banner 700250

Akademisi Pertanyakan Alokasi Dana Penanganan Covid -19 Aceh Besar

oleh -182 views

banner 700250

banner 700250

Banda Aceh (AD)- Penanganan tanggap darurat Covid -19 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar alokasi anggarannya mencapai 48 miliar yang akan dipergunakan untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), Penyediaan obat obatan, Peralatan kesehatan, Dapur umum Covid -19, Santunan dan tunjangan bagi tenaga medis, Penyediaan tempat isolasi untuk 23 Kecamatan di Aceh Besar serta Bantuan Sembako untuk masyarakat pada masa darurat.

Untuk penanganan bencana wabah tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar telah mencairkan anggaran sedikitnya Rp5 miliar lebih dari Rp 48 miliar dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun dalam penggunaannya, Pemkab terkesan sangat tertutup rapat.

banner 700250

“Ini patut dicurigai adanya permainan atau kecurangan. DPRK harus mengawasi dan meminta dokumennya,” ungkap Usman Lamreung, Senin 1 Juni 2020.

Menurut Usman Lamreung, pencairan anggaran sebesar itu, seharusnya transparan dan dapat diakses infonya di Website penanganan Covid -19 Pemkab Aceh Besar biar publik paham tentang penggunaan dana tanggap darurat tersebut, tepat sasaran atau tidak.

Penggunaan dana Covid -19 yang sudah di distribusikan ke masyarakat, ada tahapan-tahapan pencairannya dalam bentuk apa saja. Seharusnya masyarakat tau, apa saja yang sudah di cairkan, biar masyarakat jadi tidak menduga-duga. Karena masyarakat juga bagian dari bentuk trasparansi dari visi pemerintah Mawardi Ali. “Jangan tertutup rapat seperti sekarang ini”.

Beberapa informasi yang kami dapatkan, bahwa Perkecamatan ada di plot anggaran Covid -19 sebesar Rp50 juta yang diperuntukan untuk kebutuhan sewa rumah dinas Camat sebagai ruang isolasi Orang Dalam Pengawasan (ODP). Anggaran yang telah di plotkan tersebut, disalurkan ke 23 Kecamatan dalam wilayah Aceh Besar yang membutuhkan ruang isolasi.

“Pertanyaannya adalah, apakah di wilayah Aceh Besar semua Kecamatan Zona Merah atau terdampak dari wabah Covid -19,” tanya Usman.

Selain itu, ia juga menyinggung tentang pengadaan masker gratis, pencairannya melalui Dinas Tenaga Kerja. Itu perlu penjelasan dari dinas terkait, karena ada informasi yang di duga kuat adanya permainan dalam pengadaan masker bermerk Palang Merah Indonesia (PMI).

“Kenapa ada merek PMI, padahal anggaran yang digunakan adalah dana tanggap darurat Covid -19. Apa karena bapak Bupati Ketua PMI, sehingga maskernya bermerek PMI. Hal ini patut diduga adanya permainan dalam proses tersebut. DPRK harus usut dan awasi ini, apa benar,” pintanya.

“Oleh sebab itu, Usman berharap kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, untuk terbuka dan transparan tentang penggunaan anggaran Covid -19, serta harus diinfokan pada Website Pemkab, agar publik tau dan tidak menduga-duga. Bila ada terjadi penyelewengan, maka patut diusut hingga tuntas,” demikian pungkas Usman Lamreung. (AF/R)