banner 700250

Sepenggal Kisah Lesten di Negeri Seribu Bukit

oleh -1.186 views

banner 700250

BLANGKEJEREN (AD) – Karim 42 tahun, beringsut dari Jonder (tractor sawah) yang dikendarainya ketika terperosok dalam kubangan lumpur dibadan jalan dari Ibukota Kecamatan Pining menuju Kampung Lesten, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Yang berjarak 18 kilometer kearah barat laut.

Tractor bantuan pemerintah yang seyogianya digunakan untuk membajak sawah, dialihfungsikan menjadi alat transportasi dari dan ke Pining menuju Lesten, sebab badan jalan layaknya sawah dan tak mampu dilalui oleh kendaraan lain, selain Jonder dan Sepeda Motor yang sudah dimosifikasi.

banner 700250

Setiap hari, Karim dan Jondernya bergumul dengan kubangan lumpur yang memenuhi badan jalan. Dia membawa barang belanjaan sembako masyarakat kampung Lesten.

Karim merubah Jonder itu dengan menambah bak sebagai tempat duduk penumpang dan tempat barang belanjaan didepan dan belakang Jonder. Setiap harinya tak kurang dari 15 orang penumpang bersatu dengan barang bawaan masyarakat kampung Lesten.

“Tak jarang saya harus bermalam, manakala hujan tiba tiba menerpa kami dalam perjalanan menuju Kampung Lesten. Lama perjalanan bisa dua hari menuju Kampung eks isolasi penderita Kusta akut, sebab medannya terlalu berat. Begitupun kita sudah siapkan semua, seperti tenda, kuali, piring, periuk, beras dan perlengkapan lauk pauknya untuk dimasak,” jelasnya mengenang perjalanan dia dan masyarakat dari Pining menuju Lesten.

Itu sekilas kenangan perjalanan panjang yang melelahkan, Karim; bersama Jonder dan para penumpangnya, dari 2006 hingga 2017. Sebelas tahun Karim melakoni kubangan lumpur yang menemani hari harinya, hingga perjuangan panjang untuk mendapatkan jalan beraspal berhasil dan terbangun.

Kini, warga Lesten bisa sumringah menikmati indahnya jalan beraspal hasil perjuangan mereka, merengek minta kepada Pemerintah. Selama puluhan tahun lalu.

Kampung Lesten berada 400 meter Diatas Permukaan Laut (Dpl), berpenduduk 82 Kepala Keluarga atau 250 jiwa. Income Perkapitanya, Kopi, Pinang, Coklat, Karet, Jagung, Kemiri dan Sere Wangi.

Hari ini hasil komoditinya sudah bisa dibawa keluar dari Lesten menuju Pining dan ke Blangkejeren untuk dipasarkan, tanpa harus menggunakan Jonder lagi.

Perubahan serta penantian panjang akses masuk membuahkan hasil, Karim dan warga Pining dan Lesten tersenyum ceria. Potret suram beberapa waktu lalu di Negeri Seribu Bukit pupus sudah.

Cegah Ilegal Logging Bangun Pos Pengaman
Jauh sebelum jalan tembus Pining – Lesten dibangun, ada satu lembaga, sudah menjaga keseimbangan ekosistim didaerah tersebut, lembaga itu bernama Harimau Pining. Pengakuan Karim kepada penulis, Harimau Pining sudah melakukannya. Keseimbangan ekosistim hutan juga Daerah Aliran Sungai (DAS) Lawe Alas.

Cerita Karim, menarik untuk diikuti, apalagi mantan seorang publik pigur diwilayah Pining tersebut. Dia bersama teman-temannya membuat aturan yang tak tertulis, tetapi diamini oleh penduduk setempat.

Aturan itu tentang penangkap ikan di sungai menggunakan bahan peledak, racun dan setrum. Jika penduduk setempat kedapatan menangkap ikan menggunakan cara – cara seperti tersebut diatas akan didenda satu ekor kerbau.

