banner 700250

Bupati Diingatkan Dalam Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

oleh -232 views

banner 700250

banner 700250

Bireuen (AD) – Fraksi Juang Bersama yang tampil terakhir Pemandangan Umum DPRK Bireuen terhadap dua rancangan Qanun prioritas tahun 2010 di Gedung dewan setempat, Senin (22/6) mengingatkan Bupati Bireuen untuk lebih hati-hati dan cermat dalam hal perbelanjaan anggaran refokusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

Penanggap, Usman dari Fraksi Juang Bersama yang diketuai Zulfikar, SE dengan lugas mengatakan, agar lebih cermat dan hati-hati dalam penangan pandemi Covid- 19, agar jangan sampai terjadi pemborosan anggaran, mengingat Kabupaten Bireuen masih berstatus zona hijau. Begitu juga, terhadap perbelanjaannya, untuk tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

banner 700250

Fraksi Juang bersama juga minta penjelasan menyangku realisasi anggaran yang sudah di refusing untuk penangan pandemi Covid- 19, baik di dinkes, BLUD dr Fauziah, BPBD maupun dinas sosial, begitu juga tindak lanjut RS Regional dr Fauziah Bireuen.

Pihaknya juga minta penjelasan tindak lanjut terhadap IMB yang terletak di tanah PJKA. Tidak hanya itu di akhir pemandangan umumnya, Fraksi Juang Bersama juga memberikan beberapa catatan, masukan dan saran terhadap permasalahan lainnya.

Menyangkut dengan rancangan qanun Kabupaten Bireuen tentang penyertaan modal pemerintah setempat pada PT Bank Aceh Syariah dan ranqanun tentang perubahan kedua atas qanun no 8 tahun 2008 tantang pendirian PT Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Kota Juang.
“Kami, Fraksi juang bersana sangat mendukung Ranqanun ini terwujut menjadi Qanun Kabupaten Bireuen,” ucap Usman.

Usman juga menyampaikan tentang konsideran atau judul, landasan hukum, ketentuan umum, materi pokok yang diatur seperti penyertaan modal pemkab Bireuen dalam bentuk kepemilikan saham pada PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2010 s/d 2022 ditetapkan maksimal sebesar Rp 25 Milyar rupiah yang dialokasikan minimal 50 persen dari deviden yang diterima atas lanba bank pada tahun sebelumnya dalam bentuk uang tunai berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Sebelumnya, Fraksi PKS, PPP, dan PAN yang diketui, Zulfahmi, ST, MT melalui penanggapnya, Suriya Yunus antar lain meminta kepada Bupati Bireuen menpedomani surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 dan menjadikan sebagai rujukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2019.

Fraksi PPP, PKS, dan PAN juga memberi pendapat, saran maupun pertanyaan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun anggran 2019, seperti Pemkab Bireuen harus mengambil sikap pro aktif mengawal pembangunan Irigasi Aneuk Gajah Reut, Alue Geurutut dan Mon Sike Pulot dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga dapat meminimalisir kejadian di Lapangan.

Fraksi tersebut juga meminta pembangunan jalan maupun peningkatan jalan di sejumlah kecamatan, seperti di Kecamatan Gandapura, Juli , Kutablang, Peusangan, dan Peudada.

Sayangnya, kata seorang warga Kecamatan Jeumpa, para anggota dewan dari Dapil Juli-Jeumpa tidak pernah terpikirkan atau diduga ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembiaran terhadap kerusakan jalan yang menghubungkan Kuta Meuligoe, Paloh Panyang sampai Seunebooek Lhong, Kecamatan Jeumpa yang bahkan jalan itu tebus kepersipangan Pinto Anggen, Gampong Cot Meugoe, Kecamatan Jeumpa yang kondisi saat ini rusak parah, dan susah dilintasi kalau hujan lebat yang airnya memenuhi ruas jalan.

Padahal lanjutnya, ada sejumlah anggota dewan dari dapil Juli-Jeumpa di DPRK Bireuen, terutama dari dapil mereka tidak terpikirkan untuk mengusul jalan aspal untuk melancarkan hubungan para petani setempat.” Warga desa di Kawasan itu tentunya sangat kecewa, walau sebenarnya sudah di bahas dalam Musrembang, tapi namanya juga “musyawarah mengambang” yang hanya cukup dibahas saja, tapi selalu gagal dalam realisasinya,” sebutnya.

Sementara Fraksi lainnya, Fraksi PA melalui penanggapnya, Aida Fitria juga menyebutkan tentang aturan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengubah anggaran dalam penangan Covid- 19. Tidak berlebihan akibat adanya undang-undang yang darurat tersebut, memberikan kewenangan penuh kepada eksekuitif untuk mengubah anggaran tanpa melibatkan legislatif. Namun, Undang-undang tersebut mewajibkan eksekutif melaporkan hasil perubahan kepada pihak legislatif.

Fraksi PA yang diketuai , M Nasir dengan Sekretaris Yufaidir, SE juga menyebutkan banyak sekali program kemiskinan di Kabupaten Bireuen yang disepakti dalam APBK 2020, menjadi hilang. Pihaknya, kata penaggap, meminta Bupati Bireuen untuk melaporkan ke DPRK proses perubahan tersebut, agar anggota dewan bisa mempertanggungjawabkan kepada rakyat yang diwakilinya.

Fraksi Golkar yang Fraksi diketuai, Fajri Fauzan lewat penanggapnya, Rosmani yang antara lain mempertanyakan menyangkut sikap Bupati Bireuen menyangkut isu yang saat ini sedang hangat yaitu kesemrautan wajah kota Bireuen, diantaranya pendirian kios-kios liar, juga tentang perlunya ditinjau ulang space perparkiran kembali kolom (POT), penghijauan di depan pendopo dan seterusnya dianggap kurang perlu.

Dalam Pemandangan umum itu, dipimpin Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar yang juga dihadiri Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani, SH, M.Si, serta dihadiri pula, Sekda Bireuen, Ir Zulkifli, SP, Unsur Forkopimda Bireuen, Sekwan Bireuen, Said Abdurahman, S.Sos para Kadis/badan/lembaga dalam Kabupaten Bireuen, serta para camat.(Maimun Mirdaz).

banner 700250