banner 700250

AMPB Ingatkan Bupati Bireuen

oleh -108 views

banner 700250

banner 700250

Bireuen (AD) – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bireuen (AMPB) kembali mempertanyakan dan mengingatkan terkait janji-janji Bupati Bireuen yang telah tertuang dalam kesepakatan bersama diruang Pendopo dengan AMPB, (19/6) lalu, kata Syibran Malasi koordinator Lapangan AMPB pada media, Selasa 30 Juni 2020.

AMPB lanjut Syibran mempertanyakan sejauh mana komitmen kesepakatan tersebut yang sudah terbangun hingga berjalan sebagaimana mestinya untuk ditindaklanjuti secara objektif dan realistis sesuai harapan publik Bireuen.

banner 700250

Dirinya menambahkan kesepakatan tersebut bupati Bireuen Dr H Muzakkar A.Gani, SH, M.Si telah sepakat dan berjanji dalam ruang dengan forum Audiensi bersama teman teman AMPB salah satunya akan membuat konferensi Pers tentang penggunaan Anggaran Covid-19 di Minggu ke 4 bulan Juni.

Maka pihaknya dari AMPB kembali mempertanyakan kepada Bupati kapan janji itu akan di tunaikan ataupun di realisasikan seutuhnya?, tanya Syibran.

“Jangan sampai masalah 4 tuntutan point pihaknya pada waktu itu, cuma sebatas janji menjadi janji manis diatas kertas semata dengan tujuan memberikan suatu harapan palsu hanya untuk menenangkan masyarakat dan Mahasiswa saat menyoroti atas masalah yang belum tuntas dilakukan oleh Pemkab Bireuen saat ini,” ujarnya Syibran Malasi.

Lanjutnya, Bupati jangan sibuk ngurusin hal-hal yang kurang penting (Urgent) sesuai aspirasi dan kebutuhan rakyat, sehingga permasalahan yang sifatnya penting seperti ini jadi terbengkalai atau menumpuk menjadi problem yang besar kedepannya, sambil mengingatkan kinerja Pemkab Bireuen.

Sementara itu salah satu Aktivis Bireuen Iskandar atau sering disebut Tuih Al-Khair, ia secara tegas mendesak Bupati Bireuen supaya segera melakukan Konfrensi Pers terhadap keterbukaan informasi publik untuk segera melakukan publikasi pengguna anggaran Covid-19 yang telah disalurkan ke masyarakat baik berbentuk Bantuan sembako atau penggunan lainnya.

“Kepada sektor sektor mana saja sudah digunakan untuk berbelanja menyangkut dengan penanganan anggaran Covid-19, pasca memasuki era New Normal selaku kabupaten Bireuen salah satu daerah zona Hijau yang dananya bersumber dari APBK Bireuen T/A 2020,” ujarnya Tu Ih.

Pihaknya juga meminta kepada Bupati Bireuen untuk segera menindak lanjuti janji-janji yang telah disepakati pada pertemuan beberapa minggu kemarin, apalagi Bupati pernah mengatakan bahwa setelah melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihak DPRK Bireuen pada waktu itu di depan forum AMPB bahwa akan segera menyelesaikan 4 tuntuntan dan segera direalisasikan.

Selanjutnya, Tuih menyebutkan, kalau dalam beberapa hari ini Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A.Gani SH, M.Si belum juga menanggapi atas janji-janji tersebut, maka jangan salahkan kami dari AMPB akan kembali turun ke jalan melakukan demontrasi untuk menuntut atas beberapa point aspirasi kami sebelumnya yang sudah kita sepakati bersama pada saat itu dalam ruang audensi.

“Kalau dalam waktu dekat ini Bupati Bireuen belum mengambil langkah dan itikad baiknya dalam respon atas tuntutan AMPB, agar bisa mempublikasikan seluruh pengguna anggaran Covid-19 tahap pertama, tentu AMPB akan kembali melakukan demo besar-besar didepan kantor Bupati Bireuen dalam waktu dekat ini,” Kecam aktivis Bireuen ini.

Lanjutnya, Pemerintah harus ingat bahwa apa yang kami minta dan desak atas persoalan tersebut, itu jelas bukan untuk kepentingan sejengkal perut kami, akan tetapi semua kita perjuangkan dalam mendorong permasalahan tersebut bisa dituntaskan sesegera mungkin, agar publik dan masyarakat Bireuen bisa mengetahui terhadap pengguna anggaran Covid-19, apalagi anggaran tersebut diambil dari anggaran APBK Murni Bireuen.

“Apa yang kami suarakan, itu bukanlah untuk kepentingan kelompok, akan tetapi kita perjuangkan untuk kemasalahatan masyarakat umum, secara bersama agar masyarakat Bireuen mengetahui terhadap pengguna anggaran Covid-19 yang telah disalurkan tahap pertama kemaren,” ujarnya lagi.

Maka kita mengingatakan Pemkab Bireuen langkah langkah itu perlu diambil oleh bupati Bireuen agar setiap penggunaan dan pengelolaan anggaran APBK Bireuen bisa transparan dan keterbukaan dan dapat dipertanggunggjawab didepan publik, apalagi Bireuen ini adalah milik kita bersama, bukan milik kelompok penguasa seorang Bupati. Tegas Tuih Alkhair.

Tuih juga kembali mempertanyakan sisa bantuan sembako yang masih sisa stoknya digudang Dinsos Bireuen, apakah sudah benar benar disalurkan kepada Kelompok Penerima Manfaat atau jangan jangan masih menumpuk dan belum disalaurkan, kok publik tidak tau keterbukaan informasinya atas kinerja SKPK Lingkup Pemkab Bireuen.

Kalau memang belum disalurkan maka kami minta untuk segera disalurkan ke masyarakat yang berhak menerima nya agar bantuan tersebut tepat sasaran, sehingga mencerminkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat Bireuen yang benar benar berhak menerimanya, supaya tidak mubazir dan kadarluarsa bila kelamaan disimpan di Gudang Dinsos Bireuen, tutup Tuih Alkhair Alumnis Yayasan SPMA Aceh ini. (Iqbal).