Aturan itu dipatuhi oleh penduduk setempat, dan itu sudah berjalan sepuluh tahun lalu hingga saat ini. “Ini bukan aturan tertulis, tapi semacam resam lisan yang mengikat dan didukung oleh tokoh dan pemangku jabatan,” katanya.

Untuk menjaga hutan, karim dan teman teman pernah membangun pos pemantau ilegal logging, mereka terkendala dengan navigator dan pendukung lain, sehingga itu tidak bertahan lama.

Dirinya menjamin tidak terjadi praktek ilegal logging disepanjang delapan kilometer jalur baru jalan tembus dilintasan Lesten – Blutan kecamatan Tamiang Hulu; Aceh Tamiang.

Selama pihak pihak yang berkompeten memberi kepercayaan kepada lembaga Lingkungan setempat untuk mengawasi praktek ilegal logging, “Tapi beri kami fasilitas dari kedua belah pihak (Aceh Tamiang dan Gayo Lues) alat pendukung untuk mengawasi hutan, kami siap,“ tegas Karim.

Bangun pos – pos pengamanan dibeberapa titik yang dianggap strategis sebagai alat pengawasan baik dari Pemerintah Gayo Lues juga Pemerintah Aceh Tamiang.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) beri kesempatan dan kepercayaan bagi lembaga setempat untuk berbuat bagi kepentingan daerah.

“Biarlah jalan tembus Lesten – Aceh Tamiang tersebut dibangun, sebab dengan dibangunnya akses itu mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat dan memotong jalur cepat menjual komoditi ke Aceh Tamiang dan Sumatera Utara,” pungkasnya.

Rasa Kemanusiaan itu Hanya Pada Hewan
Mantan Kepala Mukim, kemukiman Pining. Amin PP 57 tahun; dengan lugas menampar para praktisi aktifis lingkungan dengan kata – kata ‘Prikemanusiaan itu lebih kepada hewan bukan manusia’ yang protes terhadap pembangunan jalan tembus Lesten – Pulau Tiga.

Sebab, Amin menilai ada proses penghambatan yang dilakukan oleh pegiat lingkungan di Aceh dan Sumatera Utara. Sebab jalan yang dibangun tersebut melintasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Kawasan Ekosistem Leuser di Gayo Lues dan Aceh Tamiang.

Padahal, menurut Amin; dengan dibukanya jalan tersebut akan memudahkan akses keluar masuk dari dan ke Kabupaten Gayo Lues – Aceh Tamiang dan satu satunya jalan tembus terdekat menuju Aceh Tamiang dan ke provinsi Sumatera Utara.

Dia mengakui kalau masyarakat disekitar wilayah kecamatan Pining belum pernah ada pihak pihak yang membuat serta melakukan sosialisasi, terutama itu, tentang batasan – batasan TNGL dan KEL, mana Hutan Adat dan kawasan yang dibenarkan untuk melakukan aktifitas ekonomi.

“Mereka selalu mengatakan ini dilarang dan itu tidak boleh ditebang. Lalu muncul pertanyaan, siapa lebih dahulu masyarakat atau penetapan kawasan TNGL diwilayah kami ini, dari zaman dulu Pining ini sudah ada, malah dulu hukum adat yang kami tahu,” jelas Amin PP.

Tak hanya itu, Amin juga mengkritisi pelaku aktifis lingkungan, kekesalannya muncul karena larangan pembangunan jalan tembus tersebut melintasi hutan lindung dan KEL. Dia mengatakan bahwa ‘Prikemanusiaan itu tidak lagi pada insan, lebih kepada kepentingan untuk melindungi hewan’.

“Coba jelaskan, mana Hutan Lindung dan mana yang Hutan Rakyat. Jika ini sudah dilakukan sosialisasi saya yakin masyarakat tahu mana batasan – batasan yang boleh dan yang mana yang dilarang. Sepengetahuan saya belum pernah ada sosialisasi tentang ini,” kata Amin.

