banner 700250

Ribut Tuha Peut Tak Boleh Terima BLT-DD

oleh -563 views

banner 700250

banner 700250

LANGSA (AD) – Ribut masalah Tuha Peuet (Aparatur Desa) Gampong (Desa) Seuneubok Antara, Kecamatan Langsa Timur. Pemerintah Kota Langsa, Aceh. Tidak boleh menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal tersebut disampaikan camat Langsa Timur, Hendri Sunandar, S.STP, MSi pada  atjehdaily.id via selular, Senin, 1 Juni 2020. Dia mengatakan bahwa; dirinya diundang oleh pihak Tuha Peut pada rapat yang dilaksanakan di Kantor Geuchik (Kantor Kepala Desa), minggu malam, 31 Mai 2020.

banner 700250

Pada rapat tersebut juga hadir pihak Babhinkamtipmas serta Dinas Sosial Kota Langsa, Hendri menyampaikan; penerima BLT-DD sudah duatur dalam surat edaran menteri desa No. 11 Tahun 2020.

Ada 3 indikator yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa (Kemendes) tentang orang – orang yang dapat menerima BLT dari Desa. Yaitu : Orang miskin, orang miskin yang tidak mendapatkan PKH, BPNT, BLT Pusat dan BLT daerah.

Serta orang miskin yang sesuai indikatornya dari Kemensos yaitu, mereka yang berpenghasilan dibawa 600 ribu perbulan, Mereka yang memiliki penyakit menahun atau kronis, Mereka yang terdampak adanya pandemi Covid – 19. Seperti kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

”Jadi, Tuha Peut, Imam Gampong dan perangkat gampong atau aparatur gampong tidak masuk di dalam masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), karena pertama, tunjangan dari Tuha Peut sudah 1 juta ke atas sesuai dengan klasternya. Begitu juga perangkat gampong, dimana penghasilan tetapnya (siltap) sudah 2 juta. Selain itu, Tuha Peut dan Imam gampong dan Perangkat gampong tidak terdampak, karena ada atau tidak adanya Covid-19 mereka tetap digaji. Masuk atau tidak masuk kantor, mereka terus digaji setiap bulannya,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat (DPW LSM) TOPAN-AD Propinsi Aceh, Sofyan Shuri, mengatakan, Tuha Peut dan Imam Gampong serta Perangkat gampong harus mengerti dan memahami hal itu. Bahwa BLT-DD tidak boleh diberikan kepada perangkat pemerintah Gampong. Sebab sudah diatur dalam edaran Kemendes. (Mustafa)