Bireuen (AD) – Ketua Pengurus Yayasan Dewan Pimpinan Pusat Analisis Kajian Dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR Aceh) M Iqbal,S.Sos (17/5) menyikapi sorotan publik yang sangat luas terhadap kinerja Dinas Sosial Bireuen yang sangat kacau balau dan brobrok dalam menyederhanakan birokrasi dalam pemerintahan Bireuen.
Sorotan tersebut lanjut Iqbal terkait penyaluran bantuan Sembako kepada masyarakat secara tepat dan cepat serta transparan bagi warga yang berdampak sosial dan ekonomi. Pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan penanggulangan terhadap penyakit wabah Covid-19 secara sinergi perlu dilakukan Pemerintah Daerah di Aceh, Bireuen khususnya.
Ketua PAKAR Aceh M Iqbal sangat mendukung, bila Plt Bupati Bireuen agar bisa segera melakukan pencopotan jabatan Kepala Dinas Sosial Bireuen, dalam membenahi birokrasi yang berbelit belit yang berdampak menghambat kinerja Pemerintah Daerah Bireuen terkait program pembangunan yang pro rakyat telah mengundang sorotan publik yang sangat luas di Bireuen.
Pemda Bireuen dibawah kendali Plt Bupati saat menepatkan para SKPK/SKPD dilingkup Pemkab Bireuen kedepannya harus dilakukan lelang jabatan dalam menguji tes kapatutan kelayakan dan kemampuan (Ledership). Pinta Iqbal.
Tambah Iqbal, setiap kepala SKPK /SKPD yang diberikan jabatan oleh pimpinan tertinggi yang ada di kabupaten tersebut harus bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan mampu membangun komunikasi yang beretika dengan menghormati kewenangan masing masing antara tupoksi lembaga Eksekutif dan Legislatif.
Dirinya meminta kepada Eksekutif dan Legislatif bisa sinergis dan harmonis melaksanakan tugas mandat rakyat berdasarkan ketentuan hukum yang ada, bukan dengan menampakan sikap pribadi egois, melalui bahasa yang kotor (Iem kah), “Berita tersebut sempat viral terekpose menjadi perbincangan masyarakat di Medsos, pernah dilansir oleh salah satu media online beberapa waktu yang lalu.” Ujarnya Iqbal
Padahal kalimat tersebut tambah Iqbal, bila dikaji tentu tidak wajar dikeluarkan oleh seorang kepala Dinsos dalam gedung DPRK Bireuen sepekan yang lalu, disaat pembahasan Realokasi Dana APBK 2020 untuk dana tanggap Covid-19 Bansos Sembako Hibah yang sempat tegang.
Sehingga kedepan harap PAKAR Aceh ini, loyalitas dan etos serta prestasi kerja para SKPD Pemkab Bireuen bisa dipertahankan, namun bila ada dinas terkait yang kinerjanya buruk dan menjadi sorotan masyarakat Bireuen.
Tentu harapan publik untuk dijadikan tolak ukur pertimbangan agar bisa dilakukan Evaluasi menyeluruh posisi jabatannya kadis Dinsos oleh Pelaksana Tugas Bupati Bireuen, supaya tidak berimbas dan mencoreng nama baik Pemkab Bireuen. Disaat ada oknum dinas terkait kerjanya sangat jelek pada jajaran eksekutif Bireuen yang berapor merah, bila terus dipertahankan tentu berdampak terhadap kinerja kepemimpinan Plt Bupati dalam melayani masyarakat untuk membangun Bireuen kearah yang lebih baik tidak terhambat oleh kinerja oknum Dinas.
Kita khawatir, bila Plt Bupati Bireuen tidak segera membersihkan dan membenahinya atas boruk kinerja para kepala dinas dalam membuat kebijakan yang langsung tersentuh masyarakat banyak. Namun bila disebabkan oleh faktor prilaku oknum kadis tertentu, tentu yang malu yang berimbas kepada Plt Bupati Bireuen.
Sehingga kesannya masyarakat menilai, Plt Bupati tidak cermat dan selektif dalam mengambil langkah langkah tindakan tegas kepada bawahanya untuk diberhentikan jabatan kadis tersebut, sebelum menimbulkan masalah baru yang sangat fatal muncul kembali dipermukaan publik Bireuen, pungkasnya M Iqbal,S.Sos. (Rls).