banner 700250

DPP SOPPA Desak Kementrian ESDM dan BUMN Evaluasi Proyek PSN Jargas PT Adhi Karya di Aceh

oleh -200 views

banner 700250

Banda Aceh (AD) – Dewan Pengurus Pusat Solidaritas Pemuda Peduli Aceh (SOPPA) desak Kementerian ESDM dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengevaluasi kinerja PT Adhi Karya, yang sedang melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) Pemasangan Jaringan Gas (Jargas), terkait maraknya tanggapan miring terhadap pelaksanaan dilapangan.

“PT Adhi Karya itu seharusnya bertanggung jawab penuh pada pekerja dan masyarakat Kota Langsa terkait keselamatan kerja,” demikian dikatakan Ketua Umum SOPPA, Khairul Rizal, S.Pd dalam siaran persnya yang diterima media ini Selasa (28/07/2020).

banner 700250

Khairul menambahkan, sejauh ini menurut pemberitaan yang sekian kali diterbitkan PT Adhi Karya, melalui General Affair, Surya selalu melemparkan permasalahan kepada Subconnya, sehingga sampai saat ini belum ada kejelasannya.

“Apabila kerja Subcon tidak sesuai ya putuskan saja kontraknya. Jangan seakan-akan ada main mata. Jangan lepas tangan dengan kerjaan ini, terus-terusan setiap ada permasalahan dilemparkan ke Subcon,” tandasnya.

Sejauh ini lanjutnya, pekerjaan yang dikerjakan di lapangan, menurutnya tidak sesuai dengan aturan, kita meminta Adhi Karya sesuaikan dengan aturan.

“Mereka tidak mengikuti protokol kesehatan Covid 19 yang dianjurkan pemerintah, dengan tidak melengkapi pekerja dengan Alat Pelindung Diri (APD) karena sebagian besar pekerja dilapangan memang tidak mengenakan APD,” ujarnya.

Selain APD, dirinya juga mengkritisi terkait Alat Pengaman Kerja (APK) yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, terlihat di lapangan banyak kerjaan yang tidak menggunakan pengamanan (safety) sesuai aturan.

“Seperti barricade yang kokoh di lubang galian, supaya terbebas dari bahaya. Padahal sepengetahuan saya semua bentuk pengamanan pastinya tertera pada RAB kontrak kerja tersebut,” tukasnya.

Ditambahkan lagi “terkait masalah upah para pekerja, jika memang sudah direalisasikan pada subcon. Kami meminta bukti pelunasan upah tersebut.

Jangan hanya cuma berkomentar di media seakan seperti pernyataan onani sebab dilapangan para pekerja mengeluhkan karena pengakuannya belum dibayar,” katanya lagi.

PT Adhi Karya merupakan BUMN, harusnya memberikan contoh yang baik untuk perusahaan-perusahaan daerah. “Jangan seperti pepatah: Guru kencing berdiri murid kencing berlari,” ungkapnya.

Pada dasarnya, Kami sangat mendukung proyek tersebut, karena sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Dengan adanya pemasangan jargas ini, minimal mempermudah 5.811 keluarga di Kota Langsa dan 4.000 keluarga di Aceh Tamiang yang tidak antri lagi untuk membeli gas di pangkalan.

Jadi apapun alasannya, tidak ada hubungan dengan subcon, harusnya PT Adhi Karya yang bertanggung jawab dengan pekerjaan secara keseluruhan.

Dengan ini, perlu juga saya sampaikan kepada Humas PT Adhi Karya. “Saya mengecam keras tindakan oknum tertentu yang mencoba menakut-nakuti media dan OKP,” pungkas Mantan Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsyiah 2009-2010 ini.(Red/Ril).

banner 700250

banner 700250