Tak hanya itu, dia minta tunjukan batasan – batasan TNGL terutama patok – patok yang menyatakan itu adalah batas TNGL. “Kalau kita tanya kepada mereka, mereka sendiri tidak tahu mana patok – patok yang dimaksud,”.

Amin minta, jika semua larangan tersebut jelas dilengkapi dengan peta dan aturan yang mengikat, lalu lakukan sosialisasi apa yang menjadi pelarangan dalam aturan, dia yakin masyarakat pasti akan patuh.

Apalagi jalan tembus itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk melepaskan kehidupan ekonomi yang lebih mapan dari keterisoliran akses keluar dan masuk dari Pining menuju Lesten dan ke Aceh Tamiang.

Jalan tembus Pining – Lesten – Pulau Tiga merupakan jantung perekonomian baru, bagi masyarakat di tiga wilayah itu untuk membawa hasil bumi mereka keluar dari Pining dan Lesten ke wilayah Aceh Tamiang dan Sumatera Utara. Sebab jalur itu lintasan terdekat diwilayah timur Aceh.

Mudah Menjual Komoditi
Secara umum, Jembatan dan Akses yang baik akan meningkatkan income perkavita penduduk suatu wilayah secara cepat. Sebab sentra produksi penghasil komoditi setempat dapat dengan mudah diangkut keluar untuk dijual.

Lalu membuka wilayah – wilayah sentra produksi baru yang dahulunya merupakan wilayah terisolir. Agaknya kalimat diatas menggambarkan kondisi, Kasmin 60 tahun, warga Kampung Lesten petani jagung yang sesaat lagi akan panen.

Dia membuka ladangnya kembali saat jembatan Baylle dibangun dan dirsmikan Plt Gubernur Aceh beberapa waktu lalu. Sebelumnya Kasmin membuka ladang jagung hanya 2 rante, tapi setelah ada akses, dia membuka kebun jagung seluas tiga hektar.

Sesaat lagi kebun jagung milik Kasmin sudah dapat dipanen, kata dia, pasar tujuannya adalah Aceh Tamiang, sebab sudah bisa ditembus meski masih memakai sepeda motor.

“Saya sangat berterima kasih kepada TNI yang sudah membuka jalan tembus Aceh Tamiang – Lesten melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), sebab pasar terdekat menjual hasil bumi kami adalah Aceh Tamiang,” katanya.

Dia sangat memohon kepada pihak – pihak yang mengkritisi jalan tersebut agar melihat kepentingan masyarakat secara luas dari berbagai aspek.

Menurut Kasmin, jalan tembus tersebut sudah terlambat dibangun, jika dari dahulu, Lesten tidak lagi terisolir dan menjadi daerah maju dan berkembang dengan andalan hasil buminya, Jagung, Sere Wangi, Karet dan Coklat. “Bantulah kami pak, kami ingin maju dan berkembang layaknya daerah lain,” pungkasnya kepada penulis.

Pining – Lesten – Pulau Tiga
Perjuangan warga Lesten dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tak hanya sampai seperti sepenggal tulisan diatas. Asa mereka melobi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menembuskan jalan terobos sepanjang 62 kilometer dari Blangkeren, ibukota Gayo Lues ke Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu diamini pemangku jabatan di Aceh Tamiang.

Dibuktikan, pada Rabu, 17 Juni 2020 lalu Anggota Dewan dari DPRK Aceh Tamiang diundang ke Blangkejeren untuk membicarakan pembangunan jalan tembus dari Kampung Lesten menuju kawasan Blutan sepanjang 8 kilometer arah timur Aceh Tamiang.

Jalan yang membelah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) itu dibangun melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang saat ini sedang dikerjakan.

Lebar pembangunan badan jalan adalah 7 meter dengan panjang 8 ribu meter. Saat ini program TMMD hanya membangun badan jalan, sampai tahap pengerasan dengan batu kerikil.

