banner 700250

DPRK Bireuen Minta BPMA Segera Mengkaji Kesiapan BUMD

oleh -101 views

Bireuen (AD) – Anggota Komisi 1 DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Aceh Zulkarnaini mengatakan sangat mendukung penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam hal ini PT Pembangunan Aceh melalui anak usahanya PT Pema Global Energi (PGE) dan Pemkab Bireuen siap menyediakan penyertaan modal untuk keikut sertaan terkait pengelolaan Blok B, selama PT PGE menunjukan kinerja yang baik dan transparasi dalam hal pengelolaanya.

Hal itu disampaikan Zulkarnaini atau akrab disapa Zoel Sopan tersebut menanggapi sejumlah daerah yang meminta penyertaan saham pengelolaan Blok B ke Pemerintah Aceh.

BACA..  Usman Lamreung: Jangan Sampai Pemerintah di Cap Rezim Penggusur Tanpa Ada Solusi

“Kami di Kabupaten Bireuen pasti akan mendukung dan meminta keikut sertaan penyertaan modal ke PT PGE terkait pengelolaan Blok B,” kata Zoel Sopan kepada wartawan pada Kamis 15 Oktober 2020.

Zoel Sopan menambahkan selaku anggota Komisi 1 DPRK Bireuen sudah membangun komunikasi dengan Bupati Bireuen dan sangat sepakat untuk melakukan penyertaan modal ke PT PGE.

BACA..  Usman Lamreung: Jangan Sampai Pemerintah di Cap Rezim Penggusur Tanpa Ada Solusi

“Namun yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh PEMA bagaimana bisnis plan dan master planya dalam hal pelaksanaan pengelolaan Blok B tersebut,” tambah Zoel Sopan.

Dirinya juga mengakui sudah berkoordinasi dengan pihak DPRA ternyata sampai dengan saat ini pengelolaan Blok B tersebut belum berkontribusi positif selama pengelolaan oleh Pertamina Hulu Energi ( PHE ) kepada masyarakat Aceh.
Belajar dari hal tersebut nantinya PT PGE harus lebih baik dari perusahaan sebelumnya.

Mantan Aktivis dan wartawan tersebut juga meminta Pemerintah Aceh adil dan memberikan porsi yang layak untuk daerah dalam pengelolaan Blok B, ia juga mendukung daerah-daerah lain di Aceh untuk memiliki saham dari PT PGE tersebut.

Selain itu Zoel Sopan meminta Pemerintah Aceh segera bersikap dan menyiapkan regulasi terkait permintaan pembagian saham oleh sejumlah daerah di Aceh.

“Kita minta Pemerintah Aceh segera merespon permintaan sejumlah daerah, ini juga dapat membantu meringankan beban Pemerintah Aceh dalam pengelolaan Blok B, serta tidak jatuh ke pihak swasta,” lanjutnya.

Ia juga meminta Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk meyampaikan ke publik sejauhmana sudah persiapan eksploitasi Blok B tersebut.

“Jika jelas, saya rasa semua daerah di Aceh berkeinginan menyertakan modal untuk kepemilikan saham Blok B,” katanya lebih lanjut.

Selain itu Zoel Sopan juga mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak mudah dirayu oleh pihak swasta terkait kepemilikan saham Blok B, karena pihak swasta punya kepentingan murni bisnis demi meraup keuntungan pribadi.

Perlu dipahami pengelolaan Migas di Aceh yang tidak baik menjadi cikal bakal konflik yang pernah terjadi di Aceh. saat ini, kita sedang menjaga perdamain Aceh dan semua pihak mengharapkannya.

“Kalau Kabupaten/Kota memiliki saham bisa menggunakan instrumen BUMD, jadi uangnya masuk ke Pemda yang nantinya harus bertanggung jawab ke publik.” pungkas Zoel Sopan (*).