banner 700250

YARA Himbau BI dan OJK Jangan Salah Tafsir Qanun LKS

oleh -504 views

Banda Aceh (AD)- Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, menghimbau Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, untuk tidak salah menterjemahkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang meminta agar Bank Konvensional segera menuntaskan proses peralihan ke Syariah sebelum 2021. Kemudian ditindak lanjuti oleh seluruh Bank Konvensional di Aceh dengan mengalihkan rekening nasabahnya ke Bank Syariah masing-masing, walupun pilihan yang di tawarkan oleh Bank Konvensional kepada nasabah bersifat opsional (boleh memilih bertahan atau bertahan). YARA menilai, kebijakan tersebut akibat salah tafsir bahasa Qanun.

“Kami melihat, ada kekeliruan dalam menafsirkan bahasa Qanun LKS yang seakan di Aceh Bank Konvensional batas operasionalnya sampai akhir 2020,” kata Safaruddin, Rabu 26 Agustus 2020.

Menurutnya, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 itu, merupakan penjabaran dari pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam. Adapun bunyi pasal 21 adalah (1). Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh, harus berdasarkan prinsip syariah. (2). Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh, harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS). (3). Transaksi Keuangan Perintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

BACA..  Mahsuri : Sudah Kita Usulkan Untuk Direhab ke Bappeda

“Dalam pasal tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh, harus berdasarkan prinsip syariah dan bagi Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh, harus membuka Unit Usaha Syariah.

“Pasal ini sangat jelas bunyinya, pasal ini dapat di lihat pada konsideran batang tubuh Qanun Nomor 11 Tahun 2018, kalau kemudian di terjemahkan lain, maka Qanun LKS ini akan bertentangan dengan norma dasarnya dalam pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014,” ungkap Ketua YARA.

BACA..  Pedagang Mengeluh, Pasar Ikan dan Daging Kota Panton Labu Hampir Roboh

Dalam kajian YARA terhadap Qanun LKS ini, ada dua pasal yang memunculkan salah tafsir oleh BI dan OJK. Pertama adalah, bunyi dari pasal 2 ayat (1) Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. (2). Akad keuangan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh menggunakan prinsip syariah dan pasal 65 yang bunyinya “Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini di undangkan.” Sehingga kemudian diterjemahkan, bahwa di Aceh tidak boleh lagi ada operasional Bank Konvensional.

Dalam catatan kajian kami, ada dua pasal yang kemungkinan salah di tafsirkan, pertama pasal 2 ayat (1) dan (2). Kedua pasal 65, yang jika dibaca sekilas bermakna bahwa di Aceh semua Lvaga Keuangan harus syariah dan tidak boleh ada lagi yang konvensional. Pada pasal ini tidak ada penjelasan di Qanunnya.

Namun jelas Safaruddin, ini bisa di lihat pada ‘Naskah Akademik’ yang menjadi landasan awal penyusunan Qanun.

“Saat ini, kami sedang menunggu diserahkan Naskah Akademik (NA) Qanun tersebut dari DPRA dan Pemerintah Aceh. NA ini wajib, karena merupakan syarat formil dalam penyusunan peraturan perundangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 57 UU 15/2019,” paparnya.

Lebih lanjut ia juga menambahkan, jika pemahaman terhadap Qanun LKS ini dipahami harus menutup operasional LKS Non Syariah, ini keliru. Jika dipaksakandan diterapkan, tentunya ini bertentangan  dengan aturan lainnya, baik secara horizontal dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 maupun aturan lain yang lebih tinggi.

Jadi menurut kami secara teknis, implementasi Qanun LKS ini menguntungkan Aceh, karena setiap LKS Non Syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariahnya.

“Ini berarti, akan ada penambahan LKS di Aceh dengan adanya unit usaha syariah dari induknya non syariah, sehingga akan menyerap lagi tenaga kerja serta memberikan banyak pilihan penggunaan fasilitas bank bagi masyarakat serta dampak positif lainnya secara ekonomi,” demikian pungkas Safaruddin.