banner 700250

Lamban Salurkan Bansos, H Sudirman Kesal Atas Sikap Dinsos Bireuen

oleh -179 views

banner 700250

banner 700250

Jakarta (AD) – H Sudirman alias Haji Uma anggota komite IV DPD RI, Selasa (12/5) meminta kepada Pemerintah Daerah di Aceh dan Bireuen bisa lebih cepat dan tepat bergerak dalam membagikan penyaluran bantuan bahan pokok bagi masyarakat terdampak pandemi covid – 19.

Hal tersebut disampaikan senator asal Aceh ini menyikapi berita yang beredar di media lokal dari PAKAR Aceh terkait bantuan sosial Pemerintah Aceh yang masih tertimbun di gudang Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bireuen dan belum dibagikan kepada masyarakat.

banner 700250

Dia meminta agar pemerintah daerah Bireuen segera menyalurkannya bantuan tersebut kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Mengingat kondisi masyarakat yang serba kesulitan sumber ekonominya saat ini. Apalagi ini bulan Suci Ramadhan, sedangkan waktunya tidak lama lagi akan tiba lebaran Idul Fitri 2020 M / 1441 H tentu bantuan dari Pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Haji Uma juga mengaku kesal dan kecewa atas lambannya gerak pemerintah daerah di Aceh, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dalam menyalurkan bantuan sosial tersebut masih menyimpan bahan pokok yang diperuntuhkan untuk masyarakat dengan alasan lambat didistribusi tidak valid data dan masih dalam tahap verifikasi.

Padahal disisi lain masyarakat tentu sangat membutuhkannya sigap dan kepekaan pihak Pemda Bireuen, melalui dinas terkait terlepas adanya proses validasi data, maupun tahapan verifikasinya yang sangat lamban, namun hal itu kurang tepat dijadikan sebagai alasan pembenaran semata untuk mengelak ketikdakmampuannya mengelola dana Bansos tersebut.

Semestinya pemerintah daerah harus bergerak cepat dan tepat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Bireuen dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tanpa memperlambat pembagian sembako untuk masyarakat dan dirinya meminta kepada Dinsos Bireuen jangan terlalu lama menyimpan sembako digudang, kesal Haji Uma.

Selain itu, Haji Uma juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di Aceh segera menyelesaikan percepatan verfikasi data daftar calon penerima bantuan pemerintah dalam bahan pokok, maupun bantuan Langsung Tunai (BLT) setiap desa dengan anggaran dari alokasi dana desa (ADD/APBG) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) bersumber Kemensos RI yang nominal kedua bantuan itu sama, yaitu 600 ribu per Kepala/Keluarga.

“Sejauh ini kita lihat dibeberapa Kabupaten/Kota masih dilakukan proses verifokasi dan validasi data calon penerima bantuan. Kita berharap proses pendataan ini dapat segera dipacu percepatannya siang dan malam dengan ditingkatkan penambahan personil tenaga sosial dari pihak Tim Relawan Covid-19 yang ada di Bireuen, agar bantuan yang akan diperuntuhkan bagi masyarakat dapat segera direalisasikan tanpa diperlambatkan saat masyarakat sedang sekarat membutuhkannya menjelang lebaran tidak menumpuk terus begitu saja di Gudang,” ujarnya lagi Haji Uma.

Sedangkan di akhir penyampaiannya, Haji Uma juga berharap adanya sinkronisasi dan integrasi data secara terpadu terhadap seluruh daftar penerima bantuan pemerintah secara tuntas bisa diperbaharui, baik Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Pogram Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal ini guna menghindari tumpang tindih atas bantuan yang berpotensi dapat melahirkan kisruh atau konflik sosial dan polemik ditengah masyarakat tanpa kita inginkannya. Sebutnya Haji Uma.

Dirinya mengharap database penerima bantuan dapat benar benar terintegrasi dan jujur serta akuntabel datanya yang berbasiskan data desa untuk seluruh bantuan Pemerintah, baik pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota..

Tambahnya, permasalahan Data itu harus clair dan selesai serta tepat sasaran dan baiknya merujuk pada data hasil musyawarah tingkat Pemerintah Desa sehingga akan lebih tepat sasaran dalam meminimalisir potensi konflik sosial dan yang bisa memicukan potensi kesenjangan sosial ditengah lingkungan masyarakat Desa.

Haji Uma juga memberi contoh, misalnya data salah satu desa dengan jumlah calon penerima BLT sebanyak 250, namun uang tercover dari dana desa hanya 100 orang. Maka sisanya dapat tercover dengan bantuan BST dari Pemerintah Pusat.

Karena itulah, menurut Haji Uma integrasi data sungguh sangat lebih penting. Sebab jika bantuan tidak merata dan tumpang tindih, maka berpotensi muncul persoalan ditengah masyarakat Aceh, tentunya akan menjadi beban bagi pemerintah desa sendiri dan Pemkab Bireuen kedepannya. Pungkasnya. (Rls/Iqbal).