banner 700250

Rakyat Deuk Troe, Pejabat Aceh Justru Berfoya-Foya di Tengah Pandemi Covid -19

oleh -157 views

banner 700250

banner 700250

Banda Aceh (AD)- Wabah penyakit menular dan mematikan corona virus disease 2019 (Covid-19) yang melanda dunia, termasuk Aceh, telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin alias deuk troe (kekurangan makanan).

“Seharusnya, Pemerintah Daerah Aceh hadir dalam menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan akibat corona. Ini malah terbalik, Pejabat Pemda Aceh terkesan berfoya-foya di tengah bencana corona, seperti membeli laptop dengan spesifikasi main game kelas tinggi dan pengadaan mobil dinas baru untuk para pejabat daerah. Malu kita, tim TAPA tampak tidak berpihak rakyat yang sedang kesusahan,” ungkap Usman Lamreung, dosen Universitas Abulyatama Aceh Besar, kepada media, Senin 4 April 2020.

banner 700250

Usman menyebutkan, kebijakan Plt Gubernur dan Sekda Aceh melakukan refocusing anggaran yang ada di beberapa dinas terkait, berimbas pada program wirausaha pemula dan bidang pendidikan dayah.

“Misalnya, pembatalan pemberian alat produksi untuk 240 wirausaha pemula di Aceh tahun 2020, merupakan preseden buruk pola kebijakan pembangunan. Sektor ini seharusnya digenjot untuk tumbuh di tengah covid-19. Ini justru dibunuh seketika dengan alasan refocusing anggaran. Padahal kegiatan itu sangat berguna dalam kondisi wabah ini, membantu usaha masyarakat,” katanya.

Dikatakan Usman, kebijakan Plt Gubernur melakukan refocusing anggaran Dinas Dayah Tahun Anggaran 2020 sebesar 205 milyar untuk keperluan penanganan Covid-19 di Aceh. Tentu pemangkasan anggaran ini menuai protes keras dari masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh harus meninjau kembali Refocusing anggaran tersebut. Harus ada keterbukaan dan transparasi Pemerintah Aceh dalam pengeseran anggaran atau pengurangan anggaran pemerintah pusat akibat dialihkan penanganan covid-19 pemerintah pusat.

“Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana dengan anggaran pengadaan mobil dinas, apakah pemerintah Aceh mengalihkan anggaran tersebut untuk penanganan cavid-19, karena kami melihat dari anggaran pengadaan mobil dinas cukup besar mencapai Rp 133 miliyar, apakah dana sebesar ini tetap digunakan untuk membeli mobil dinas?,” gugat Usman yang juga mantan pekerja BRR Aceh – Nias ini.

Selain itu, Usman juga menambahkan, angggaran Rp 133 miliyar itu dibelanjakan untuk membeli mobil dinas yang menurut hemat kami terlalu serakah untuk kesenangan pejabat di tengah derita rakyat. Bagusnya anggaran tersebut digeser untuk penanganan Covid-19, bukan mengambil dana dayah dan dana bantuan wirausaha pemula yang sangat bermafaat bagi masyarakat dalam kondisi seperti ini.

Usman mendesak pihak kejaksaan atau KPK RI untuk menghentikan tontonan foya-foya pejabat Aceh yang sudah keterlaluan.

“KPK datanglah ke Aceh. Hentikan kepongahan para pejabat Aceh yang sudah keterlaluan. Hanya padamu KPK kami gantungkan harapan,” pinta tokoh Aceh Besar ini.

Ini daftar anggaran yang di peruntukan untuk membeli mobil dinas sebagai berikut di antaranya adalah:

 Paket Mobil Dinas Ka. Biro Setda Rp. 4,2 miliar
 1 Unit Pajero Sport Kadis Perindag Rp. 836 juta
 1 Unit Mobil Dinas Kadis DLHK Rp. 726 juta
 1 Unit Pajero Sport Disdik Dayah Rp. 761 juta
 4 unit Innova Disdik Dayah Rp. 1,5 miliar
 7 unit Mobil Dinas DPMPTSP Rp. 2,9 miliar
 1 paket Mobil Dinas BPKA Rp. 5,5 miliar
 Double Cabin Dinas Perkim Rp. 2,2 miliar
 3 unit Innova Diskominfo Rp. 1,3 miliar
 Mobil Dinas JPU Setda Aceh Rp. 959 juta Dan Seterusnya

Total Pengadaan Mobil Dinas dalam Angaran Pendapatan Belanja Aceh 2020 mencapai Rp. 133 miliar serta total biaya perawatan mobil dinas mencapai Rp. 66 miliar, (Dokumen APBA 2020).

“Pertanyaannya adalah, apakah semua mobil dinas tersebut tetap dibeli oleh Pemerintah Aceh? pemerintah harus meninjau kembali, jangan sampai di anggap berfoya-foya di tengah bencana pandemi covid -19 ini,” tutup Usman Lamreung.