BPKS Gelar Rapat Dengan Dewan Pengawas Yang Baru

oleh -50 views

Sabang (AD) – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), melakukan rapat dengan Dewan Pengawas (Dewas) beserta manajemennya. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa poin tentang pengembangan lembaga yang didanai pemerintah pusat itu.

Rapat dibuka oleh Kepala BPKS Ir Iskandar Zulkarnain dan dilanjutkan dengan perkenalan anggota Dewas yang baru yang terdiri dari Mawardi Ismail Ketua Dewas, Munawar Liza Zainal anggota, Syukriah HG, anggota, Munzami anggota dan Muhammad Iqbal anggota. Sedangkan manajemen BPKS yang hadir pada rapat tersebut diantaranya Deputi Umum, Deputi Tekbang dan Deputi Pengawasan.

Kepala BPKS Ir Iskandar Zulkarnain, dalam paparannya menyampaikan beberapa hal mengenai operasionalisasi BPKS sejak dari bulan Mei 2021, antara lain, hasil koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Marives, Kemenparekraf, Ditjen Anggaran Kemenkeu dan lain-lain.

Kemudian melakukan MoU dengan KBS untuk pemanfaatan Pelabuhan di Sabang, Realisasi anggaran BPKS dan proses revisi yang berjalan serta Strategi dan upaya perbaikan ke depan terkait proses bisnis perencanaan hingga pengawasan di BPKS.

Selanjutnya melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan BLU, khususnya dari pengelolaan aset, upaya peningkatan disiplin pegawai dan isu-isu terkait pengelolaan kepegawaian lainnya. Selain itu juga, upaya perbaikan dan penyempurnaan regulasi untuk mendukung kinerja BPKS, seperti isu-isu terkait pengelolaan Pelabuhan Balohan

Terkait pemaparan Kepala BPKS dan para Deputi, Dewan Pengawas memberikan arahan/nasihat, antara lain, senantiasa berhati-hati dalam pelaksanaan anggaran dan operasionalisasi BPKS serta comply dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan upaya-upaya yang optimal dalam meningkatkan performance sebagaimana target yang diberikan. Memberikan apresiasi dan mendukung upaya penertiban dalam pengelolaan aset utamanya terkait dengan pemanfaatan aset oleh pihak ke-3

Mendukung upaya peningkatan kedisiplinan pegawai dan mendorong perumusan kebijakan lainnya dalam rangka memperbaiki pengelolaan SDM di BPKS. Menjadikan kehumasan sebagai sarana untuk meningkatkan citra BPKS di masyarakat.

Mendukung dan mendorong percepatan penyelesaian aset-aset yang bermasalah, Memberikan apresiasi terhadap beberapa keberhasilan yang diraih manajemen misalnya terkait pelaksanaan tender di awal tahun, dan mendorong agar prestasi tersebut bisa menjadi acuan untuk tahun-tahun berikutnya dan Mendorong sinergitas diantara unit-unit di BPKS. (Jalaluddin Zky).