banner 700250

Politisasi ‘Dangkal’ Berkedok Multiyears

oleh -670 views

banner 700250

KUALASIMPANG (AD) – Periode 2014-2019 adalah dekade dimana qanun Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) 2020 digodok oleh Banleg DPRA menjadi Qanun yang disahkan. Termasuk 12 item segmen kegiatan proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun.

Apalacur, 12 segmen itu mau dibubarkan alias dibatalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRA secara sepihak. Protes keraspun mengalir untuk menghempang pembatalan itu. Seperti dikutip atjehdaily.id dari berbagai sumbersumber Selasa 28 Juli 2020.

banner 700250

Kata Zulfikar Adek Doles 55 tahun; gajah yang berkelahi rakyat kecil yang menerima mudharatnya. Filosofi hari ini dirasakan oleh masyarakat Aceh Tamiang.

Mimpi indah mereka ingin mengecap infrastruktur yang baik, buyar seketika. Manakala para elit politik di DPRA terjadi tolak tarik kepentingan terhadap ego sektoral masing masing.

Angkanya sangat fantastis untuk meningkatkan ekonomi rakyat Aceh, ada 12 segmen kegiatan didalamnya. “Secara yuridis formal, Qanun tersebut tak bisa dibatalkan,” Kata Otto Syamsuddin Ishak, Kepala Pusat Riset Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala yang juga seorang Sosiolog pada media.

Selanjutnya Nora Udah Nita, praktisi politik, anggota DPRA dari Demokrat itu mengatakan, pembatalan mata anggaran pada 12 item kegiatan proyek multiyears sangat melukai hati rakyat Aceh.

Sementara H Hamdan Sati, Tokoh masyarakat Aceh Tamiang, Bupati periode 2012-2017 dan ketua Pemekaran Aceh Tamiang berujar; proyek multiyears tidak bisa dibatalkan, karena sudah di Qanun kan.

Hal senada juga diungkapkan Muhammad Nasir Jamil, anggota DPRI dari Partai PKS, asal Aceh yang juga ketua koordinator pemantau Otsus Aceh, menegaskan bahwa; Infrastruktur itu sangat penting untuk membuka isolasi daerah dan menumbuhkan sentra ekonomi masyarakat. Karena itu, kasihan rakyat jika pembangunan itu dihentikan.

Antusias petinggi Aceh dari, Aktifis, Politisi, Anggota DPR serta tokoh masyarakat gerah, atas pembatalan proyek multiyear itu.

Mengingat kepentingan masyarakat diatas segala galanya, disisi lain ada kohesi (gesekan) konflik kepentingan dari sebuah kegiatan yang berlandaskan hukum.

Agaknya anggota dewan terhormat di DPR Aceh ambigu, memihak kepada kepentingan rakyat. Korelasinya tekanan dari sebuah partai tertentu lebih dominan diritmekan agar legitimet keluar dari rule-nya.

Permainan para elit politik di Aceh, menggiring situasi rakyat semakin terjepit dan terpuruk oleh keadaan ekonomi mereka. Bagaimana tidak, impian ingin memperoleh infrastruktur yang memadai kandas dan akhirnya mereka harus bergumul dengan lumpur lagi untuk mengeluarkan hasil buminya.

Ada indikasi, kurangnya pemahaman kawan kawan di DPRA terhadap kendali produk hukum yang dibuatnya sendiri. Hingga mata pisau itu berbalik mengarah ketubuh mereka.

Pernyataan seorang Otto patut dihargai, dimana bahwa; proyek multiyears tersebut tidak bisa dibatalkan. Qanun tentang multi years sudah ditetapkan. Kalau qanun sudah ada maka harus dijalankan. Dia tidak bisa dibatalkan dengan sidang paripurna DPRA.

Menurutnya proyek jamak itu harus dilaksanakan, karena qanunya legal. “Ini sudah sah, hanya tinggal dijalankan. Karena sudah ada qanunya. Kalau sudah dijalankan nantinya, kemudian DPRA menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagai pegawasan, ada melihat ketidak beresan dalam pekerjaan ini, baru pihak DPRA membawanya dalam paripurna. Bukan sebelum dikerjakan diparipurnakan dengan alasan adalah qanun ini produk DPRA priode 2014-2019. Ini yang menjadi masalah,” jelasnya seperti dikutip banyak media.

Malah Otto menyebutkan, proyek multi years itu harus tetap dilaksanakan, tidak bisa digoyang. Sekalipun pihak DPRA. “Katakanlan misalnya, PA punya kekuatan politik, kemudian Muzakir manaf, Abu Razak mendorong Dahlan sebagai ketua DPRA untuk menggagalkan ini, ini juga tidak bisa. Karena sudah disahkan dalam qanun,” sebutnya.

Sebab proyek multiyears sudah diqanunkan, harus dijalankan. “Kenapa dulu disahkan, kenapa saat ini ingin dibatalkan. Apakah karena disahkan oleh personil parlemen 2014-2019? Bernegara itu bukan seperti itu. Itu kan cara berpikir bukan bernegara. Itu bukan berpolitik namanya, sebagai pengawas cara berpikir personil itu namanya dagang sapi,” sindir Otto.

