banner 700250

Duh, Anggota DPRK Aceh Besar Rapid Test Habiskan Uang Rakyat

oleh -509 views

banner 700250

banner 700250

Kota Jantho (AD) – Sejumlah Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar menjalani rapid test secara kompak yang dilakukan di Kantor DPRK Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis 28 April 2020.

Diduga semua anggaran rapid test yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada yang terpapar atau tidak Covid-19 tersebut, semuanya ditanggung oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan.

banner 700250

Alat Rapid Test Virus Corona (Covid-19)

Kondisi tersebut memantik kritikan keras dari masyarakat Aceh Besar dan kalangan pengamat kebijakan publik.

“Mereka menganggap, semestinya yang harus menjadi prioritas melakukan rapid test adalah masyarakat yang di lingkungannya ditemukan suspect corona, atau yang ada status ODP maupun PDP. Seharusnya masyarakat yang baru mudik dari daerah zona merah corona,” kata ketua LP-KPK Aceh Besar Ibnu Khatab.

Ketua LP-KPK Aceh Besar, menilai, anggota dewan perwakilan rakyat Aceh Besar semestinya lebih peka tidak membebankan biaya rapid test kepada negara.

Menurut Ibnu, rapid test corona virus disease Covid-19 diprioritaskan bagi pasien dalam  pantauan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP) oleh tenaga medis bagian kesehatan aceh besar yang mempunyai kontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif Covid-19.

Apalagi kondisi saat ini semua anggaran SKPD dipotong sampai dengan dana desa terpangkas atas instruksi Bupati Aceh Besar untuk penanganan tanggap lawan covid19 di Aceh Besar dan sejumlah dana rakyat Rp 48 Milyar lebih itu.

dikemanakan dan RAB apa saja, ujar Ibnu.

Yang semestinya lanjutnya, wakil rakyat harus malu donk dan tau diri. Sebagai wakil rakyat kok harus ikut rapid test duluan dengan uang rakyat.

Sementara itu, kepala Dinkes Aceh Besar, Anita kepada media ini menanggapi stement ketua LP-KPK itu pikir tidak benar, karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan untuk penanganan Covid-19, berbagai upaya salah satu pemeriksaan rapid test bagi masyarakat dengan status OTG, ODP, PDP dan seluruh masyarakat yang beresiko Covid-19.

“Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Besar melalui Dinas kesehatan dikarenakan anggota DPRK Aceh Besar yang selalu berhubungan masyarakat untuk kepentingan rakyat, Jadi perlu pengawasan untuk mencegah terjadinya Covid-19,” jelas Anita.(DW).