banner 700250

Dukung Langkah Wali Kota, KPA Ultimatum BWS Aceh

oleh -285 views

Banda Aceh (AD)- Kaukus Peduli Aceh (KPA) mendukung sepenuhnya langkah Wali Kota Banda Aceh yang meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh menunda hingga bahkan membatalkan rencana pembongkaran Pedagang Kaki Lima (PKL) Wisata Kuliner di sepanjang bantaran sungai yang berada di Rukoh, Lamnyong, hingga Simpang Mesra.

“Kita paham betul, pembongkaran ini bukan kewenangan Wali Kota Banda Aceh. Namun i’tikad baik Pemerintah Kota untuk membela rakyat wabilkhusus yang ada disana patut didukung secara seksama,” ungkap Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba kepada media ini, Senin 7 September 2020.

Menurutnya, tindakan BWS Aceh dan Pemerintah Aceh tidak boleh semena-mena. Apalagi menyangkut persoalan ekonomi masyarakat.

“Kami ultimatum sikap BWS Wilayah Aceh yang terkesan hanya mementingkan proyek semata,” ucapnya.

Selain itu, kata Hasbar, sampai hari ini apa yang telah dibangun BWS di kawasan bantaran sungai Krueng Aceh pun tak jelas. Lantas, upaya apa agar ekonomi masyarakat yang tumbuh disana terselamatkan, itupun tidak jelas.

BACA..  T.A Khalid : Siapa Yang Menjual Bantuan Pemerintah Langsung Ditangkap

Pemerintah Aceh dan BWS jangan bisanya cuma menyuruh Pemerintah Aceh Besar dan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyurati warga, dan jangan juga bisanya menggunakan kekuatan Polisi dan TNI ataupun Satpol PP untuk menggusur pedagang dengan dalih penertiban. ‘Kondisi ini justru terkesan mengarah kepada tindakan zalim’.

IDUL FITRI

KPA meyakini TNI dan Polri juga tak bakal sampai hati melakukan penertiban jika tidak ada perintah dari orang penting di institusi pemerintah Aceh dan permintaan BWS Wilayah Aceh. TNI dan Polri itu anak rakyat, dan TNI dan Polri akan terus kuat jika bersama rakyat, maka kami yakin secara nurani mereka akan berada bersama rakyat. Perintah para pengambil kebijakan ini yang perlu dipertanyakan.

BACA..  Pemkot Lhokseumawe Harus Lebih Bijak dalam Mengambil Keputusan

Dimasa pandemi Covid -19, kondisi ekonomi masyarakat kini mengalami penurunan drastis. Wabil khsusus Pemerintah Kota Banda Aceh selama ini tidak pernah menggusur pedagang yang tertib aturan pajak, serta sangat bersahabat dengan rakyatnya.

“Ini jelas ada dalangnya yang tidak punya hati nurani,” ujar Hasbar geram.

Oleh karena itu, KPA mengecam rencana penggusuran yang diminta oleh BWS Aceh. “Sejak kapan BWS yang notabane nya berada di bawah Kementerian PUPR ingin menguasai bantaran sungai.

“Jika dipaksakan juga, bisa saja masyarakat wabil khusus Banda Aceh dan Aceh Besar minta Balai Wilayah Sungai hengkang dari Aceh,” katanya.

Hasbar mengaku heran dengan sikap anggota DPR RI asal Aceh yang berada di Komisi V. Apakah bapak bapak disana tega melihat masyarakatnya dimasa sulit ini harus kehilangan mata pencarian dan ekonominya hancur. Jika masih berpihak kepada rakyat, jangan diam.

BACA..  Pemkot Lhokseumawe Harus Lebih Bijak dalam Mengambil Keputusan

KPA secara tegas meminta kepada BWS Aceh, untuk menunda, mengkaji ulang, bahkan membatalkan penggusuran pedagang di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar yang berada di bantaran dan sepadan sungai Krueng Aceh. Jika tetap dipaksakan, ini akan sangat tidak berprikemanusiaan. Apalagi dulu sebelum para pedagang memanfaatkan kawasan disepanjang sungai itu diabaikan begitu saja. Begitu masyarakat bergantung ekonominya di kawasan tersebut, berbagai wacana mulai dimainkan.

“Ini tidak boleh di biarkan. Pemerintah Aceh dan BWS harus melakukan langkah langkah solutif, bukan menjadi benalu penghambat pertumbuhan ekonomi rakyat,” tegas Hasbar Kuba. (R)