JIMI, Harapkan PNS Taat Aturan Saat Penggusuran Rumah Dinas

oleh -73 views
example banner

example banner

Laporan | Fajar

Banda Aceh (AD) – Jaringan Intelektual Muda Islam (Jimi) harapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) taat hukum dalam menanggapi penggusuran rumah dinas dosen di Kopelma Darussalam untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan Universitas Syiah Kuala (USK).

Hal ini, juga membuat kampus USK kedepan ada nilai lebih dari kampus-kampus lain di Indonesia, kalau bagus fasilitas kampusnya dalam skala nasional maupun internasional sudah ada nilai lebih, itu baik dan generasi Aceh di masa depan menikmati fasilitas kampusnya dengan nyaman, Sebut kepala Humas jaringan intelektual muda islam (Jimi) Muhammad Rizal pada media AtjehDaily.id  lewat rilisnya, Selasa (23/2).

BACA..  Empat Desa di Tanah Jambo Aye Ikut Pembekalan SDG's Tahun 2021

Ia juga mengharap, Warga sektor Timur, dan forum warga Kopelma juga harus menglihat nya secara positif dan bijak, jangan hanya sekedar ingin ganti rugi, bahwa kampus selain membangunkan kecerdasan anak bangsa juga harus di dukung oleh fasilitas yang mempuni.

BACA..  Tahap I Penerima Zakat dan Infak di Bireuen mencapai Rp1,4 Miliar

Sama halnya dengan pernyataan Rektor USK, rumah Dinas itu milik negara, jadi sewaktu waktu akan di ubah sesuai kebutuhan negara untuk kampus-kampus tersebut. Jadi bagi PNS atau yang menempati rumah dinas ya apa yang janggal disitu.

BACA..  Partai Golkar Lhokseumawe Berbagi Ratusan Paket Lebaran

Tanggal 26 November 2020 lalu, Rektor USK sudah menyurati penghuninya bahwa akan ada penambahan fasilitas administrasi Fakultas hukum dan Fakultas FKIP USK sesuai dengan master plain 2021, makanya, Rizal menambahkan, Kalau warga mau audiensi, ya selesaikan saja dengan baik-baik, pokoknya jangan sampai ada unsur-unsur politik, tidak baik, Tutup Muhammad Rizal Juga selaku mantan alumni FKIP USK itu.(*).