“Ini merupakan program pengentasan kemiskinan, akibat keterisoliran wilayah tersebut. Dengan pembangunan jalan tersebut diharapkan wilayah Pining – Lesten – Pulau Tiga dapat maju dan berkembang,” jelas ketua DPRK Gayo Lues, H. Ali Husin, SH.

Menurut Ali; Jalan tersebut merupakan akses ekonomi dan membuka wilayah – wilayah yang terisolir agar maju dan berkembang.

Kunjungan Kerja Anggota Dewan Aceh Tamiang Ke Gayo Lues dipimpin langsung oleh Suprianto, ST Ketua DPRK Aceh Tamiang Irwan Effendi, Amd (Ketua komisi III Aceh Tamiang), Rahmad Syafrial, SH (Anggota komisi III). Sarhadi. Desi Amelia,Erawati,is, Juniati, S.Farm, Purwati.

Para Anggota Dewan Aceh Tamiang ke Gayo Lues untuk melihat sistem Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklature perencanaan Pembangunan Dan Keuangan pada DPRK Gayo Lues.

Dipaparannya Ali Husin menjelaskan bahwa; Jalur Gayo Lues -Tamiang merupakan daerah Terdekat menuju ke setral Pasar di Sumatera Utara sebagai Kiblat perdagangan di kawasan Sumatera.

Lewat Jalur tersebut Masyarakat Gayo Lues hanya membutuhkan Waktu empat jam dengan sepeda motor dan enam jam dengan kendaraan roda empat jika dibandingkan lewat Tanah Karo yang mencapai dua belas jam dengan kendaraan roda empat.

Saat ini Gayo Lues sudah membangun Jembatan Bayle Rangka Baja di desa Lesten Sebagai akses menuju ke Tamiang. Jembatan tersebut sudah diresmikan oleh PLT. Gubenur Aceh Nova Iriansyah Tahun 2019 yang Lalu.

Jauh sebelumnya, pemerintah Gayo Lues sudah mengusulkan peningkatan jalan tersebut hingga mencapai perbatasan antara Gayo Lues dengan Aceh Tamiang, berjarak 7 kilometer. Begitu juga DPRK Aceh Tamiang mengusulkan peningkatan jalan dari arah Pulo Tiga menuju Kampung Lesten.

Harapan anggota DPRK Gayo Lues Abdul Karim Kemala Derna menyebutkan, jalan tersebut sangat di harapkan bagi Masyarakat Gayo Lues sebagai akses ekonomi dan juga sebagai akses pembukaan jalur jalur yang selama ini terisolit, antara daerah serumpun.

Apalagi dengan dibukanya jalan penghubung tersebut sangat menguntungkan bagi kedua daerah. Baik dalam penigkatan ekonomi juga silatuhrahmi antar dua daerah, Apalagi suku Gayo juga mendiami wilayah – wilayah yang ada di Tamiang seperti di kecamatan Tamiang Hulu.

Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto, ST. akan mengusulkan pada Pembanguanan jalan Tol Provinsi Pemerintah Aceh – Sumatera Utara, Pintu Gerbangnya di Pulo Tiga agar mempermudah akses dari Gayo Lues menuju Provinsi Sumatera Utara via Aceh Tamiang.

Begitu juga harapan Supriyanto, kepada Pemerintah Gayo Lues agar mengusulkan dua pintu masuk tol di dekat kota Tamiang dan Pulo Tiga. Dengan dua Pemerintahan yang mengusulkan akan menjadi bahan pertimbangan.

Anggota DPRK Komisi III Sahardi menanggapai harapan DPRK Gayo Lues terhadap peningkatan jalan Gayo Lues – Aceh Tamiang. Dia sudah menyebutkan berkali – kali untuk mengusulkan peningakatan jalan Aceh Tamiang -Gayo Lues, tetapi baru dua kali terealisasi melalui TMMD. Dia berharap untuk kedepannya bisa sama sama memperjuangkan peningkatan jalan Gayo Lues – Tamiang melalaui APBA Aceh.

