banner 700250

HRD Minta Kementrian PUPR Anggarkan 50 Miliar

oleh -183 views

Jakarta (AD) – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) H. Ruslan M Daud (HRD), meminta Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran sebesar 50 Miliar untuk rehab Bendung Krueng Pase di Aceh Utara. Rabu, (9/9).

Hal itu Ia sampaikan saat Pembahasan Anggaran tahun 2021 bersama Dirjen Sumber Daya Air di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Selasa (8/9). “Saya sudah tegaskan kembali kepada Bapak Dirjen SDA bahwa penanganan kerusakaan Bendung DI Krueng Pase sudah sangat mendesak. Tidak bisa ditunda lagi,” kata HRD.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Bendung Krueng Pase merupakan urat nadi bagi masyarakat di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara. “Ada 10 ribu hektar sawah yang mendapatkan distribusi air dari Bendung DI. Krueng Pase. Puluhan ribu masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Apa jadinya kalau sampai masyarakat tidak bisa turun ke sawah karena tidak ada air yang diakibatkan dari robohnya Bendung Krueng Pase.

BACA..  YARA Sampaikan Empat Permintaan Kepada Komisi III DPRA

HRD turut menambahkan bahwa Bendungan Krueng Pase sudah pernah jebol di tahun 2006 akibat dampak meningkatnya curah hujan yang mennimbulkan bencana banjir. Saat itu, masyarakat tidak bisa turun ke sawah sampai 2 kali musim masa tanam padi. “Estimasi kerugian material diperkirakan mencapai 400 miliar selama 2 kali masa cocok tanam. Sehingga dampaknya adalah masyarakat kehilangan sumber pendapatan perekonomiannya,” kata mantan Bupati Bireuen ini.

Lanjutnya, meskipun sempat ada perbaikan tanggab ringan. Tapi tidak ada kelanjutannya hingga sampai sekarang, makanya kerusakannya semakin parah. Seharusnya sudah bisa ditangani secara komprehensif dari 5 tahun lalu.

BACA..  YARA Sampaikan Empat Permintaan Kepada Komisi III DPRA

Secara status kewenangan sebutnya HRD bahwa Bendung tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Makanya dirinya sudah beberapa kali setiap pertemuan pernah berulang kali mengingatkannya kepada Bapak Menteri PUPR dan Dirjen SDA supaya bisa memprioritaskan penanganan Bendung Krueng Pase di tahun anggaran 2021.

Sedangkan secara tertulis, kita juga sudah surati beberapa kali pihak terkait mintra kerja komisi V DPR RI. Baik secara lisan dan surat, sudah saya sampaikan dalam beberapa RDP dan saat bertemu Pak Menteri. Insyaallah responnya ini akan ditangani pada tahun anggaran APBN tahun 2021, ujarnya.

Merespon desakan HRD tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Jarot Widyoko berjanji akan memprioritaskan rehab Bendung Krueng Pase di tahun anggaran APBN 2021. “InsyaAllah akan kita respon secara langsung atas aspirasi Pak Ruslan ini dari masyarakat Aceh di Dapil II. Tentu kita sangat berterimakasih dengan mendapatkan dukungan dari Pak Ruslan sebagai mitra kami di Komisi V DPR RI,” katanya.

Apalagi sekarangkan lagi pembahasan anggaran, dan sedangkan yang menyetujui anggaran kegiatan/program pembangunan di Kementerian PUPR adalah anggota Komisi V DPR RI. Kalau Pak Ruslan minta dimasukkan, ya kita akan masukkan sebagai program skala prioritas penanganannya. Mitra kerja kami Kementrian PUPR toh anggarannya juga Pak Ruslan yang sahkannya sebagai Anggota Komisi V DPR RI, pungkasnya Dirjen SDA PUPR . (Iqbal).