Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

KPA: Rakyat Jangan Lupa Catat dan Ingat !!

oleh

Banda Aceh (AD)- Bobroknya tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah, saat ini sudah menjadi rahasia umum rakyat Aceh.

Mirisnya lagi, ada sebagian fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) justeru malah menerima pertanggungjawaban APBA tahun 2020 yang disampaikan oleh Gubenur Aceh.

Tentunya ini sangat memilukan, mana kala anggaran refocusing digunakan bukan untuk persoalan yang berkaitan dengan pandemi Covid -19. Belum lagi, hingga 3 Juli 2021 atau 60 hari kelender, lebih dari 96 temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tidak ditindaklanjuti.

“Walaupun sejumlah pelanggaran terus dipertontonkan secara nyata, namun ada para wakil rakyat kita dari empat fraksi di DPRA malah dengan sigapnya menerima pertanggungjawaban Gubernur yang isinya berbeda dengan penjelasan Sekda,” ungkap Juru bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA) Refan Kumbara kepada media ini, Sabtu 21 Agustus 2021.

Menurut Refan, jangankan persoalan lain, persoalan pembelian mobil dinas dan beberapa kegiatan diluar Covid -19 yang bersumber dari dana refocusing, antara jawaban Sekda pada rapat Badan anggaran dengan jawaban Gubernur dalam sidang Paripurna pertanggungjawaban sangat berbeda.

BACA..  Polisi Tangkap EFR Pelaku Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur

Dalam rapat Badan anggaran, kata Refan, Sekda menyampaikan adanya penggunaan dana refocusing untuk non Covid -19. Sementara, Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan semua kegiatan seperti pembelian mobil dinas dan sebagainya bukan bersumber dari dana refocusing.

“Disitu saja, DPRA sudah bisa melihat adanya sesuatu masalah yang serius,” jelas Refan.

KPA sangat menyayangkan ada dua fraksi partai yaitu, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiba-tiba mengabaikan nuraninya dan mengesampingkan aspirasi rakyat dengan bersikap menerima pertanggungjawaban APBA tahun 2020 yang diwarnai dengan berbagai persoalan serius sebagaimana dijelaskan oleh Badan anggaran DPRA.

Kalau fraksi Partai Demokrat, mungkin rakyat sudah maklum, karena partai tersebut di bawah besutan Gubernur Nova Iriansyah. Mana mungkin menolak pertanggungjawaban APBA tahun 2020 walaupun banyak persoalannya.

“Nah, yang sangat kita sayangkan disini adalah fraksi PAN dan PKS. Kok malah bersikap menerima, padahal¬† saat interpelasi digulirkan, kedua partai ini begitu sangat vokal. Apakah ada intervensi dari pimpinan partai misalkan Pergantian Antar Waktu (PAW) atau sudah dibungkam oleh kepentingan tertentu. Masyarakat bisa menilai sendiri terkait sikap tersebut,” ujar Refan.

BACA..  Kapolsek Kota Kualasimpang Bagi Sembako Kepada Warga

Selain itu, Refan menuturkan, ada yang membuat publik salut. Ada dua anggota DPRA dari fraksi PKB dan PDA bersikukuh menolak walaupun fraksinya getol menerima pertanggungjawaban APBA 2020.

Dua anggota DPRA ini ternyata masih sangat realistis dan tak gentar menolak keputusan fraksi, ditambah lagi dengan kembalinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di jalan yang diharapkan rakyat. Itu juga menjadi bagian menarik perhatian publik.

“Untuk fraksi lainnya yang kritis, kita harapkan tetap Istiqomah memperjuangkan persoalan Aceh dan rakyatnya,” harap Refan.

Ia mengajak seluruh rakyat Aceh untuk mencatat dan mengingat apa yang terjadi di parlemen saat ini. Rakyat jangan lupa catat dan ingat, apakah ada para anggota DPRA dan fraksi partai yang mengkhianati harapan rakyat.

BACA..  Bawa 1 Kg Sabu, Warga Pante Merbo Diamankan Petugas

“Ini penting diingat dan dicatat. Karena tega-teganya mereka menerima pertanggung jawaban Gubernur sementara rakyatnya tengah dilanda dilema,” tegas Juru bicara KPA.

Diakhir statemennya ia berharap, para pemimpin dan wakil rakyat Aceh untuk tegas dan Istiqomah memperjuangkan nasib rakyat. Semoga tidak ada yang dibungkam dengan anggaran pokir dan tidak diredam untuk menyuarakan kebenaran.

“Fungsi pengawasan yang melekat di DPRA harus terus dimaksimalkan demi menjaga kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Hentikan sandiwara politik, jadilah wakil rakyat yang benar sebagaimana tugas dan fungsinya,” tutup Refan Kumbara yang juga ketua GEPRA.

Fraksi DPRA yang menolak dan menerima pertanggungjawaban APBA 2020.

Tolak

PA (21 kursi), Gerindra (8 kursi), Golkar (9 kursi), PNA (6 kursi), PPP (8 kursi).

Terima

PAN (6 kursi), PKB/PDA (7 kursi) dengan catatan, 5 terima 2 menolak yakni Wahyu A Wahab dan Nektu.

PKS (6 kursi), Demokrat (10 kursi).

Final: 5 Fraksi (52 kursi) menolak Vs 4 Fraksi (29 kursi) menerima.