Sekilas Profile Gayo Lues
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues merupakan satu kabupaten baru dalam wilayah Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2002 sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara. Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak di antara Garis Lintang 03°40′-04°17′ LU dan Garis Bujur 96°43′-97°55′ BT, dengan luas wilayah 5.719,58 km² atau 571.958,00 Ha.

Batas administrstif Kabupaten Gayo Lues meliputi: Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Tengah, Nagan Raya dan Aceh Timur; Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya; Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan; Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat (Sumatera Utara).

Secara Administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri atas 11 Kecamatan, 25 Kemukiman dan 144 gampong (desa), dengan jumlah penduduk saat ini diperkirakan mencapai 80.000 jiwa.

Kabupaten Gayo Lues yang sering di juluki dengan “Negeri Seribu Bukit” terletak di ujung Dataran Tinggi Gayo, memang terkesan terisolir di bidang transportasi, namum apabila dilakukan pembangunan jalan tembus yang memadai, tentunya akan dapat memberikan pengaruh positif dan efek ganda terhadap percepatan pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya (polekososbud) bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Negeri Seribu Bukit, merupakan kabupaten baru yang tergolong berumur muda, baru seumur jagung. Baru satu periode kepemimpinan Bupati defenitif dari sejak dibentuknya Kabupaten Gayo lues selama 5 Tahun yaitu periode 2007-2012. Namun walaupun masih merupakan kabupaten baru, Negeri Seribu Bukit ini dari waktu ke waktu, terus berbenah diri dengan berbagai program, antara lain program pembangunan sarana dan prasarana Jalan, irigasi, jaringan listrik, air bersih, komunikasi dan informasi.

Satu program andalan di antaranya adalah Program Gerakan Masyarakat Petani Sejahtera (Gemasih) yang merupakan program masyarakat tani dalam arti sangat luas, yaitu meliputi program-program pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perternakan.

Penetapan Program Gemasih tentunya sangat beralasan, karena di dukung oleh kawasan produktif di antaranya, persawahan 14.222 hektare, lahan kering 3.098 hektare, holtikultura 9.251 hektare, perkebunan 28.131 hektare, peternakan 2.335 hektare, hutan tanaman industri 10.129 hektare, dan kawasan produktif hutan produksi terbatas 20.350 hektare.

Potensi daerah
Komoditi potensial dari Gayo Lues yang memiliki prospek pengembangan ke depan adalah kopi, kakau, karet, kemiri, kelapa sawit, padi, jagung, sere wangi, ikan air tawar dan hasil ternak seperti kambing, sapi, kerbau dan kuda. Sebagai daerah yang memiliki potensi produksi yang besar tentunya membutuhkan akses pasar, jaringan pasar yang luas serta jaminan pemasaran.

Stigma pasar adalah ada pasar pasti akan ada produksi untuk memenuhi atau mengisi kebutuhan pasar, namun ada produksi belum tentu ada pasar yang dapat menampung seluruh hasil produksi. Oleh karenanya jaminan pasar sangat dibutuhkan bagi masyarakat produsen.

Satu solusinya adalah membuka akses keterisoliran transportasi dengan membangun jalan tembus yang memadai ke perbatasan Kabupaten tetangga yang saling menguntungkan. Dengan harapan tidak saja dapat memperlancar arus transportasi dan arus mobilisasi orang, akan tetapi juga akan memperlancar arus barang dan jasa serta yang lebih prospek lagi adalah dapat menarik minat investor atau para pemilik modal untuk berinvestasi di semua bidang usaha.

Kegiatan pemasaran tidak cukup hanya ada jalur distribusi antara produsen dan konsumen, seperti adanya distributor, agen, pedagang pengumpul, makelar dan lain-lain. Namun tidak kalah pentingnya juga harus ada tersedianya jalur atau sarana transportasi yang memadai sebagai sarana mempermudah, mempercepat dan memperpendek jarak tempuh dan menjaga ketepatan waktu sehingga ada jaminan hasil produksi segera sampai ke pasar, pada gilirannya secara ekonomis nilai jual hasil produksi juga akan dapat bersaing di pasaran.

