BANDA ACEH (AD) – Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh mengungkap hasil penyelidikan kepolisian terkait temuan sapi kurus di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Inseminasi Buatan dan Inkubator Saree.
Koordinator Badan Pekerja FAKTA, Indra P Keumala mengatakan, terungkapnya kasus sapi kurus dan bahkan dilaporkan banyak yang mati, menjadi bukti kuat untuk mencurigai bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola aset pemerintah Aceh.
“Kasus sapi kurus dan lebih puluhan yang dilaporkan mati terjadi di tengah sumberdaya anggaran yang melimpah. Ini persoalan serius, karenanya kami berharap Kapolda Aceh punya niat serius mengungkap persoalan ini yang dibuktikan dengan langkah penegakan hukum,” ujar Indra di Banda Aceh, Senin (22/6/2020).
Disebutkan Indra, pihaknya hingga kini masih terus memantau perkembangan dan tindak lanjut terhadap temuan kasus tersebut. Dia berharap pihak-pihak terkait tidak mendiamkan persoalan ini.
“Dalam kasus itu mestinya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan selain penegakan hukum. Salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap jajaran Dinas Peternakan Aceh,” ungkapnya.
Namun, sambung Indra, harapan terwujudnya evaluasi sepertinya akan jauh panggang dari api. Bahkan Indra mencurigai adanya sinyalemen pembiaran dan pembelaan agar kasus tersebut tidak menjadi persoalan.
Indra mengatakan, kecurigaan pihaknya muncul didasarkan pada tindakan sejumlah pejabat Aceh termasuk Sekretaris Daerah dan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang pasca terungkapnya kasus tersebut justru rajin berkunjung ke UPTD IBI Saree.
“Tapi sampai saat ini tidak ada pernyataan atau tindakan yang diambil Pemerintah Aceh. Pejabat Aceh malah asyik menyatakan hal-hal yang tidak penting yang malah terkesan sebagai upaya melindungi,” terang mantan Koordinator Aceh Parliament Watch ini.
Padahal menurut dia, temuan matinya sapi di salah satu UPTD di bawah Dinas Peternakan Aceh dapat disimpulkan sebagai raibnya aset sekaligus kekayaan pemerintah Aceh. Terlebih lagi masalah itu terungkap bukan berdasarkan laporan resmi dinas yang dipimpin Rahmandi.
Indra menilai, dalam kasus sapi di Dinas Peternakan Aceh, Plt Gubernur Aceh terkesan seperti punya kepentingan agar kasus itu tak dipersoalkan.
“Kalau memang tidak, mestinya Pak Nova bisa melihat bahwa ada persoalan di jararannya. Karena itu ayo evaluasi dan sekalian juga dorong penegak hukum melakukan pengusutan untuk mengetahui persoalan hukumnya,” demikian Koordinator FAKTA. (ril)
