Usman Lamreung: Jangan Biarkan OPD Menyandang Status Plt Terlalu Lama

oleh -226 views

example banner

Laporan | Ahmad Fadil

Aceh Besar (AD)- Masa kepemimpinan Mawardi Ali dan Waled Husaini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar telah memasuki fase tahun keempat, dan hanya tersisa 18 bulan lagi.

Disisa masa jabatan tersebut, seharusnya Bupati Mawardi Ali mempercepat realisasi berbagai program yang pernah dijanjikan pada saat Pilkada dan sudah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Salah satu pendukung percepatan implementasi dan realisasi semua program tersebut tentunya membutuhkan tim yang solid, SDM yang mumpuni dan distribusi kewenangan sesuai tugas dan fungsi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ironisnya, meski telah memasuki fase tahun keempat pemerintahan Mawardi Ali dan Waled Husaini, kok masih ada OPD dalam posisi kosong alias para pejabatnya masih berstatus Pelaksana tugas (Plt),” kata Usman Lamreung, Kamis 21 Januari 2021.

BACA..  Mahirah Muamalah Kembali Raih WTP, Aminullah Usman Ucapkan Selamat

Saat ini ada tujuh posisi Plt pada Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan pemerintahan Mawardi Ali dan Waled Husaini, yaitu: Dinas PUPR, Dinas Arsip, Inspektorat, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK, Dinas Koperasi, Diskominfo, dan Dinas Syariat Islam. Ketujuh OPD ini sudah sangat lama berstatus Plt.

example banner

Padahal kita tau, bahwa posisi Plt sangatlah sedikit ruang dalam memutuskan berbagai kebijakan dalam mempercepat realisasi program sesuai dengan bidang dan tugasnya.

“Jika dibiarkan terlalu lama berstatus Plt, tentunya dapat berimbas terhadap pelayanan, pengambilan kebijakan, juga berdampak pada terganggunya tata kelola dan birokrasi di Pemerintahan Aceh Besar saat ini,” ujar Usman.

Menurutnya, pemerintahan Mawardi Ali dan Waled Husaini sepertinya tidak berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, sehingga reformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi seperti tidak berjalan.

BACA..  Usman Lamreung: Qanun Tata Niaga Salah Satu Solusi Terbaik Atasi Kemiskinan di Aceh

“Itu dibuktikan dengan adanya beberapa dinas yang masih dijabat oleh Pelaksana tugas,” ungkap Usman.

Oleh karena itu, Usman Lamreung menyarankan Bupati Mawardi Ali untuk mempercepat proses penempatan pejabat definitif pada OPD yang masih kosong tersebut. Tentu pastinya dengan mempertimbangkan SDM mumpuni, loyal dan siap bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Jangan biarkan OPD itu menyandang status Plt terlalu lama. Apalagi kabarnya Mawardi Ali berencana mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2022 mendatang, pasti akan disibukan dengan berbagai kegiatan dalam perhelatan.

“Sudah sepatutnya Bupati Mawardi Ali menunjuk pejabat definitif untuk mengisi kekosongan tersebut,” saran Usman.

BACA..  Mahirah Muamalah Kembali Raih WTP, Aminullah Usman Ucapkan Selamat

Penunjukan Plt di sejumlah OPD ini secara tidak langsung menunjukan bahwa Aceh Besar saat ini kekurangan figur yang dapat dipercaya untuk memimpin posisi tersebut. Padahal itu tidak tepat, karena Aceh Besar memiliki putra- putri terbaik dengan kapasitas yang mumpuni, atau penunjukan Plt tersebut hanya persoalan ketidak percayaan saja.

“Apakah tidak ada orang lain lagi di pemerintahan Aceh Besar, sehingga di tunjuk Plt. Atau jangan-jangan, ada kong-kalikong sehingga mesti diangkat Plt,” tanya Usman Lamreung.

Diakhir statemennya, Usman Lamreung meminta Bupati Mawardi Ali untuk segera mendefinitifkan pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang masih berstatus Plt. “Jangan biarkan hal itu berlarut-larut yang pada akhirnya dapat menghambat program pembangunan di Kabupaten Aceh Besar,” tutup Usman Lamreung.