banner 700250

Stiker BLT DD Rendahkan Martabat Orang Miskin

oleh -218 views

banner 700250

banner 700250

LANGSA (AD) – Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat (DPW LSM) TOPAN- AD propinsi Aceh, meminta kepada para geuchik (Kepala Desa) dalam wilayah Pemerintah Kota Langsa untuk tidak memasang stiker disetiap rumah pemerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan lebel ” Keluarga Miskin”.

Seyogianya, gunakanlah label Keluarga Miskin kepada keluarga yang mengaku miskin. Jika ada orang yang mampu juga meminta BLT-DD itu salah dan melanggar Undang-Undang tentang fakir miskin sebutnya, Selasa, 2 Juni 2020, di Kota Langsa.

banner 700250

Kemiskinan, sebutnya adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Dia menemukan, dalam stiker itu Tim relawan covid-19 gampong dan geuchik (kepala desa) mencantumkan kalimat KPM BLT Dana Desa dengan tulisan ” jika melepas stiker ini dianggap mengundurkan diri sebagai penerima BLT DD” sementara BLT-DD di berikan kepada keluarga miskin yang hilang penghasilan akibat covid-19 dari bulan April s/d September 2020, dan didalam surat menteri tidak diperintahkan pasangkan stiker keluarga miskin, ini akal-akalan geuchik untuk merendahkan martabat penerma BLT DD didalam lingkungan warga setempat.

Wakil Sekrtaris DPW LSM TOPAN AD, Sofuan Shuri juga mengatakan didalam surat edaran dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Komemsos nomor 1000/LJS/HM.01/6/2019,diminta mencabut label yang sudah terlanjur diberi stiker keluarga miskin kepada KPM dengan sebutan keluarga miskin kepada semua penerima KPM BLT-DD dalam gampong di Kota Langsa.

Tidak diperbolehkannya penggunaan kata Keluarga Miskin juga merujuk kepada surat Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin No 1902/4/S/HK.05.02105/2019 tertanggal 9 Mei 2019, perihal instruksi pemasangan daftar nama KPM Bantuan Sosial di tempat umum,” jelasnya.

Sofyan Shuri juga mengatakan, Seperti yang disebutkan Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin pada pasal 42 disebutkan “Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” bagi yang memalsukan data dengan mengatakan dirinya miskin.

Dan pada pasal 43 juga disebutkan ‘Setiap orang yang menyalah gunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi para geuchik (kepala desa) yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)’. maka geuchik harus benar-benar selektif, jangan kemudian hari timbul masalah hukum. (Mustafa)