banner 700250

Fachrul Razi : Pemerintah Harus Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Penyaluran Bantuan Covid – 19

oleh -198 views

banner 700250

banner 700250

Jakarta (AD) – Senator Fachrul Razi MIP juga Pimpinan Komite I DPD RI membidangi Hukum, Politik, dan Pemerintahan kepada media, Jum’at (15/4) menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran bantuan sembako dari dampak sosial pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan Covid-19 terhadap masyarakat di daerahnya seluruh Indonesia, khususnya Aceh dan Bireuen.

Fachrul Razi menilai, apabila pemerintah kabupaten Bireuen terkesan carut marut penyaluran bantuan di Bireuen, Pemkab bisa terkena pelanggaran hukum. Menurutnya Kabupaten Bireuen terdapat 120 ribu jiwa lebih warga tergolong dalam kriteria dibawah kemiskinan yang tersebar di 17 kecamatan dari seluruh Bireuen.

banner 700250

Pemkab Bireuen dibawah kendali Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bireuen seharusnya perlu bergerak lebih cepat dan tepat untuk mendistribusikan bahan pokok bantuan pangan dari dampak virus corona atau Covid-19 kepada Masyarakat di 609 Gampong (Desa).

Padahal dengan adanya bantuan bansos stok sembako penanggulangan Covid-19 dari Pemerintah Aceh, publik Bireuen menduga batuan tersebut seperti ditimbun digudang Dinas Sosial Bireuen, tentu bila benar faktanya demikian, jelas ini dapat dikategorikan suatu pelanggaran hukum bagi pemkab Bireuen maupun oknum birokrat yang bertanggung jawab mengelola dana Hibah untuk penanganan dampak sosial dari Covid-19. Terang Fachrul Razi

Tambahnya, bansos merupakan milik masyarakat, tentu wajib segera disalurkan tanpa terlalu lama dibiarkan ataupun ditimbun dalam gudang yang terlalu tanpa disalurkan dengan cara yang berbelit belit saat Verifikasi penerima manfaat.

Menurut data yang diterima Fachrul Razi dan laporan dari masyarakat setempat, Pemkab Bireuen saat ini juga belum memiliki rincian dana yang tidak jelas dalam penanganan Covid-19 untuk disampaikan kepada publik secar transparan yang objektif dan akuntambel.

Padahal lanjutnya, penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen sebelumnya telah menganggarkan dana APBK Rp 36 miliar lebih, bahkan Pemerintah Bireuen masih belum memiliki perincian yang jelas, dinas dinas SKPK mana saja yang mengelola Dana Covid dan untuk apa saja akan dibelanjakan, tentu ini harus dibuka kepada publik, agar masyarakat tidak krisis kepercayaan kepada Pemkab Bireuen, akibat brobrok kinerja Dinsos dibawah kendali Plt Bupati Bireuen.

“Jika rincian anggaran bantuan itu belum jelas datanya dan sektor apa saja digunakan, namun ditambah dengan adanya indikasi penimbunan bantuan bahan pokok serta adanya pencoretan nama warga atau pembatalan nama warga sebagai penerima bantuan, ini menunjukkan Pemerintah Bireuen tidak memiliki data yang valid. Bahkan Dinas Sosial mencoret warga yang dianggap berkemampuan dari daftar penerima bantuan sembako dampak covid-19, sehingg ini menunjukkan carut marut data dan amburadul pola perencanaan penanganannya, seperti tidak mampu memenej dan merealisasi tepat waktu sesuai tupoksi dan kewenangan pendistribusian sembako sangat lamban kinerja Dinsos Bireuen dalam hal penanganan tanggap darurat bencana covid-19 di Aceh, ” jelasnya.

Menurut Fachrul Razi, Polisi selaku penegak hukim dapat memproses secara hukum atas ulah oknum birokrat yang dengan sengaja dan membiarkan melakukan penimbunan bantuan hak rakyat digudang Dinsos Bireuen.

Padahal tambah Fachrul Razi, secara etika, oknum birokrat harus diproses hukum diberikan sanksi tegas dan terukur oleh pimpinan daerah Bireuen untuk segera di Non Job kan, tidak cukup dengan sanksi administrasi saja atau teguran biasa karena sangat tidak manusiawi bila ditengah musibah covid-19 , mereka para Kadis SKPK Lingkup Pemkab Bireuen ada yang coba coba bermain terhadap kebutuhan bantuan bahan pokok oleh rakyat yang sangat urgen dan sensitif bila di gudangkan terus menerus tanpa ada suau keterbukaan informasi publik.

Fachrul Razi mengingatkan dalam hal ini adanya dasar hukum dan maklumat dari Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Secara garis besar, polisi dan penegak hukum bertugas dan berwenang mencegah dan menindak tegas bila praktek indikasi terjadinya penimbun bahan pokok milik masyarakat. Kapolri juga meminta masyarakat dan oknum pemerintah yang coba menimbun bahan pokok. Mereka akan dijerat Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Ancaman hukumnya adalah satu tahun empat bulan penjara, bagi setiap orang coba melawan hukum dari kebijakan Pemerintah untuk bisa mematuhinya.

Hukuman pidana bagi masyarakat maupun korporasi, bila dengan sengaja menimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat selama penanganan pandemi Covid-19. Hal itu tertuang pada surat telegram bernomor Kapolri ST/1099/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 4 April 2020. Bagi setiap mereka yang memainkan harga atau menimbun bahan pokok bisa disangkakan dengan jeratan ancaman Pasal 29 dan Pasal 107, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU lain yang terkait.

Sementara, oknum yang menghambat jalur distribusi pangan bisa dijerat akan dikenakan akan Pasal 107 huruf f UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Masyarakat aja kalau melakukan penimbunan berat mendapat hukuman, apalagi kalau tindakan penimbunan dengan sengaja dilakukan oleh oknum aparat dari ASN pemerintah,” tutup Fachrul Razi. (Rls/Iqbal).