Jalan tembus
Gayo Lues memiliki 5 penjuru akses jalan perbatasan kabupaten tetangga, yaitu: Kabupaten Aceh Tengah (Takengon), berjarak ± 156 km, kondisi jalan baik; Kabupaten Aceh Timur (Peureulak), berjarak ± 170 km, kondisi jalan tidak baik; Kabupaten Aceh Tenggara (Kutacane), berjarak ±104 km, kondisi jalan baik; Kabupaten Aceh Barat Daya (Simpang Babahrot), berjarak ±120 km, kondisi jalan belum baik, dan; Kabupaten Aceh Tamiang (Simpang Seumadam), berjarak ± 120 km, kondisi jalan tidak baik.

Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues selama ini dalam memenuhi kebutuhan maupun memasarkan hasil produksinya sebagian besar sangat tergantung dengan Medan (Sumut). Sementara jalan akses satu-satunya yang terdekat dengan Medan ialah melalui Kabupaten Aceh Tenggara, dengan waktu tempuh ±11 sampai 12 jam.

Oleh sebab itu sangat-sangat beralasan apabila Kabupaten Gayo Lues dimasukkan ke dalam program Pemerintah Aceh berupa pengembangan sarana dan prasarana jalan wilayah tengah. Antara lain berupa pembangunan tembus Kabupaten Gayo Lues ke Kabupaten Aceh Tamiang yang hanya berjarak atau panjang ruas jalan ±120 km yaitu Blangkejeren sampai dengan Simpang Seumadam-Kualasimpang.

Sudah barang tentu tidak ada pilihan lain, akses terdekat Kabupaten Gayo Lues ke Medan adalah melalui jalan tembus ke Kabupaten Tamiang, sebab apabila pembangunan jalan tembus tersebut terlaksana maka waktu tempuh dari Blangkejeren ke Medan diperkirakan hanya kurang dari 7 jam perjalanan, fantastis.

Tak lagi terisolir
Dengan jalan tembus yang memadai, transportasi lancar, jarak tempuh lebih dekat, waktu tempuh lebih singkat serta biaya transportasi lebih ekonomis. Apalagi jika dikaitkan antara dibukanya akses jalan dengan pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan lahan yang sangat prospek untuk usaha-usaha perkebunan yang berkapasitas besar, tentunya usaha-usaha yang ramah lingkungan.

Program pembangunan jalan tembus telah menjadikan Kabupaten Gayo Lues sebagai daerah terbuka dan tak lagi terisolir. Karena itu, jika semua jaringan jalan tembus bagus, geliat pembangunan Kabupaten Gayo Lues ke depan akan semakin bagus pula. Semoga!.

Ini Pernyataan Wabup dan PUPR Gayo Lues
Direncanakan Jalan Pining – Tamiang akan dibuat seperti jalan tol. Terkait pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed, dimana Uni Emirat Arab berinvestasi ke ibu kota baru dan Aceh termasuk dataran tinggi Gayo.

Dalam mewujudkan jalan tol Pining – Lesten – Pulo Tiga Tamiang, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan mengambil kesempatan bantuan Uni Emirat Arab yang akan menggelontorkan dana ke Aceh sebesar 314,9 triliun.

Untuk mewujudkan jalan Pining – Pulo Tiga Tamiang disampaikan wakil Bupati Gayo Lues H. Said Sani pada Musrenbang Kecamatan Pining, dikatakan; Jalan Pining – Lesten – Pulau Tiga Tamiang merupakan akses ekonomi yang dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat Gayo Lues. Dengan pembangunan jalan tersebut dapat mempersingkat waktu Gayo Lues Medan.

Terkait dengan Jalan Lesten Pulo Tiga atau Gayo Lues Tamiang Kadis PU PR Gayo Lues Mansyurudin, ST. Sudah melakukan koordinasi dengan Aceh Tamiang dan pihak yang menyanggupi perbaikan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan. (Syawaluddin)

banner 700250

banner 700250