banner 700250

‘JASA’ Tunding Anggota DPRK Langsa Terkait Pasar Kuliner

oleh -1.111 views

banner 700250

LANGSA (AD) – Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) tuding anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa terkait fisik bangunan pasar kuliner dikatakan gedung hantu.

JASA Kota Langsa menuding oknum anggota DPRK Kota Langsa tidak tahu masalah, seandai mareka tahu apa yang terjadi pasti mareka tidak bicara seperti itu.

banner 700250

“Seharusnya mareka mencari dulu apa yang terjadi disana baru memberikan keterangan pers” Demikian ungkap, Ketua JASA Langsa, Bustami, kepada para media, Minggu, 26 Juli 2020.

Menurutnya, Pemerintah Kota Langsa telah membangun lokasi tersebut agar terbebas dari kumuh. Desainya pun sangat bagus menyahuti perkembangan zaman.

Dan setelah terbangun, selanjutnya pemerintah Kota Langsa menyerahkan tempat tersebut kepada masyarakat, dengan harapan agar pusat jajanan menjadi icon baru bagi kota langsa.

Namun tujuan pemerintah Kota Langsa tersebut belum tercapai, karena pengelolaannya belum maksimal. Berbagai problem muncul disana sehingga butuh saran dan pendapat dari semua pihak khususnya DPRK.

“Bukan malah menunding lokasi tersebut dengan lebel gedung hantu” ujar Bustami. Selanjutnya, kita mendesak Disperindagkop agar mencari penjual yang profesional dengan makanan yang enak, sesuai dengan tuntutan zaman.

Sebelumnya, Kadis Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Langsa Drs Zulhadisyah S, MSP, memberi keterangan pasca dibangun lebih kurang dua tahun lamanya pusat jajanan tersebut tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke kas daerah.

Selanjutnya, mencari solusi dengan mengandeng pihak ketiga, lalu Pemko menyahuti dan memberikan kepada pihak ketiga untuk mengelola tempat tersebut sesuai kontrak dan sudah disepakati selama satu tahun.

Dan semenjak tahun lalu, pihak ketiga telah menyetor sewa ke rekening daerah dan menjadi PAD. Dan pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) – pun tahu ada masuk uang sewa sebesar 50 juta.

“Kontrak sewanya sebesar Rp 100 juta/tahun, namun baru disetor 50 juta ke rekening Kas Daerah” ujar Zulhadisyah.

Dan pihak Disperindagkop Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah menyurati pihak ketiga agar segera melunasi sisa tunggakan tersebut. Bahkan kita juga telah menyurati dan menanyakan terkait perpanjangan kontrak tersebut.

Ditambahkanya, sekarang pusat jajanan masih tanggung jawab pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengurusannya. Jadi apa yang mareka kerjakan disana terserah pengelola, tapi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah sepakati didalam kontrak. (Mustafa)

banner 700250

banner 700250