banner 700250

Sahnya RUU Cipta Kerja Akibat ‘Ignorant’ DPR RI

oleh -353 views

KUALASIMPANG (AD) – Disahkannya Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah Pusat adalah akibat ketidakfahaman atau kebodohan (Ignorant) dalam penempatannya. Effectnya menimbulkan kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Tindakan itu dinilai oleh elemen masyarakat, DPR dan Pemerintah RI telah mengkhianati rakyat Indonesia. Kebijakan yang diambil adalah ambivalen, sama seperti KPU memutus hasil Pemilu Bermasalah.

Itu ditegaskan, Wakil Presiden Hukum Pidana Islam (HPI) se Indonesia, Erfin Dermawan S pada atjehdaily.id. Selasa 6 Oktober 2020 melalui pesan singkat whatsapp.
.
“Saya merasa kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya DPR terlalu tergesa-gesa, sehingga yang terlihat di kacamata publik ada sesuatu yang diburu ditengah lengahnya perhatian publik akibat Pandemi,” Tegas Erfin.

BACA..  Band Ethnic Aceh Masuk Nominasi AMI Awards 2020

Dia menganggap hal semacam itu tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah, khususnya DPR, bukan tentang RUU-nya saja. Bahkan etika tindakannya juga di langgar.

BACA..  Dukung Omnibus Law

Sebab disaat Pandemi kembali menarik perhatian publik disitu hal yang sebelumnya menuai banyak penolakan oleh banyak kalangan disahkan.

Menurut Erfin, kebijakan itu semakin ramai diperbincangkan diberbagai media. Terutama itu, menjadi topik utama dalam pembahasan diberbagai elemen, sebab pengesahan itu tidak pro rakyat.

“Sungguh disayangkan Wakil Rakyat mengambil kebijakan melukai hati rakyat, saya prihatin dengan kondisi moral para dewan hari ini. Apakah mereka beranggapan unsur yang menolak RUU ini semua ignorant atau tidak paham??,” Katanya.

Kata Erfin, Jika sebegitu anggapannya maka hampir seluruh mahasiswa di Indonesia ignorant dan tak paham, menurutnya jika seperti itu, salah sistem pendidikan yang dilaksanakan dinegeri ini.

“Tetapi seharusnya ada hal lain yang sangat perlu di perhatikan oleh para dewan sebagai pembantu rakyat, yaitu ketika kebijakan yang dibuat menuai banyak protes, berarti ada kekhawatiran dan dianggap tidak efesien bagi rakyat, berarti hal itu belum layak untuk di terapkan, seharusnya ada pandangan sederhana itu dipara dewan rakyat,”.

Dia kawatir tindakan yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut akan menuai kekeruhan dan konflik baru dan berkepanjangan, sehingga kehangatan berwarga negara, kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan wakil rakyat pudar begitu saja.

Erfin juga mengungkapkan, seharusnya dewan lebih bijak dalam menangani berbagai macam isu yang jika dikaitkan dengan Pandemi Covid 19 tindakan yang dilakukan oleh DPR baru- baru ini terkait RUU, melanggar seluruh protokoler kesehatan yang sejauh ini telah bersusah payah untuk diterapkan.

“Bayangkan akibat kebijakan yang keliru itu, begitu banyak masyarakat dan unsur mahasiswa yang protes dan demo, semua berdesak-desakan, berkumpul, tidak menuntut kemungkinan selain amarah, Covid juga akan semakin memanas di Indonesia. Dan sekali lagi Kebijakan yang di ambil oleh DPR dalam rapatnya benar-benar keliru dan mengecewakan, tindakannya terlalu ignorant, bahkan tindakan tersebut menggambarkan ada ketidaklayakan DPR sebagai perwakilan jutaan masyarakat,” (Syawaluddin).