh -245 views

Padahal, secara legalitasnya, Koperasi, BUMK atau BUMDes boleh mengelola perminyakan daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam, Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Feature | Syawaluddin

ILEGAL DRILLING (Pertambangan minyak tak resmi) di Kampung Alur Tani II, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Menjadi sangat dilematis, sebab Pemerintah setempat dan Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) tidak memberikan wewenang khusus bagi pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bawah payung hukum Koperasi.

Centang prenangnya pengelolaan Migas Aceh itu, disebabkan Pemerintah dan BPMA tak transfaran dalam mensosialisaikan Rule of Law-nya menjadi suatu sistemik yang terkoordinir. Yang mampu mendongkrak perekonomian arus bawah.

Padahal, secara legalitasnya, Koperasi, BUMK atau BUMDes boleh mengelola perminyakan daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam, Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ada di Provinsi Aceh. Bahwa pengelolaannya menjadi tugas Bersama, Sumber Daya Alam, Minyak dan Gas Bumi.

Kampung Alur Tani II merupakan review pengelolaan yang tidak terukur, bahkan cenderung kearah yang sangat riskan dengan kecelakaan kerja kearah signifikan.

Sebenarnya keterbukaan pengelolaan harus dilakukan, ada indikasi BPMA ini menjadi alat legal untuk menguasai pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) diwilayah hukum provinsi Aceh, agar tidak dikelola oleh Badan atau Lembaga yang memiliki Legalitas dan Badan Hukum tetap yang tercatat dilembaran negara.

Mengacu cara Pengelolaan Migas di Cepu, Provinsi Jawa Tengah. Memberikan hak kelolanya kepada Koperasi dan BUMDes sebagai pelaksana kegiatan hulu eksploitasi Minyak Mentah dan mengikutsertakan kearifan lokal.

Sehingga, Eksplorasi dan Eksploitasi Hulu Minyak Mentah berjalan sangat harmonis dan profesional dengan mengutamakan aspek wawasan lingkungan yang sustainable.

Semua itu tercipta, karena tidak ada sikap dan kebijakan absolut ingin memonopoli kawasan ladang minyak yang berada dibawah tanah milik warga yang sah (bersertifikat).

Sebab apa?, penguasa wilayah atau penguasa perminyakan nasional (Pertamina Persero) memang memberi ruang pengelolaannya kepada daerah masing-masing, dengan pengawasan yang ketat.

Mengikuti Prosesur Tetap (Protap) dan menjalankan Rule of Law-nya, agar tidak salah dalam pengelolaannya. Memberikan pemahaman tentang bahayanya pengeboran dan bagaimana cara pelaksanaannya untuk menghindari kecelakaan kerja.

Pengalaman pengeboran yang serampangan dan masih sangat segar dalam ingatan kita. Kejadian tahun 2018 di Pereulak, Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh. Satu sumur meledak akibat bara api rokok dari satu pekerja reg.

Sangat fatal, 7 orang seketika itu juga meregang nyawa, terpanggang bersama kobaran api kurang lebih setinggi 10 meter. Lalu pertanyaannya, siapa yang harus disalahkan?.

Sangat sederhana, pengetahuan masyarakat tentang pengeboran tersebut hanya sekilas, karena pengalaman kerja dari orang lain.

Tanpa dibekali teknis pengeboran, dirinya membuka sumur minyak (reg) sebab ada potensi minyak ditanah milik. Berbekal pengalaman itu dia buka reg, seperti yang dia lakukan saat dirinya bekerja dengan orang lain, tanpa landasan profesional dan Protap.

Menurut hemat saya, pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah Pemerintah dan BPMA, sebab tugas BPMA seperti tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2015 sudah jelas diatur dalam pasal demi pasal.

Pada BAB I, Pasal 23, PP Nomor 23 Tahun 2015 dissebut; Kontraktor adalah satu atau lebih Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai pemegang Interest yang menandatangani Kontrak Kerja Sama dengan BPMA dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.

Artinya siapapun pelaku dari Reg bersifat swasta, dilakukan suatu ikatan kerjasama dari Kontraktor pelaksana Reg, apalagi BPMA pemegang interest dari kontrak itu. Seyogianya BPMA tidak terima bersih dari pendapatannya, tetapi memberikan arahan tatacara pengeboran yang bersifat profesional agar tidak menimbulkan dampak kecelakaan kerja.

Untuk hal ini, PT. Pertamina EP tidak punya hak untuk menyetop kegiatan ilegal drilling ini, sebab, Pertamina hanya pelaksana kegiatan penambangan dan bukan pengambil kebijakan hukum.

Secara teknis, PT. Pertamina EP baru berani menutup praktik ilegal drilling jika ada permintaan dari Pemerintah setempat dengan pengawalan pihak berwajib untuk menutup kegiatan ilegal tersebut.

Dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dan MoU Helsinki 15 Agustus Tahun 2005.

‘Kran’ kewenangan penuh pada provinsi Aceh sampai ke Kabupaten atau Kota mengelola sendiri Sumber Daya Alam-nya tak terkecuali Migas Aceh.

Seyogianya, BPMA yang diberi otorita dengan kekuatan dua Undang-Undang dan satu MoU Helsinki oleh Pemerintah bisa bersikap arif dan bijaksana, sebab sampai saat ini BPMA belum terlihat mampu memberikan kintribusi dalam pengelolaan Migas Aceh.

