banner 700250

Biaya Administrasi Surat Sehat RSUD Kota Langsa Jerat Leher

oleh -644 views

LANGSA (AD) – Warga yang ingin mendapatkan Surat Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type B, Pemerintah Kota Langsa, harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar, terkesan sangat menjerat leher.

Hal itu dirasakan oleh seorang warga Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Yong cek 54 tahun, saat mengurus Surat Sehat anaknya yang lulus testing Perguruan Tinggi perminyakan AKAMIGAS.

Menurut Yong cek, untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Langsa yang sekarang menyandang Status Type B terasa sangat mencekik leher.

BACA..  Forum Masyarakat Kawasan DAS Krueng Aceh Sampaikan Empat Tuntutan

Karena untuk mendapatkan kertas putih yang berstempel dan berlogo kop Rumah Sakit Umum Daerah Langsa itu ,masyarakat harus merogoh kantong hampir setengah juta rupiah.

“Sungguh miris bagi masyarakat miskin yang kurang mampu, apalagi pada kondisi pandemi, sendi sendi ekonomi masyarakat lumpuh,” jelasnya.

BACA..  Forum Masyarakat Kawasan DAS Krueng Aceh Sampaikan Empat Tuntutan

Kata Yongcek, anaknya atas nama Fahrul yang lulus beasiswa terbaik AKAMIGAS dalam program Aceh Carong yang akan di berangkatkan ke Cepu Jawa Timur dalam waktu Dekat ini dengan persyaratan harus mengambil surat kesehatan dari Rumkit Tipe B.

“Dikarenakan Rumkit Aceh Tamiang masih tipe C maka Fahcrul mengurus ke Rumkit Langsa tapi ironisnya biaya untuk mengambil surat keterangan kesehatan dari Rumkit Kota Langsa sangatlah mahal alias mencekik leher dengan biaya hampir setengah juta rupiah.

Terkait masalah tersebut, atjehdaily.id menemui pihak terkait diruang keuangan Rumkit Kota Langsa, Saat dikonfirmasi ke bagian kasir melalui seorang staf Karmiati, dia tidak mampu menjelaskan tentang rincian yang tertera di kwitansi bukti pembayaran pemeriksaan tentang beban biaya yang dikenakan kepada terperiksa besar sekali nominalnya. Lalu terdapat juga keterangan pemeriksaan yang dobel.

“Kami hanya menerima dari kode yang ada, lalu kami cetak sebagaimana yang ada, kami tidak tahu, Bapak dapat menanyakan lagi lebih lanjut kepada pimpinan kami, takutnya kami salah menyampaikannya,” jelas Karmiati.

Kasir Sentral, Teti Ariyani selaku Staf Bagian Sentral keuangan menjelaskan bahwa; besaran biaya yang tertera di kuitansi tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.

“Kami menghitungnya sesuai dengan data yang tertera dalam peraturan ini pak” jelasnya sambil menunjukkan berkas peraturan tersebut.

Ketika ditanya kenapa biaya tersebut tidak bisa dibebankan kepada BPJS, Danu; Kasub Bagian Anggaran, memberikan penjelasan bahwa kalau ada masyarakat yang meminta untuk tindakan pemeriksaan kesehatan maka RSUD Kota Langsa membebankan biaya kepada orang yang meminta surat keterangan tersebut, karena hal itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS.

“Petugas kesehatan saja mengeluh tentang biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pemko Langsa, kasian juga masyarakat yang berobat atau melakukan pemeriksaan kesehatan harus mengeluarkan uang yang sangat besar,” ungkap Danu yang dibenarkan oleh beberapa staf yang lain hadir dalam wawancara tersebut.

Menyangkut tentang data double yang tertera di dalam bukti pembayaran itu, Maimun, ST selaku Kepala Keuangan menjelaskan bahwa data transaksi double itu dikarenakan adanya human error dan berterimakasih kepada awak media yang telah mempertanyakan masalah iniini.

“Nanti kita akan memperbakinya. Saat ditunjukkan konsep pemberitaan saya mohon agar human error tidak ditulis dengan pernyataan data double itu disebabkan adanya pelayanan yang diberikan oleh Poli berbeda, sehingga terjadi 2 kali pelayanan,” Jelasnya sambil menunjukkan rincian pembiayaan dari poli yang memberikan pelayanan.

Fahrul (nama sapaan) memberikan keterangan kepada media ini menyatakan bahwa selaku masyarakat dia merasa bahwa biaya sebesar itu hanya untuk mendapatkan surat keterangan sehat sangat memberatkan masyarakat.

“Kami datang dari Aceh Tamiang ke RSUD Kota Langsa ini karena di Aceh Tamiang RSUD nya belum bertype B, karena surat yang kami butuh harus dikeluarkan oleh RSUD yang bertype B makanya kami datang kemari. Tapi setelah melihat besarnya biaya yang harus dibayar kami sangat terkejut, bagi kami ini sangat mencekik leher,” terangnya.

Selaku masyarakat dia berharap agar Pemerintah Pemko Langsa dapat mempertimbangkan kembali atas biaya-biaya yang telah ditetapkan. Karena bagi masyarakat miskin biaya sebesar kuitansi itu sangat memberatkan. “bagaimana kalo orang miskin yang mau mengurus surat untuk anaknya sekolah. Kalo tidak sanggup bayar, maka putuslah harapannya untuk bisa sekolah,”.

Dia juga berharap kalo bisa pihak BPJS nantinya dapat memberikan layanan kesehatan termasuk biaya pemeriksaan kesehatan. Harapnya agar disampaikan kepada pihak BPJS melalui media ini. (Zulherman)