Kejaksaan Ungkap Dugaan Korupsi Di Dinas Sosial Bireuen

oleh -100 views

Bireuen (AD) Kejaksaan Negeri Bireuen mulai mengungkap dugaan korupsi Program Usaha Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin dalam rangka penanganan covid 19 , tahun 2020 di Dinas Sosial Kabupaten Bireun.

Kajari Bireuen, Mangantar Siregar, SH yang didampingi Kasi Intelnya, Fri Wisdom S Sumbayak, SH dan beberapa pejabat kejaksaan setempat di Aula Kejari Bireuen, Kamis (22/7) yang mengungkapkan, jika kejaksaan negeri Bireuen sedang melakukan penyelidikan, berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen nomor Print 04/L.1.21/Fd.1/06/2021 tanggal 29 Juni 2021

Disebutnya, ada beberapa hal terkait dengan program tersebut, bahwa tahun 2020 Pemkab Bireuen mengadakan program bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin dalam rangka penanganan covid 19 yang anggaranya berasal dari hasil Recofusing APBK Bireuen, tahun anggaran 2020.

Pemkab setempat, menerima usulan dari Dinsos Bireuen sebanyak, 250 orang sesuai surat keputusan bupati No, 530 tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang penerima bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin dalam rangka penanganan covid 19 di Kabupaten Bireuen dengan nominal Rp 2 juta per penerima. “Dalam Sk Tersebut, menyebutkan, bahwa diberikan dalam bentuk uang dengan cara pemindahan buku dari rekening Dinas Sosial ke rekening penerima bantuan,” urai Mangantar Siregar, SH.

Menyangkut dugaan korupsi di instansi pemerintah itu, ungkap Kajari Bireuen, jika tim Pidsus telah menerima keterangan terhadap pihak terkait dengan program tersebut sebanyak 80 orang. Berdasarkan proses penyelidikan di temukan adannya indikasi tindak pidana korupsi dalam program bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin dalam rangka penangan Covid-19. “Kami berharap doa dan dukungan segenap masyarakat Kabupaten Bireun,” pinta Mangantar Siregar, SH

Modus operandi yang digunakan Dinsos Bireuen, di sebut-sebut dengan menyuruh penerima bantuan menandatangani slip penarikan, yang seharusnya mereka menerima dalam bentuk uang Rp 2.000.000. “Namun, setelah slip itu duluan disuruh tandatangani oleh pihak dinas sosial, yang lalu menukarnya dengan sembako. Sudah barang tentu, sembako kan tidak bisa menjalankan usahanya sesuai program usaha ekonomi produktif,” papar seorang warga Bireuen yang mengaku sangat prihatin jika ada ASN yang mencari keuntungan pribadi di tengah pandemi, serta memberikan apresiasi kepada Kejari Bireuen dalam usaha membongkar kasus tersebut.(Maimun Mirdaz).