Usman Lamreung: Qanun Tata Niaga Salah Satu Solusi Terbaik Atasi Kemiskinan di Aceh

oleh -43 views

example banner

Laporan | Ahmad Fadil

Banda Aceh (AD)- Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, faktor penyebab kemiskinan di Aceh adalah belum terpenuhinya kebutuhan dasar dan pangan.

Artinya, daya beli lemah sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah, biaya perumahan, bensin dan listrik.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Gubernur Aceh Nova Iriansyah memberikan rekomendasi terkait kebijakan ekonomi di tiga sektor, dan rekomendasi tersebut disampaikan sesuai dengan analisis Bank Indonesia Perwakilan Aceh terhadap tiga sektor, yaitu Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pemerintah Provinsi Aceh mengaku telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,3 Triliun untuk program kemiskinan. Pemerintah Aceh terus berusaha menyusun program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BACA..  Mahirah Muamalah Kembali Raih WTP, Aminullah Usman Ucapkan Selamat

Tahun ini Pemerintah Aceh telah menyiapkan anggaran Rp 9,384 Triliun untuk kegiatan pengentasan kemiskinan, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Aceh, Teuku Ahmad Dadek beberapa hari lalu di media.

example banner

“Dua masalah ini harus menjadi perioritas Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dengan meluncurkan kebijakan ketersediaan pangan dengan harga murah atau gratis,” kata Usman Lamreung, Minggu 21 Februari 2021 di Banda Aceh.

Dengan anggaran Rp 1,5 Triliun pada tahun 2020 ditambah lagi dana recofusing serta program 10.000 (Sepuluh Ribu) unit rumah dhuafa yang menjadi bagian dari program Aceh Hebat, seharusnya dikucurkan, bukan malah dibatalkan dan tak kunjung terealisasi.

“Inilah salah satu indikator kembali terjadinya peningkatan presentase kemiskinan naik 15,43 persen, sehingga Aceh menjadi daerah miskin di Sumatera,” ungkap Usman.

BACA..  Mahirah Muamalah Kembali Raih WTP, Aminullah Usman Ucapkan Selamat

Menurut Usman, dana yang dikucurkan tersebut, harusnya dapat menyelesaikan dua masalah di atas, agar dampak kemiskinan berkurang presentasenya. Bila ini tidak dijalankan, maka sama dengan omong kosong jika bicara tentang pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Aceh harus mampu menjaga stabilitas harga komoditi dan pangan. Jika harga kebutuhan terus naik, maka dampaknya masyarakat berpenghasilan rendah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga akan terus mempersulit orang miskin untuk bertahan hidup.

“Pemerintah harus menjaga harga tetap terkendali,” tegasnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka salah satu solusinya adalah, Pemerintah Aceh harus mengeluarkan Qanun tentang Tata Niaga produk pertanian dan peternakan. Karena selama ini, petani dan peternak lokal mandiri tidak mampu bersaing dengan produk dari luar Aceh yaitu Sumatera Utara (Medan).

BACA..  Mahirah Muamalah Kembali Raih WTP, Aminullah Usman Ucapkan Selamat

“Dengan adanya Qanun Tata Niaga ini, maka produk pertanian dan peternakan akan berpihak kepada petani dan peternak lokal. Pemerintah daerah harus membatasi kuota atau jumlah komoditi yang masuk ke Aceh agar petani dan peternak lokal dapat mempertahankan pasar keberlanjutan usahanya,” pungkas Usman Lamreung.

Diakhir statemennya, Usman Lamreung menjelaskan bahwa selama ini, sebesar apapun produk yang lahir dari masyarakat petani dan peternak, maka secara perlahan-lahan akan kalah dengan produk dari luar Aceh.

“Baik itu dari segi kualitas, harga dan jumlah, dikarenakan tidak adanya Qanun yang mengikat untuk membatasi produk dari Sumatera Utara masuk ke Aceh,” tutup Usman Lamreung.