Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Kasus Bansos di Dinas Sosial Bireuen Berlanjut ke Kejaksaan Agung RI

oleh -2 views

Bireuen (AD) Kasus yang mendera Kadis Sosial Kabupaten Bireuen menyangkut bantuan sosial (Bansos), ternyata berlanjut ke Kejaksaan Agung RI, menyusul laporan Aliansi Mahasiswa Bireuen (AMB) melalui Jaksa Muda Pengawas (Jamwas), Senin (20/9).

Dalam laporannya AMB melaporkan kejaksaan negeri setempat, terkait penghentian kasus Korupsi Bansos UEP 2020 yang diperuntukkan bagi 250 warga miskin di Bireuen.”Kita tetap fokus dan mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegas Koordinator AMB, Aziz Khusar kepada wartawan.

Menurutnya, laporan tersebut, diterima bagian pengaduan Jamwas Kejakgung RI, yang disampaikan Ketua Dewan Presidium Forkomabir yang mewakili Aliansi Mahasiswa Bireuen, Senin (20/9), menyampaikan laporainn tentang kasus tersebut, yang laporan itu turut ditandatangani Lintas OKP, Paguyuban dan BEM yang merupakan tindak lanjut dari aksi Pernyataan Sikap AMB, beberapa waktu lalu..

Dikatakan, di laporan tersebut berdasarkan kajian-kajian Hukum dan hasil dari diskusi dengan sejumlah Praktisi Hukum bahwa penghentian penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos oleh Dinas Sosial ditemukan kejanggalan dan diduga ada adanya permainan.Terkait kasus itu, merupakan komitmen bersama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap instansi penegak hukum di Kabupaten Bireuen.

Aliansi Mahasiswa Bireuen juga kembali mempertanyakan komitmen Bupati Bireuen yang berjanji akan segera mencopot Kadis Sosial Mulyadi. “beberapa waktu lalu Bupati telah berjanji untuk segera mencopot Mulyadi dari Kadinsos dalam batas waktu tertentu, namun sampai habis yang ditentukan belum ada reaksi,” ungkap Aziz

BACA..  Fachrul Razi Siap Fasilitasi dan Bantu Advokasi Yayasan Pesantren Global Ikhwan

Keterangan yang diperoleh media ini dari sumber terpercaya di Kantor Pemkab Bireuen menyebutkan, bukannya bupati tidak merespon tuntutan Aliansi Mahasiswa Bireuen (AMB) tentang pencopotan Kadis Sosial Bireuen. Namun usulan yang telah diajukan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), belum lagi turun, sehingga bupati tidak berani mendahuluinya, menyangkut mutasi terhadap “kabinetnya” itu.

Dikatakan, dulunya Bupati Bireuen memperkirakan sudah turun usulan ke KASN dalam kurun waktu 10 hari, kenyataannya sampai sekarang belum lagi turun, menyangkut usulan yang diajukan ke KASN di Jakarta, sehingga bupati enggak bisa bersikap sebelum turunnya usulan dimaksud.” Beda dengan dulunya, seorang bupati bisa saja melakukan mutasi tanpa adanya persetujuan KASN. Tapi sekarang harus merujuk berdasarkan persetujuan KASN. “Bukannya pak bupati tidak merespon keinginan AMB, namun waktu yang dijanjikan itu, sampai sekarang belum lagi turun usulannya,” tanggap pejabat tadi.(Maimun Mirdaz)