Jangan Sampai Pemerintah Dicap Rezim Penggusur Tanpa Solusi

oleh -345 views

example banner

example banner

Banda Aceh (AD)- Kebijakan penertiban dan pembongkaran bangunan yang berada di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh, berdampak terhadap hilangnya pendapatan ekonomi masyarakat yang beraktifitas di sekitar bantaran tersebut. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah, mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakat, konflik sosial, pengangguran, kriminal dan hal lainnya.

Sejak tahun 1993, bantaran sungai Krueng Aceh digunakan sebagai lahan pertanian, perternakan sapi dan berbagai usaha lainnya untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar.

example banner

“Masyarakat sudah sangat paham, bahwa lahan yang mereka gunakan tersebut adalah milik negara. Dan hal itu telah dijelaskan oleh pemerintah pada saat menyerahkan lahan DAS Krueng Aceh ke Gampong. Selanjutnya Gampong menyerahkan hak gunanya kepada masyarakat yang tidak lagi memiliki lahan akibat terkena pembebasan lahan Krueng Aceh,” ungkap aktivis akademisi yang juga tokoh masyarakat Aceh Besar, Usman Lamreung, Kamis 22 Oktober 2020 di Banda Aceh.

Usman menjelaskan, pada saat Gampong menyerahkan lahan tersebut, Keuchik telah menjelaskan kepada masyarakat, bahwa lahan bantaran Krueng Aceh ini bisa digunakan untuk lahan pertanian, palawija, berternak sapi, serta sebagai sarana olah raga. Masyarakat pengguna lahan tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen, tanaman tua yang dapat mengganggu arus aliran sungai.

BACA..  Alumni ToT dan Taplai KBS 2020, Melapor ke IKAL Komprov Aceh

Sejak itu, lahan tersebut dibawah pengawasan Gampong. Bila ada masyarakat yang mendirikan bangunan permanen, maka langsung ditegur oleh perangkat gampong. Hal ini berjalan sejak tahun 1993 hingga bencana tsunami datang melanda.

“Sekarang mau dibersihkan, masyarakat tidak protes. Malah mereka dengan senang hati membongkar bangunan tersebut. Yang menjadi pertanyaan nya adalah, kenapa harus bongkar kandang sapi. Bagaimana keberlanjutan perternakan sapi. Padahal dengan adanya perternakan sapi di bantaran sungai tersebut, secara tidak langsung telah membantu pemerintah dalam menunjang ketersedian sapi pada saat meugang dan hari raya qurban,” ujarnya.

Aceh Besar dikenal salah satu daerah unggulan swasembada sapi yang menjamin ketersedian sapi dalam wilayah Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh serta Aceh Besar. Bila kandang sapi tetap dibongkar, maka Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melakukan kesalahan yang sangat besar, karena selama ini banyak perternakan sapi di bantaran sungai Krueng Aceh mendapatkan bantuan dari pemerintah.

BACA..  Usman Lamreung : Apa Kabar Manajemen Baru BPKS Sabang

“Jika itu yang terjadi, maka akhirnya adalah, program yang dijalankan oleh pemerintah menjadi produk gagal. Karena program yang dibuat itu tidak ada perencanaan dengan baik dan programnya tidak tepat sasaran, karena yang dibantu oleh pemerintah adalah peternak sapi di bantaran Krueng Aceh,” kata Usman.

Menurutnya, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harusnya lebih dahulu mencari solusi terkait kelanjutan perternak sapi di bantaran Krueng Aceh. Pemerintah harus ada kebijakan dan solusi dampak dari pembongkaran bangunan khususnya perternakan sapi. Apakah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah punya master plant keberlanjutan peternakan sapi bantaran Krueng Aceh. Jangan sampai program unggulan swasembada sapi hanya akan menjadi kenangan semata, akibat dari kebijakan pembongkaran tersebut. Mengapa itu tidak dilakukan oleh pemerintah.

“Jangan hanya program bongkar membongkar saja yang dipahami, tapi tidak ada solusi terkait dampaknya,” tegas aktivis akademisi ini.

Usman menegaskan, mereka adalah adalah warga negara yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah, walaupun penghasilan yang mereka didapatkan selama ini dari lahan negara dan negara bisa mengambilnya kapan pun. Namun yang harus diingat, pemerintah wajib mencari jalan dan kebijakan antisipasi dampak dari pembongkaran bangunan tersebut.

BACA..  Ketua MPU Aceh Utara Peusijuek Kantor Bupati di Landeng

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus ada solusinya, misalnya kandang sapi harus dibuat yang rapi, dekat dengan tanggul. Demikian juga dengan tempat wisata kuliner harus tertib. Setelah itu, pemerintah membuat aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

“Untuk memastikan aturan tersebut berjalan dengan baik, libatkan gampong. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut, berikan sanksi. Maka secara otomatis, masalah dan konflik sosial dapat teratasi,” pungkasnya.

Ia menilai, jika kebijakan implementasi ini dijalankan tanpa nilai humanis, berarti sama saja dengan rezim otoritarian yang menindas rakyatnya sendiri.

“Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar jangan sampai di cap oleh masyarakat di seputaran bantaran Krueng Aceh, rezim penggusur tanpa ada solusi,” tutup Usman Lamreung. (AF)