banner 700250

HRD : Negara Harus Hadir Mengatasi Permasalahan Masyarakat

oleh -196 views

banner 700250

banner 700250

Bireuen (AD) – H Ruslan M Daud (HRD) anggota komisi V DPR RI, Selasa (12/5) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar secepatnya memperbaiki atau merehab tebing sungai krueng Peusangan Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Kondisi sekarang ini makin meresahkan masyarakat akibat abrasi dan erosi yang terus menerus terjadi disaat musim hujan dan meningkatnya intensitas curah hujan, ujarnya H Ruslan saat rapat koordinasi secara virtual dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh, Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen, Camat Kutablang dan Kepala Desa Kulu Kecamatan Kutablang.

banner 700250

Kepala Desa Kulu Kecamatan Kutablang, Zulliyah, menyampaikan bahwa masyarakat di pinggiran Daerah Aliras Sungai (DAS) Peusangan sudah lama dalam keadaan cemas karena khawatir kerusakan tebing sungai Peusangan yang semakin parah. Bahkan belakangan ini sebagian masyarakat sudah melakukan jaga malam, karena khawatir akan jebol tebing sungai sehingga bisa terjadi air sungai meluap kepermukiman penduduk di malam hari, mengingat curah hujan yang tinggi.

Lanjutnya, kondisi kerusakan yang paling parah berada di Gampong (Desa) Kulu, kami mohon kepada Bapak Ruslan supaya dapat memperjuangkan aspirasi kami ke kementerian terkait tebing tersebut di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan Jakarta, pintanya warga yang disaksikan oleh Camat Kutablang, Mukhsen,S.Ag.

Sementara itu Kepala Dinas Pengairan Aceh, Ir. Mawardi, dalam paparannya menjelaskan, akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh dan Kabupaten Bireuen yang belum mampu melakukan penanganan terhadap erosi DAS Krueng Peusangan saat ini. “Padahal sudah kita coba megusulkan beberapa kali,” ujar Mawardi.

Pihaknya sangat mengapresiasi jika Bapak Ruslan M Daud dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Bireuen, supaya bisa ditangani dengan menggunakan sumber dana APBN melalui Pemerintah Pusat dan kementria terkait.

Dia menambahkan, bahwa Dinas Pengairan Provinsi Aceh sudah membuat dokumen Survey investigasi dan desain tahun 2015 untuk penanganan sekitar 5 KM di dalam wilayah Sungai Pasee – Peusangan. “Total kebutuhan anggaran sekitar 200 Miliyar lebih,” sebut mantan Kadis Pengairan Aceh Utara ini.

Tambah Mawardi, jika erosi tebing sungai di Desa Kulu, Kecamata Kutablang Bireuen ini tidak ditangani segera, maka kita khawatir akan berdampak lebih luas kepada masyarakat, termasuk berpotensi ambruknya jembatan Kutablang yang berada di lintas jalan Nasional Medan-Banda Aceh. Jika itu terjadi maka akan lumpuh lalu lintas dan roda perekonomian Aceh.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh ataupun Pemerintah Bireuen harus siap mendukung segala kebutuhan administrasi, supaya ini dapat ditangani segera,” ujarnya Fadhli Amir, ST kadis PUPR Bireuen dalam rapat tersebut.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh, Ir. Djaya Soekarno M. Eng, menyampaikan bahwa pihaknya siap melakukan penanganan setelah dilakukan pelempahan kewenangan dari Provinsi ke Pemerintah Pusat. Namun demikian, sebagai perpanjangan tangan Kementerian PUPR di wilayah Provinsi Aceh, dia menegaskan bahwa terlebih dahulu dibutuhkan direksi dan instruksi dari Kementerian PUPR Pusat. Dalam konteks ini, “Dia berharap kepada Pak Ruslan untuk segera mengkomunikasikan aspirasi masyarakat Aceh Pantai Timur Utara ini dengan pimpinan ditingkat pusat,” pinta Djaya sembari menyebut bahwa akan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk mencari jalan keluar terhadap langkah penanganan jangka pendek.

H Ruslan dalam responnya menyampaikan akan melakukan langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh Kabupaten Bireuen. Menurut dia, dirinya siap memberikan dukungan politik melalui Tupoksi Parlemen. Namun demikian, politisi PKB ini mengharapkan dukungan Pemerintah Aceh untuk bekerjasama dengan balai dan pemangku kepentingan di daerah supaya semua kebutuhan administratif dapat terpenuhi secepat mungkin.

Tambahnya, masyarakat sangat mengharapkan negara hadir melalui keseriusan sikap kebijakan Pemerintah ditingkat pusat dalam mencari solusi terhadap permasalahan ini. Mereka masyarakat tidak melihat ini tupoksi siapa dalam sistem pembangunan yang akan dilakukan secara sinergi pihak Pemerintah.

Oleh karena itu, dirinya sudah dipercayakan sebagai perwakilan rakyat Aceh di DPR RI, tentu akan melakukan berbagai langkah upaya agar persoalan dan aspirasi masyarakat Aceh ini bisa ditangani secara baik dan benar melalui mitra kerja saya diberbagai kementrian terkait, selaku Anggota DPR RI di Komisi V, oleh karenanya, Dia sangat mengharapkan dan memohon segala bentuk dukungan semua pemangku kepentingan (Stekholders), mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah Aceh (Provinsi) dan pihak Balai untuk melakukan koordinasi yang harmonis, supaya aspirasi masyarakat ini bisa segera kita realisasikan dalam kebijakan adanya sumber mata anggaran pembangunan untuk mengatasi permasalahan aspirasi masyarakat di beberapa desa dan Kecamatan, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Bireuen ini, tutup Politisi PKB ini. (Rls/Iqbal).