Kejadian di Kampung Alur Tani II bukti ketidak bijakan Pemerintah Kabupaten, BPMA dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengelolaan Minyak dan Gas di Bumi Muda Sedia.

Seharusnya, mereka yang ilegal, dirangkul oleh BUMD Perminyakan, dimodali untuk mengurus surat menyuratnya agar menjadi legal.

Buat kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, BUMD Perminyakan dan Badan Usaha (BUMDes atau Koperasi) pelaksana pengeboran minyak, dibawah pengawasan BPMA.

Jika ini terjadi, kita yakini, usaha perminyakan rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui BUMD Perminyakan dan Badan Usaha pelaksana Reg, mampu mendongkrak perekonomian arus bawah.

Ini proses dan prosedural pengeboran Minyak Bumi

Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaruhi. Maka dari itu dalam pengambilan minyak bumi tidak boleh sembarangan, tidak boleh di eksplor berlebihan. Selain itu juga dalam proses pengeboran untuk mendapat minyak bumi tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berikut ini Proses Pengeboran Minyak Bumi sesuai dengan standard internasional: dikutip dari blogspot-perminyakan.com

Seismic

proses ini bertujuan untuk mencari tempat yang memiliki kandungan gas/ minyak bumi. Dengan menggunakan gelombang akustik (acoustic waves) yang merambat ke lapisan tanah. Gelombang ini direfleksikan dan ditangkap lagi oleh sensor. Dari proses perambatan gelombang ini akan diolah dan terlihatlah lapisan-lapisan tanah untuk diolah manakah lapisan yang berpotensi mengandung gas/oil.

Drilling and well construction

Proses ini disebut juga proses “pengeboran minyak”. Biasanya pake rig (tempat untuk mensupport proses pengeboran, dsb).simpel nya, kita membuat lubang di tempat yang diidentifikasi ada kemungkinan sumber minyak/gas di tempat tersebut.
Perlu di ketahui dalam proses ini ada kemungkinan blow out (pressure yang ga bisa di kontrol, langsung ke surface), jadi harus ada pengendalian pressure dari dalam tanah.

Pressure downhole / dalam tanah lebih besar dari pressure atmosferik, untuk mengimbanginya biasanya pake mud a.k.a lumpur dengan spesific gravity (berat jenis) tertentu. Mud ini akan menciptakan hydrostatic pressure yang bisa menahan pressure dari dalam.

Setelah “lubang” siap, maka selanjutnya akan di cek apakah ada kandungan minyak/ gas nya.

Well logging

proses ini yang paling mahal. Tool nya mahal, karena harus tahan pressure dan temperature yang tinggi. Di samping memetakan lapisan tanah, proses ini juga mengambil sample untuk nantinya d cek kandungannya (minyak, gas, ato cuma air).

Dari sini ketahuan lapisan tanah dan batuan. Mana yang mengandung air, mana yang ada gas, dan lapisan tanah mana yang “mungkin” ada kandungan minyaknya.

Well testing

Proses ini adalah proses dimana lapisan yang diperkirakan mengandung oil/gas di “tembak”, dengan explosif. Setelah itu minyak yang terkandung diantara pori-pori batuan akan mengalir menuju tempat yang pressure nya lebih kecil (ke atmosferik a.k.a ke permukaan tanah).

Untuk mengontrol pergerakan ini, sumur diisi dengan liquid tertentu untuk menjaga under balance (sumur masih bisa di “kendalikan” dan tidak blow out), contoh liquid: Brine, diesel, ato air aja.

Gas, minyak, air, ataupun berbagai macam zat yang keluar akan dicari rate nya. Untuk minyak berapa bopd(barrell oil per day) yang bisa dihasilkan. Untuk gas, berapa mmscfmm/d (million metric standart cubic feet per day atau berapa juta cubic feet) yang bisa dihasilkan sumur tersebut.

Proses testing ini juga mengambil sample liquid maupun gas, dan juga data-data tentang pressure, temperature, specific grafity, dll untuk selanjutnya diolah oleh reservoir engineer. Data ini akan menunjukan seberapa besar dan seberapa lama kemampuan berproduksi dari reservoir sumur tersebut.

Gas atau minyak dibakar agar tidak mencemari lingkungan. Sistem pembakarannya sudah sangat maju, dengan mixture gas, minyak, angin, dan air untuk menjadikan pembakaran yang optimal.

Well completion

Proses ini adalah proses instalasi aksesoris sumur sebelum nantinya sumur siap diproduksi. Fungsi utamanya adalah menyaring “pasir” yang dihasilkan setelah proses penembakan dalam well testing.

Pasir yang sampai ke surface dengan pressure diibaratkan “peluru” yang nantinya akan membahayakan line produksi. Pipa produksi akan terkikis oleh pasir dan akhirnya burst (pecah).

Dengan completion ini (alatnya gravel pack), akan menangkap pasir di dalam sumur dan menyaringnya sehingga tidak ikut ke surface.

Production

Inilah proses yang membahagiakan, dimana sumur siap untuk berproduksi dan nantinya akan diolah lagi ke tempat penyulingan untuk diolah dalam berbagai bentuk. Contoh: Minyak tanah, bensin, solar,kerosin, lpg, dll.