banner 700250

GMPA Minta Penegak Hukum Pantau Proses Tender di Abdya

oleh -445 views

banner 700250

Blang Pidie (AD)- Proses tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) diduga bermasalah.

“Setahun terakhir ini, kita melihat hampir semua pekerjaan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Abdya hanya diikuti satu atau dua pelaksana saja,” ungkap Ketua Generasi Muda Peduli Abdya (GMPA) Jhon Jasdi melalui siaran persnya kepada media ini, Senin 6 Juli 2020.

banner 700250

Selama ini saya dan kawan-kawan telah mengamati situs web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Abdya dan banyak menemui keanehan dan kejanggalan di sektor pengadaan barang dan jasa setahun terakhir ini.

“Begitu banyak dugaan persekongkolan yang mengarah kepada praktik korupsi dan persaingan usaha yang tidak sehat”.

Oleh karena itu, GMPA mengingatkan Pemerintah Kabupaten Abdya khususnya Bupati Akmal Ibrahim, agar serius dan ikhlas untuk menertibkan, juga bersedia menegur aparaturnya yang dinilai telah berbuat curang.

“Anak buah Bupati itu harus ditertibkan, agar taat aturan dan hukum yang berlaku,” tegas Jhon Jasdi.

Terkait dengan penawaran pekerjaan yang hanya diikuti satu atau dua pelaksana saja, menurutnya, sangat aneh dan patut dipertanyakan. Ketika ditelusuri website LPSE Aceh Barat Daya, kawan-kawan menemukan hasil rata-rata suatu pekerjaan hanya diikuti satu calon pelaksana saja.

“Memang tidak salah, namun jika hampir semua paket pekerjaan yang ditawarkan hanya diikuti satu perusahaan saja, pasti ada yang aneh itu,” kata Jhon.

Menurut penilaian kami, bisa saja para pengusaha di Abdya kurang tertarik pada paket yang ditawarkan, dan bisa jadi para pengusaha malas ikut dikarenakan ujung-ujungnya yang menang sudah tersedia, atau telah ditetapkan berdasarkan arahan dari pimpinan. Namun itu hanya asumsi dan dugaan kami saja.

“Agar permasalahan ini tidak menjadi asumsi dan praduga liar di masyarakat, GMPA menyarankan Bupati perlu melakukan penertiban,” sarannya.

Berdasarkan hal tersebut, GMPA meminta dan memohon kepada aparat penegak hukum agar dapat memantau dan menyelidiki adanya dugaan permainan pada tender ini. Maka dengan demikian, semua orang akan mendapatkan kesempatan dan hak yang sama.

Selain itu, Jhon juga mencontohkan terkait dengan nilai penawaran pada paket pekerjaaan Pengadaan Bibit Pinang Unggul Nasional (DOKA) dengan nilai pagu Rp7.961.300.000,00,- oleh pelaksana tunggal, hanya menawarkan Rp7.932.508.509,- atau hanya selisih tidak sampai satu persen, bahkan hanya setengah persen saja, tidak ada selisihnya dari nilai pagu anggaran.

Hal seperti ini, hampir terjadi di semua paket pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga kita menduga, ada semacam perselingkuhan yang terjadi.

“Untuk itu, GMPA sangat mengharapkan perhatian dari aparat penegak hukum. Ada apa dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya,” pintanya.

Kondisi ini mengundang tanda tanya besar dari kalangan masyarakat, apakah kesan persekongkolan ini membuat para pengusaha lain tidak ada yang berani menawarkan barang dan jasanya ke Abdya.

‘Apa  karena semua pekerjaan yang ditayangkan sudah ada pemiliknya,” tutup Ketua GMPA. (R)

banner 700250

banner 700250