banner 700250

BEM FH Unimal : Pembuatan Ruang Pinere di Eks SMP Arun Bisa Berbahaya

oleh -141 views
Pjs Sekretaris BEM Hukum Unimal Jefri Mulya

Lhokseumawe (AD) – Pada hari Senin 28 September 2020 Walikota Lhokseumawe mengadakan konferensi pers kepada media, dalam konferensi pers Pemkot Lhokseumawe mengatakan bahwa tetap akan menggunakan eks SMP Arun sebagai ruang rawat PINERE.

“Kepada Mataqu kita memberi dua solusi yang lain, yaitu ada tempat yang tidak berjauhan dengan lokasi tersebut. Yaitu Ruang Maintenance, dan Mess Plaju (dalam Kompleks Perumahan PAG). Itu sudah siap sekat-sekatnya,” kata Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, saat konferensi pers di Kantor Wali Kota, Senin, 28 September 2020, sore, kata Pjs sekretaris umum BEM Hukum Unimal Jefri Mulya, Jum’at (2/10) lewat rilisnya.

Menanggapi statement yang dikeluarkan oleh Pemkot Lhokseumawe, Jefri Mulya mengatakan Pemkot Lhokseumawe perlu mempertimbangkan ulang pernyataan tersebut karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu.

Pertama Kami sangat berharap pihak Pemkot perlu berpikir ulang soal relokasi, karena yang akan dipindahkan adalah pesantren, punya konsekuensi yang sangat kompleks. Kebutuhan pesantren bukan hanya tempat menginap, tapi juga ruang belajar, dapur umum, mushalla tenpat anak-anak shalat berjamaah, dan harus terpisah antara laki-laki dan perempuan.

BACA..  Forum Masyarakat Kawasan DAS Krueng Aceh Sampaikan Empat Tuntutan

Sementara ruangan yang tersedia di gedung maintenance dan mess plaju sama sekali tidak mengakomodir kebutuhan sebuah pesantren, dan tidak layak menjadi alternatif. Belum lagi gedung maintenance, di mana kondisi ruangannya sangat pengap dan kedap udara, minim ventalasi, karena memang didesain untuk tempat penyimpanan barang, bukan tempat tinggal orang.

BACA..  YARA Sampaikan Empat Permintaan Kepada Komisi III DPRA

Kedua Bahwa persyaratan teknis bangunan ruang isolasi bagi pasien penderita covid-19 telah diatur dalam Buku Pedoman Teknis Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emerging (PIE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020.

Berdasarkan buku pedoman tersebut, disebutkan bahwa persyaratan teknis bangunan ruang isolasi berdasarkan persyaratan bangunan yang sudah mengantisipasi kemungkinan 3 (tiga) trasmisi/penularan yaitu melalui kontak (contact), percikan (droplet) dan udara (airborne).

Berdasarkan buku pedoman tersebut pihaknya menolak keinginan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk alih fungsi Gedung eks SMP 1 Arun sebagai Ruang Isolasi bagi Pasien Penderita Covid-19, karena akan berbahaya bagi masyarakat sekitar.

“Kami menyarankan Pemkot Lhokseumawe mencari tempat lain yang berjauhan dari kerumunan warga karena nantinya akan menimbulkan permasalahan baru bagi Pemkot Lhokseumawe,” pungkasnya Pjs sekertaris umum BEM Hukum Unimal Jefri Mulya.(SF)