Sedang Muhammad Nasir Djamil meminta legislatif dan eksekutif Aceh untuk duduk bersama kembali dan menyepakati agar sejumlah proyek multiyears yang terlanjur dihentikan dalam rapat Paripurna DPRA beberapa waktu lalu, agar dilanjutkan.

Harapan ini disampaikan Nasir Djamil menanggapi polemik di tengah masyarakat yang pro dan kontra dengan keputusan politik DPRA, meskipun ada fraksi yang menolak keputusan tersebut.

“Sebagai anggota parlemen, saya bisa memahami suasana kebatinan anggota DPRA periode 2019-2024, yang setuju penyetopan proyek multiyears. Tapi kepentingan rakyat harus di atas segalanya,” ujar Nasir.

Menurut Nasir, angka yang tertera untuk belasan paket multiyears itu mencapai Rp 2,7 triliun, sangat besar dan berdampak besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat yang semakin berat selama pandemi covid-19. Apalagi pekerjaan multiyears itu terkait pembangunan infrastruktur.

“Infrastruktur itu sangat penting untuk membuka isolasi daerah dan menumbuhkan sentra ekonomi masyarakat. Karena itu, kasihan rakyat kita jika pembangunan itu dihentikan,” ujar politiisi PKS itu.

Begitupun, lanjut Nasir, dirinya berharap agar DPRA dan Pemerintah Aceh bertanggungjawab secara moral dan struktural agar dana pembangunan proyek multiyears itu tidak dikorupsi oleh oknum swasta dan oknum penyelenggara pemerintahan . Sebab, uang itu pada dasarnya adalah milik rakyat.

“Saya juga sudah menyampaikan perihal kepada instansi penegak hukum agar mengawasi dan mengamankan pembangunan multiyears ini. Secara khusus kepada Ketua KPK Firli Bahuri, saya telah beritahu melalui pesan pribadi lewat whatapps agar dana Rp2,7 triliun itu diawasi. Kalau perlu KPK menurunkan tim agar proyek itu bisa selesai tepat waktu dan terhindar dari korupsi,” ujar anggota Komisi Hukum DPR RI itu.

Terakhir, Nasir yang juga Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh itu mengharapkan Pemerintah Pusat melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan agar proyek multiyears itu bisa dikerjakan dengan baik dan benar.

“Konflik antar lembaga dapat dihindari jika komunikasi politiknya didasari keikhlasan dan kejujuran serta meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok dan golongan,” kata Nasir.

Paradoks konflik kepentingan mengental ditubuh para Anggota DPRA, tolak tarik dan intervensi membahana mewarnai anggota dewan dan kepentingan partai.

Skenario demi skenario dan episode merugikan rakyat Aceh, sudah ditayangkan, bergeming atau tidakkah dari keterbukaan hati mereka diatas kepentingan rakyat. Cuma mereka yang bisa jawab.

Nora Idah Nita, berang terhadap pembatalan sepihat tersebut, hingga dirinya walkout dari ruang sidang Banmus. “Ini sikap saya, sebab yang tau untung ruginya rakyat Aceh Tamiang, saya. Bukan mereka yang ada disini (DPRA),” tegasnya.

Ambivallen dari sebuah Hikayat Cumbok naik tayang, di gedung dewan yang megah tersebut. Nora meradang jika surut kebelakang melihat rakyat Aceh Tamiang seperti terjajah.

Nora tak mengamini pembatalan tersebut menuai kritik tajam dari Nora. Sebab dinilai hanya pembatalan sepihak tanpa meninjau berbagai aspek kepentingan masyarakatnya

Dirinya tak setuju dan tidak sependapat atas rencana pembatalan jalan tersebut. Apalagi banyak kepentingan seni, budaya dan aspek ekonomi yang terabaikan.

Jalan poros penghubung yang menembus dua kabupaten itu sangat dibutuhkan oleh warga Aceh Tamiang dan Aceh Timur, sudah sejak lama didambakan.

Selain lintas utama, juga mempersingkat waktu tempuh dari dan ke Aceh Tamiang menuju Aceh Timur. Jalan poros tersebut juga, meminimalisir bagi masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi, yang selama ini sangat sulit, apalagi dalam kondisi hujan, badan jalan seperti kubangan dan berlumpur.

“Jalan poros utama yang menembuskan dua kabupaten, selain digunakan untuk membawa komoditi, juga; sebagai lintas seni dan budaya, mengingat endatu pedalaman Aceh Timur dan Aceh Tamiang masih serumpun, yakni Suku Gayo. Jika ini dibatalkan berarti kita memenggal konsep budaya, politis dan ekonomi. Saya tegaskan, saya tidak setuju,” katanya kesal.

Sepertinya Banmus DPRA sudah mematikan impian warga Aceh Tamiang dan Aceh Timur, terkait rencana pembatalan pembangunan jalan poros tersebut. Benarkah?. (Syawaluddin)

banner 700250

banner 700250