banner 700250

IKADIN Minta Hentikan Langkah Penutupan Bank Konvensional di Aceh

oleh -320 views

Banda Aceh (AD)- Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Aceh Safaruddin, telah melakukan kajian terhadap naskah akademik dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menemukan bahwa Qanun LKS tidak sejalan dengan ‘Naskah Akademik’ jika dipahami, hanya boleh ada Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. 

“Saya telah membaca Naskah Akademik dan risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) Provinsi Aceh. Dalam dokumen tersebut, tidak ada satupun kalimat baik itu tersirat maupun tersurat tentang penutupan Bank Konvensional di Aceh,” kata Safaruddin, Kamis 17 September 2020 di Banda Aceh.

Dalam BAB III Naskah Akademik, hanya membahas tentang evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan penyususnan Naskah Akademik dengan menyandarkan teori pembentukan peraturan perundangan ke Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari : UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten.

BACA..  T.A Khalid : Siapa Yang Menjual Bantuan Pemerintah Langsung Ditangkap

Lanjut Safaruddin, saat ini, UU Nomor 12 tersebut telah di ubah ke dalam UU Nomor 15 Tahun 2019. Dengan perubahan beberapa pasal, namun tidak mengubah teori dalam hierarki pembentukan peraturan perundangan dalam pasal 7 ayat (1).

Kalau kita baca dalam BAB III Naskah Akademik Qanun LKS, arah pembentukan Qanun ini disandarkan pada teori hierarki penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu: UUD 45,TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Tujuan dari Qanun LKS ini adalah, menindaklanjuti dari Pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari’at Islam, ayat (2) dengan tegas menyebutkan, bahwa Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan ayat (3) menyebutkan, Transaksi Keuangan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip Syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah, pasal ini juga di sebut lagi dalam BAB I hal 4 tentang Latar Belakang Naskah Akademik ini.

BACA..  Pertamina Rantau Bantu Sembako Untuk Koprasi Berkah Wartawan

“Jadi antara Naskah Akademik dan Qanunnya tidak nyambung. Jika diartikan, Qanun ini mengharuskan penutupan Bank Konvensional di Aceh,” ungkap Ketua IKADIN Aceh.

IDUL FITRI

Berdasarkan hal tersebut, Safaruddin yang juga menjabat Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), meminta agar langkah penutupan Bank Konvensional di Aceh di hentikan, selain tidak punya dasar hukum, juga akan berimbas pada hak hukum masyarakat Aceh sebagai konsumen perbankan yang dilindungi oleh UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BACA..  Pemkot Lhokseumawe Harus Lebih Bijak dalam Mengambil Keputusan

Selain itu tambah Safaruddin, kepada DPRA dan Pemerintah Aceh, agar melakukan akselarasi penguatan LKS Aceh sehingga LKS menjadi pilihan yang menguntungkan dari pada LKS Konvensional.

“Biarkan masyarakat yang menentukan pilihannya berdasarkan kebutuhan,” pinta Safaruddin.

Ketua IKADIN Aceh menyarankan DPRA dan Pemerintah Aceh melakukan upaya Akselarasi untuk penguatan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya di Aceh, sehingga masyarakat dapat memutuskan sendiri Lembaga Keuangan mana yang menjadi pilihannya.

Sebagai daerah dengan keistimewaan dalam melaksanakan Syari’at Islam, tentu kami sangat mendukung pengembangan dan penguatan Qanun LKS ini sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana semangat awal yang dituangkan dalam Naskah Akademik Qanun LKS,” tutup Safaruddin. (AF/R)